Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Sosial Tri Rismaharini menegaskan realisasi anggaran 2023 Kemensos mencapai 98% atau Rp85,53 triliun dari Rp87,27 triliun. Realisasi tersebut berasal dari anggaran belanja berupa belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan belanja bansos serta anggaran per program berupa perlindungan sosial dan dukungan manajemen.
“Terkait realisasi yang berasal dari anggaran belanja pegawai (97,46%), barang (99,09%), modal (99,97%), dan bansos (97,96%) dengan total realisasi Rp85.53 triliun (98%),” ungkapnya saat melaksanakan Rapat Kerja bersama Komisi VIII DPR RI, Rabu (19/3).
Salah satu program yang menjadi perhatian ialah dari Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial yaitu program Korban Bencana Alam yang mendapatkan bantuan logistik tanggap darurat dengan realisasi mencapai 103,76% melebihi target 245.000 orang mencapai 254.203 orang.
Baca juga : Kemensos Luncurkan Kompor Inovasi Berbahan Bakar Limbah Sawit
Selain itu program Korban Bencana Alam yang Mendapatkan Bantuan Pemulihan Sosial dan layanan dukungan psikososial sebesar 167,64% melebihi target dari 5.000 orang mencapai 8.382 orang yang mendapatkan bantuan.
Pada kesempatan itu, Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina mengapresiasi kinerja Kemensos terkait penanganan bencana yang ada di Indonesia.
“Terima kasih Kemensos selama mengalami guncangan bencana di Indonesia, masyarakat jadi tahu bahwa penanganan bencana bukan hanya dari BNPB tetapi juga Kemensos, namun juga untuk memaksimalkan anggaran untuk bantuan bencana itu harus kita dukung, jangan sampai gudang logistik kosong,” kata Selly.
Baca juga : Mensos Tri Rismaharini Serahkan 11 Bantuan Rumah Tahan Gempa di Aceh Timur
Hal senada juga disampaikan oleh Anggota Komisi VIII DPR RI Wisnu Wijaya Adi Putra. Menurutnya respons cepat Kementerian Sosial terhadap daerah yang mengalami bencana sangat baik salah satunya di Kota Semarang.
“Terima kasih atas respons cepat pengiriman bantuan untuk penanganan banjir di Kota Semarang,” kata Wisnu.
Selain bantuan logistik untuk bencana sosial, Program Lumbung Sosial Kementerian sosial juga mendapat dukungan dan apresiasi dari Ketua Komisi VIII DPR Ashabul Kahfi. Dia menyampaikan program ini dapat dijadikan program unggulan. Program Lumbung Sosial berasal dari Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial sudah realisasi mencapai 151,18% dari target 110 menjadi 167 lumbung sosial yang dibangun.
Baca juga : Bansos Sangat Jelas Digunakan sebagai Alat Politik, Ini Argumennya
“Lumbung sosial ini menjadi salah satu program yang harus ditingkatkan menjadi program unggulan untuk daerah-daerah yang rawan bencana sehingga dapat memudahkan pendistribusian logistik,” kata Ashabul Kahfi.
Menanggapi hal tersebut, Risma menegaskan lumbung sosial dibentuk oleh masyarakat, masyarakat yang memilih tempatnya dimana dan isinya logistik lengkap seperti makanan, pakaian dan lainnya.
“Salah satu contoh yang terjadi di Nusa Tenggara Barat (NTB) waktu itu ada konflik sosial, tapi karena tidak ada kendaraan yang mengangkut sehingga lumbung sosial ini sangat bermanfaat,” pungkas Risma. (Des/Z-7)
Kemensos mengirimkan Tim Asesmen khusus ke Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), untuk memverifikasi status sosial ekonomi keluarga YBS.
Kementerian Sosial (Kemensos) mengirim Tim Asesmen ke Ngada, NTT, untuk mendalami kondisi keluarga YBS, anak SD yang bunuh diri beberapa waktu lalu.
Kemensos menonaktifkan 13,5 juta peserta BPJS Kesehatan dari segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) sepanjang 2025.
Peserta JKN yang dinonaktifkan tersebut bisa mengaktifkan kembali status kepesertaan JKN-nya jika yang bersangkutan memenuhi beberapa kriteria.
Persoalan keterbatasan kapasitas, terutama pada Sekolah Rakyat yang belum memiliki gedung sendiri dan masih memanfaatkan sentra atau balai milik Kementerian Sosial.
Abidin mendorong adanya koordinasi cepat antara Kementerian Sosial dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk mempercepat pembangunan fisik sekolah di tingkat kabupaten.
Petugas gabungan jugaharus selalu mewaspadai banjir luapan Sungai Citanduy dan Sungai Cikidang di Sukaresik
Pemerintah berhasil merampungkan pembangunan 5.500 unit rumah hunian, di mana 1.500 unit di antaranya selesai pada bulan pertama.
Penyediaan fasilitas MCK menjadi langkah inisiatif yang selaras dengan kebutuhan dalam membantu menjaga kesehatan masyarakat, memulihkan martabat.
Berdasarkan hasil kajian tim Kementerian PU bersama Universitas Syiah Kuala (USK) ditemukan adanya pergerakan air bawah tanah yang memicu ketidakstabilan lereng.
Petugas pemadam kebakaran membutuhkan waktu lebih dari empat jam untuk memadamkan api.
BNPB mencatat telah terjadi 243 kejadian bencana di Indonesia sepanjang tahun 2026.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved