Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
PROGRAM studi Hubungan Internasional Universitas Nasional (Unas) bekerja sama dengan Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia (AIHII) menggelar kajian bertema Foreign Policy Outlook 2024.
Acara dibuka dengan opening speech oleh Ketua Umum AIHII Dr Agus Haryanto. Sebagai pembicara yakni, Prof Aleksius Djemadu (Guru Besar Hubungan Internasional Universitas Pelita Harapan), Prof Sukawarsini Djelantik (Guru Besar Universitas Katolik Parahyangan) dan Dr Siti Mutiah Setiawati (dosen Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada).
Baca juga: Humaniora Digital, Pendekatan Baru dalam Kajian Sastra di Era Digital
Ketua Umum AIHII Dr Agus Haryanto menyatakan tantangan global pada 2024 makin berat, ketidakpastian global dan kondisi geopolitik yang dinamis juga masih akan jadi ciri dunia, bahkan persaingan antara negara-negara besar juga semakin meningkat.
Menurut dia, kebijakan luar negeri merupakan serangkaian komponen yang nantinya bisa jadi panduan bagi negara untuk berinteraksi dengan negara lain atau aktor non negara di lingkungan internasional yang harus dievaluasi sehingga memberikan manfaat maksimal.
"Untuk itu kajian foreign policy ini bukan hanya harus diketahui pemegang kekuasaan, tetapi juga penting untuk masyarakat secara umum, terutama generasi muda," ucap Agus, dalam keterangan tertulis, Senin (15/1).
Pembicara pertama, Prof Aleksius Djemadu menyampaikan pada dasarnya politik luar negeri bisa dipahami sebagai ketercapaian kepentingan nasional di bawah kondisi yang dicirikan constraint domestik dan internasional sehingga membutuhkan upaya dan strategi yang tepat.
Baca juga: Usai Konvensi Nasional, PP AIHII Sampaikan Refleksi Konflik Palestina-Israel
"Pada 2024, Indonesia akan melewati strategic event Pilpres dan berbagai perkembangan global dan geopolitik yang menentukan masa depan bangsa."
"Berbagai skenario politik luar negeri ditentukan hasil Pilpres 2024 sebagai ratifikasi rakyat dan model rekayasa masa depan dengan semua implikasinya baik ke dalam maupun internasional," jelasnya.
Pembicara kedua, Prof Sukawarsini Djelantik menekankan pada tiga aspek hubungan luar negeri Indonesia ke depan. Pertama, soal diplomasi ekonomi untuk mengantisipasi potensi jeratan utang.
Kedua, bidang keamanan dalam hal keterlibatan isu-isu politik keamanan regional dan global, serta ketiga mengenai implementasi prinsip politik luar negeri bebas aktif.
Pembicara terakhir, Dr Siti Mutiah Setiawati menyoroti peluang dan tantangan pelaksanaan politik luar negeri Indonesia antara lain, pertumbuhan ekonomi yang membaik, stabilitas politik, dan kedudukan sebagai negara terpandang dalam ASEAN, APEC, OKI dan G20.
Pada closing speech, dosen Hubungan Internasional Unas Dr Irma Indrayani menambahkan agar pemikiran para guru besar dan akademisi hubungan internasional mengenai pro dan kontra pelaksanaan politik luar negeri Indonesia tidak berhenti pada kajian saat ini.
"Kami berharap ini dapat dijadikan publikasi dan policy paper untuk rekomendasi kepada Presiden Indonesia mendatang," tutupnya. (RO/S-2)
PADA tanggal 16 Januari 2025 Menteri Luar Negeri Sugiono telah mengukuhkan kepengurusan Indonesian Council on World Affairs (ICWA).
KEMENTERIAN Pertahanan merespons bergabungnya Indonesia dalam organisasi antarpemerintah BRICS. Politik luar negeri yang dianut Indonesia dinilai bebas aktif.
Perjanjian investasi internasional juga tak selalu mulus untuk dijalankan. Apalagi kondisi perekonomian global bersifat dinamis.
ANGGOTA DPR RI dari Fraksi NasDem Amelia Anggraini mendukung langkah Indonesia untuk bergabung dengan kelompok ekonomi BRICS (Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan)
DI tengah krisis iklim, krisis pangan, dan krisis energi yang melanda dunia saat ini, paslon Ganjar Pranowo dan Mahfud MD merumuskan lima arah kebijakan politik luar neger
Wacana pembumian dan aktualisasi nilai akan menumbuhkan pemahaman yang pada gilirannya terefleksi dalam prilaku keseharian.
Rektor UII mengingatkan kalangan mahasiswa agar selalu menjaga integritas akademik. Dunia pendidikan, ujarnya, merupakan bisnis kejujuran.
INSTITUSI pendidikan harus terus mendukung untuk tercapainya Sustainable Development Goals (SDGs) dengan berkomitmen pada pembangunan berkelanjutan berbasis pada aksi nyata.
Setelah melewati babak penjurian yang sengit, keempat tim tersebut berhak mendapatkan pendanaan untuk menjalankan program pengabdian berdasarkan proposal mereka.
Di era transformasi digital yang menuntut adaptasi cepat dalam dunia pendidikan, kehadiran sistem pembelajaran yang fleksibel dan dapat diakses dari mana saja menjadi kebutuhan mendesak.
INDONESIA mencatat lonjakan peringkat perguruan tinggi dalam QS World University Ranking sebesar 46 persen tahun ini.
Dari total 17,9 juta penyandang disabilitas hanya 2,8%-nya yang mampu menyelesaikan pendidikan hingga perguruan tinggi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved