Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
KEPALA Otorita Ibu Kota Negara (OIKN) Nusantara, Bambang Susantono menyatakan bahwa untuk mewujudkan Nusantara sebagai salah satu tonggak Indonesia emas, kolaborasi dan sinergi antar lembaga merupakan kunci keberhasilan untuk mewujudkan peradaban baru yang berdampak positif bagi kemajuan bangsa Indonesia.
"Kami sangat menyadari bahwa tugas membangun IKN adalah tugas yang berat namun mulia. Sebagaimana bapak Presiden Joko Widodo sampaikan dalam berbagai forum bahwa membangun IKN bukanlah sekedar membangun infrastruktur dan gedung-gedung fasilitas pemerintah semata, namun membangun IKN merupakan langkah transformasi untuk membuat peradaban baru dengan memperkenalkan budaya kerja baru mindset baru dan sebuah basis ekonomi baru untuk Indonesia," katanya di Jakarta pada Kamis (14/3).
Pembangunan IKN, sambung dia merupakan upaya pemerintah untuk mengusung pembangunan ekonomi yang inklusif dengan menyebarluaskan makna pertumbuhan ekonomi baru sehingga tidak hanya bertumpuk di Pulau Jawa. Untuk mewujudkan hal tersebut, kolaborasi dan sinergi antar pemangku kepentingan menjadi sangat vital sesuai semangat tata kelola pemerintahan yang baik.
Baca juga : Legislator Minta Percepat Pembangunan di IKN Nusantara
"Dalam perjalanannya, IKN sejak awal dirancang sebagai katalis untuk membuka potensi ekonomi Indonesia secara keseluruhan, mendorong pertumbuhan, menciptakan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan. Dengan menjadikan IKN sebagai simbol identitas bangsa, serta pusat gravitasi ekonomi baru yang diharapkan dapat menciptakan multiplier efek dengan menjadikan episentrum pertumbuhan yang akan semakin merata ke wilayah luar Jawa," ujar dia.
Lebih lanjut, ia menuturkan bahwa ada satu hal penting yang membedakan IKN Nusantara dari kota-kota lain pada umumnya. Selain menjadi langkah transformasi untuk mewujudkan visi Indonesia emas 2045, IKN adalah bentuk kontribusi dari Indonesia dalam menjawab berbagai tantangan yang saat ini dihadapi bukan hanya oleh Indonesia, namun juga oleh dunia.
"Penerapan berbagai inovasi yang menjadikan IKN sebagai kota cerdas, hijau, inklusif, sanggup dan berkelanjutan berpotensi untuk menjadi contoh dan acuan bagi pengembangan kawasan urban bagi kota-kota lain di dunia," imbuhnya.
Di samping itu, lanjut Bambang, IKN juga akan menurunkan kesenjangan antara wilayah dengan mendorong perdagangan antar wilayah serta mendorong ekonomi sehingga menciptakan nilai tambah ekonomi pada sektor non tradisional pada berbagai wilayah di luar Jawa.
Terdapat beberapa sektor potensial yang bisa dikembangkan dalam kerjasama dengan pemerintah daerah antara lain penyediaan material konstruksi yang ramah lingkungan, infrastruktur seperti jaringan jalan kereta api, bandara, pelabuhan laut, serta pengembangan simpul dan jaringan transportasi di luar wilayah yang terhubung SDM terampil dan unggul untuk mendukung pembangunan IKN," tandasnya. (Fal/Z-7)
DIAN Rana, kreator konten asal Kalimantan Timur, menjadi salah satu saksi hidup pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), dari semula hutan belantara sampai berdirinya Istana Negara Nusantara.
Pernyataan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi yang mengaku lebih memilih PSI ketimbang PPP dinilai merupakan sikap yang tidak konsisten.
WAKIL Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka menggelar kunjungan kerja selama dua hari di Ibu Kota Nusantara (IKN), 28 hingga 29 Mei 2025.
Pelalu prostitusi di IKN umumnya berasal dari luar daerah, seperti Jawa, Makassar, Balikpapan, dan wilayah lain. Mereka menawarkan jasa melalui media sosial
Otorita IKN menggelar acara penanaman pohon demi mendukung penghijauan di kawasan tersebut.
Dalam sambutannya, Joko Widodo mengungkapkan perubahan drastis BPJS Kesehatan dalam menyelenggarakan Program JKN sejak awal kepemimpinannya.
Harus ada upaya mendorong riset dan inovasi AI yang relevan dengan kebutuhan bangsa, serta menjaga etika dan nilai dalam teknologi.
Program pembangunan itu harus 60% pada tingkat kabupaten/kota, 20% provinsi dan 20% pusat. Namun, sayangnya, menurut Bursah sampai saat ini pembangunan di daerah masih dikendalikan pusat.
Sebelumnya Apdesi juga menyampaikan beberapa permohonan diantaranya penambahan Alokasi Dana Desa.
Dia juga menyoroti bahwa aktivitas masyarakat yang terkendala lantaran berada di kawasan hutan, harus pula mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan melalui kelestarian hutan.
Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu menilai, dengan data terpilah itu memungkinkan penyusunan kebijakan dan program yang lebih tepat sasaran.
KETUA Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Ciamis, Anjar Asmara, menanggapi banyaknya pertanyaan berkaitan kepemimpinan Bupati Ciamis, Herdiat Sunarya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved