Headline
Rakyat menengah bawah bakal kian terpinggirkan.
MENTERI Sosial Tri Rismaharini menegaskan realisasi anggaran 2023 Kemensos mencapai 98% atau Rp85,53 triliun dari Rp87,27 triliun. Realisasi tersebut berasal dari anggaran belanja berupa belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan belanja bansos serta anggaran per program berupa perlindungan sosial dan dukungan manajemen.
“Terkait realisasi yang berasal dari anggaran belanja pegawai (97,46%), barang (99,09%), modal (99,97%), dan bansos (97,96%) dengan total realisasi Rp85.53 triliun (98%),” ungkapnya saat melaksanakan Rapat Kerja bersama Komisi VIII DPR RI, Rabu (19/3).
Salah satu program yang menjadi perhatian ialah dari Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial yaitu program Korban Bencana Alam yang mendapatkan bantuan logistik tanggap darurat dengan realisasi mencapai 103,76% melebihi target 245.000 orang mencapai 254.203 orang.
Baca juga : Kemensos Luncurkan Kompor Inovasi Berbahan Bakar Limbah Sawit
Selain itu program Korban Bencana Alam yang Mendapatkan Bantuan Pemulihan Sosial dan layanan dukungan psikososial sebesar 167,64% melebihi target dari 5.000 orang mencapai 8.382 orang yang mendapatkan bantuan.
Pada kesempatan itu, Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina mengapresiasi kinerja Kemensos terkait penanganan bencana yang ada di Indonesia.
“Terima kasih Kemensos selama mengalami guncangan bencana di Indonesia, masyarakat jadi tahu bahwa penanganan bencana bukan hanya dari BNPB tetapi juga Kemensos, namun juga untuk memaksimalkan anggaran untuk bantuan bencana itu harus kita dukung, jangan sampai gudang logistik kosong,” kata Selly.
Baca juga : Mensos Tri Rismaharini Serahkan 11 Bantuan Rumah Tahan Gempa di Aceh Timur
Hal senada juga disampaikan oleh Anggota Komisi VIII DPR RI Wisnu Wijaya Adi Putra. Menurutnya respons cepat Kementerian Sosial terhadap daerah yang mengalami bencana sangat baik salah satunya di Kota Semarang.
“Terima kasih atas respons cepat pengiriman bantuan untuk penanganan banjir di Kota Semarang,” kata Wisnu.
Selain bantuan logistik untuk bencana sosial, Program Lumbung Sosial Kementerian sosial juga mendapat dukungan dan apresiasi dari Ketua Komisi VIII DPR Ashabul Kahfi. Dia menyampaikan program ini dapat dijadikan program unggulan. Program Lumbung Sosial berasal dari Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial sudah realisasi mencapai 151,18% dari target 110 menjadi 167 lumbung sosial yang dibangun.
Baca juga : Bansos Sangat Jelas Digunakan sebagai Alat Politik, Ini Argumennya
“Lumbung sosial ini menjadi salah satu program yang harus ditingkatkan menjadi program unggulan untuk daerah-daerah yang rawan bencana sehingga dapat memudahkan pendistribusian logistik,” kata Ashabul Kahfi.
Menanggapi hal tersebut, Risma menegaskan lumbung sosial dibentuk oleh masyarakat, masyarakat yang memilih tempatnya dimana dan isinya logistik lengkap seperti makanan, pakaian dan lainnya.
“Salah satu contoh yang terjadi di Nusa Tenggara Barat (NTB) waktu itu ada konflik sosial, tapi karena tidak ada kendaraan yang mengangkut sehingga lumbung sosial ini sangat bermanfaat,” pungkas Risma. (Des/Z-7)
Edi mengaku bingung dengan keputusan KPK menjerat dirinya sebagai tersangka. Padahal, menurut dia, Juliari merupakan mantan pimpinan di Kemensos yang harusnya bertanggung jawab.
Sekolah Rakyat telah beroperasi di 100 titik di seluruh Indonesia dan jumlahnya akan bertambah menjadi 165 titik pada September 2025 mendatang.
Kementerian Sosial (Kemensos) memastikan kebutuhan dasar bagi para korban gempa bumi di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, telah terpenuhi
KPK kembali mengembangkan kasus dugaan rasuah terkait penyaluran bansos di Kemensos. Surat perintah penyidikan (sprindik) diterbitkan dari Agustus 2025.
Kemensos mengirim bantuan logistik untuk korban bencana gempa di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah.
Upacara Peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia dipimpin Inspektur Jenderal Kemensos, Dody Sukmono, yang tampil mengenakan pakaian adat Dayak.
MEMASUKI pekan terakhir bulan Agustus 2025, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat sejumlah peristiwa bencana hingga Selasa (26/8) pukul 07.00 WIB.
Aktor respons bukan hanya para pegiat kemanusiaan, tetapi para pelaku usaha berperan penting untuk hadir memulihkan kehidupan masyarakat saat dan pasca bencana.
Penguatan AMPD ini selaras dengan Flagship KITATANGGUH yang tengah dikembangkan Kemenko PMK.
Peralatan penanggulangan bencana masih terus disiapkan.
Ke-65 titik itu tersebar di 28 desa/kelurahan yang ada di 11 kecamatan. 33 di antaranya adalah bencana banjir, 15 bencana longsor dan 17 titik bencana angin kencang.
BMKG mengimbau warga di sembilan kabupaten/kota di Sulawesi Utara mewaspadai potensi bencana hidrometeorologi hingga 12 Agustus 2025.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved