Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
GUNA memudahkan para pemangku kepentingan dalam melakukan analisis kesehatan, BPJS Kesehatan meluncurkan Buku Tabel Mortalitas dan Morbiditas Penduduk Indonesia tahun 2023. Peluncuran buku tersebut dilakukan pada peringatan International UHC Day, Selasa (12/12).
Direktur Utama BPJS Kesehatan Ghufron Mukti menjelaskan buku tersebut berisi tentang data mengenai profil kesehatan masyarakat Indonesia yang selama ini. Data-data tersebut kemudian diolah dan menjadi acuan untuk mengetahui kondisi kesehatan masyarakat dan pengambilan kebijakan yang sesuai dengan dinamika populasi.
“Saat ini Indonesia membutuhkan tabel mortalitas yang sesuai dengan karakteristik masyarakat. Apalagi penyelenggaraan Program JKN dengan cakupan luas menghasilkan data yang besar dalam pembentukan tabel mortalitas. Data tersebut menggambarkan kondisi kesehatan penduduk Indonesia dan membantu dalam pengembangan tabel yang akurat dan relevan,” kata Ghufron di kantor BPJS Kesehatan.
Ia menambahkan, tabel morbiditas ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi seluruh pihak untuk bekerja dengan lebih baik dan presisi dalam menghadirkan produk-produk asuransi kesehatan, terutama yang berkaitan dengan peerlindungan atas risiko terjadinya penyakit kritis.
Selain buku tabel mortalitas dan morbiditas, diluncurkan pula buku Profil Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan Tahun 2014-202. Buku tersebut merupakan sebuah summary dari telaah review pemanfaatan berkelanjutan yang dilakukan BPJS Kesehatan terhadap pelayanan kesehatan sebagai wujud dari rencana stratefis BPJS Kesehatan pada kndali mutu dan kendali biaya terhadap program-program pelayanan kesehatan.
“Melalui peluncuran kedua buku tersebut, BPJS Kesehatan berkomitmen utuk terus mendukung pencapaian UHC melalui pengumpulan dan analsisi data yang akurat untuk pengambilan kebijakan berbasis data. Partisipasi aktif dan dukungan para pemangku kepentingan adalah kunci dalam upaya mewujudkan UHC di Indonesia,” bebernya.
Direktur Perencanaan dan Pengembangan BPJS Kesehatan Mahlil Ruby menjelaskan, penyusunan buku itu melibatkan kolaborasi dengan berbagai ahli di bidang akademisi, Persatuan Aktuaris Indonesia, serta mengakomodir masukan dari kementerian/lembaga. Tabel tersebut disusun berdasarkan data kepesertaan Program JKN periode 2018 sampai dengan 2022 yang telah mendekati populasi penduduk Indonesia.
“Sebagai bagian dari upaya berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas dan keakuratan data dalam tabel tersebut, kami akan menyusun rencana pembaruan dan pengembangan secara komperhensif. Rencana ini menekankan pentingnya menjaga buku ini sebagai living document yang akan terus diperbarui dan disempurnakan seiring berjalannya waktu,” pungkas dia.(H-1)
MEMASUKI tahun ke-12 penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) berbagai capaian sudah diraih Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
Muhaimin Iskandar mengatakan kepatuhan badan usaha untuk membantu pekerja memenuhi JKN bisa membantu menguatkan Universal Health Coverage (UHC).
Dari penghitungan Pemprov Sumut, sebesar 80% pendanaan UHC tersebut hanya membutuhkan 2,5% dari DBH yang diperoleh daerah.
Sebanyak 2.569.985 jiwa dari 2.579.837 jiwa penduduk Kota Bandung Jawa Barat (Jabar), telah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan.
Satu dekade pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tercatat sudah lebih dari 277 juta jiwa atau 98,67% penduduk Indonesia telah terdaftar sebagai peserta JKN.
Apresiasi tersebut merupakan bukti 'kanyaah' dan keadilan Kang DS dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
Alih-alih memicu inflasi pangan, program prioritas pemerintah MBG dinilai justru akan menjadi stimulus bagi peningkatan produktivitas nasional dan penguatan ekonomi kerakyatan.
PRAKTISI ekologi dari Forum Masyarakat Katolik Indonesia (FMKI), Maria Ratnaningsih menyoroti arah kebijakan pembangunan nasional yang dinilai semakin menjauh dari prinsip keberlanjutan.
BSKDN Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meneguhkan peran sebagai policy hub yang menjadi pusat konsolidasi pengetahuan, analisis strategis, dan rekomendasi kebijakan berbasis bukti.
Ribut-ribut soal kebijakan, prosedur, atau perubahan iklim sering kali menutupi fakta bahwa pengambil kebijakan dan pelaku perusakan alam tetap luput dari pertanggungjawaban.
Di tengah turbulensi sosial, geopolitik, dan perkembangan teknologi, institusi publik perlu memperbarui pendekatan tata kelola.
Anggota Komisi X DPR RI Nilam Sari Lawira menegaskan pentingnya Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) sebagai pijakan utama dalam menentukan arah kebijakan pembangunan nasional.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved