Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
PROGRAM studi Hubungan Internasional Universitas Nasional (Unas) bekerja sama dengan Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia (AIHII) menggelar kajian bertema Foreign Policy Outlook 2024.
Acara dibuka dengan opening speech oleh Ketua Umum AIHII Dr Agus Haryanto. Sebagai pembicara yakni, Prof Aleksius Djemadu (Guru Besar Hubungan Internasional Universitas Pelita Harapan), Prof Sukawarsini Djelantik (Guru Besar Universitas Katolik Parahyangan) dan Dr Siti Mutiah Setiawati (dosen Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada).
Baca juga: Humaniora Digital, Pendekatan Baru dalam Kajian Sastra di Era Digital
Ketua Umum AIHII Dr Agus Haryanto menyatakan tantangan global pada 2024 makin berat, ketidakpastian global dan kondisi geopolitik yang dinamis juga masih akan jadi ciri dunia, bahkan persaingan antara negara-negara besar juga semakin meningkat.
Menurut dia, kebijakan luar negeri merupakan serangkaian komponen yang nantinya bisa jadi panduan bagi negara untuk berinteraksi dengan negara lain atau aktor non negara di lingkungan internasional yang harus dievaluasi sehingga memberikan manfaat maksimal.
"Untuk itu kajian foreign policy ini bukan hanya harus diketahui pemegang kekuasaan, tetapi juga penting untuk masyarakat secara umum, terutama generasi muda," ucap Agus, dalam keterangan tertulis, Senin (15/1).
Pembicara pertama, Prof Aleksius Djemadu menyampaikan pada dasarnya politik luar negeri bisa dipahami sebagai ketercapaian kepentingan nasional di bawah kondisi yang dicirikan constraint domestik dan internasional sehingga membutuhkan upaya dan strategi yang tepat.
Baca juga: Usai Konvensi Nasional, PP AIHII Sampaikan Refleksi Konflik Palestina-Israel
"Pada 2024, Indonesia akan melewati strategic event Pilpres dan berbagai perkembangan global dan geopolitik yang menentukan masa depan bangsa."
"Berbagai skenario politik luar negeri ditentukan hasil Pilpres 2024 sebagai ratifikasi rakyat dan model rekayasa masa depan dengan semua implikasinya baik ke dalam maupun internasional," jelasnya.
Pembicara kedua, Prof Sukawarsini Djelantik menekankan pada tiga aspek hubungan luar negeri Indonesia ke depan. Pertama, soal diplomasi ekonomi untuk mengantisipasi potensi jeratan utang.
Kedua, bidang keamanan dalam hal keterlibatan isu-isu politik keamanan regional dan global, serta ketiga mengenai implementasi prinsip politik luar negeri bebas aktif.
Pembicara terakhir, Dr Siti Mutiah Setiawati menyoroti peluang dan tantangan pelaksanaan politik luar negeri Indonesia antara lain, pertumbuhan ekonomi yang membaik, stabilitas politik, dan kedudukan sebagai negara terpandang dalam ASEAN, APEC, OKI dan G20.
Pada closing speech, dosen Hubungan Internasional Unas Dr Irma Indrayani menambahkan agar pemikiran para guru besar dan akademisi hubungan internasional mengenai pro dan kontra pelaksanaan politik luar negeri Indonesia tidak berhenti pada kajian saat ini.
"Kami berharap ini dapat dijadikan publikasi dan policy paper untuk rekomendasi kepada Presiden Indonesia mendatang," tutupnya. (RO/S-2)
Menhan Pakistan Khawaja Asif sebut AS standar ganda: Harusnya tangkap PM Israel Netanyahu sebagai penjahat kemanusiaan, bukan culik Presiden Venezuela Maduro.
Presiden Prabowo Subianto sukses memperkuat diplomasi ekonomi global lewat kunjungan beruntun Presiden Brasil dan Afrika Selatan.
Penunjukan menteri yang merupakan sosok dekat secara personal dengan Presiden Prabowo bisa membawa kelebihan, namun juga mengandung risiko.
PADA tanggal 16 Januari 2025 Menteri Luar Negeri Sugiono telah mengukuhkan kepengurusan Indonesian Council on World Affairs (ICWA).
KEMENTERIAN Pertahanan merespons bergabungnya Indonesia dalam organisasi antarpemerintah BRICS. Politik luar negeri yang dianut Indonesia dinilai bebas aktif.
Perjanjian investasi internasional juga tak selalu mulus untuk dijalankan. Apalagi kondisi perekonomian global bersifat dinamis.
UNSIA berencana untuk menjadi Google Reference University pertama di Indonesia serta fokus menjadi hub inovasi melalui World University Ranking for Innovation (WURI).
Yayasan Pendidikan Universitas Presiden (YPUP) mendukung penuh atas pendirian ICPI-PU di lingkungan President University.
HAKIM Konstitusi Saldi Isra, mempertanyakan dasar pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) kepada perguruan tinggi dalam sidang lanjutan pengujian UU Minerba.
Musim pendaftaran Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) 2026 semakin dekat.
Transformasi itu bergerak jauh lebih cepat daripada siklus kebijakan pendidikan tinggi yang selama ini kita kenal.
KOLABORASI menjadi kunci dalam upaya mempercepat pemulihan usai terjadinya bencana Sumatra. Salah satu yang berperan penting adalah kolaborasi mahasiswa dan perguruan tinggi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved