Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
KEPALA Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Prof Drs KH Yudian Wahyudi MA PhD bersama Sekretaris Utama BPIP Dr Adhianti SIP MSi menjelaskan penyelenggaraan keterbukaan informasi publik pada Uji Publik Keterbukaan Informasi Publik di Grand Mercure Kemayoran, Kamis (30/11) pagi.
Di hadapan Komisioner Komisi Informasi Pusat, Prof Yudian berkomitmen pihaknya senantiasa mengimplementasikan UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sebagai kewajiban BPIP dalam memenuhi hak publik dalam memperoleh informasi terkait program dan kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP).
“Sebagai lembaga negara, BPIP wajib memberikan hak warga negara dalam memperoleh informasi publik terkait program, kegiatan, dan kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila. Oleh karena itu, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila sudah melaksanakan amanat tersebut yang tertuang dalam Peraturan BPIP Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik Badan Pembinaan Ideologi Pancasila,” ungkap Prof Yudian.
Baca juga: BPIP dan KBRI Brunei Darussalam Bahas Isu Strategis Pembinaan Ideologi Pancasila
Yudian menambahkan, salah satu inovasi keterbukaan informasi publik yang sudah dijalankan pada tahun 2023 adalah sistem informasi perekrutan dan seleksi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) di seluruh Indonesia melalui laman www.paskibraka.bpip.go.id.
“Adanya sistem informasi ini, meminimalisasi praktik KKN dalam perekrutan dan proses seleksi Paskibraka karena dapat diakses oleh seluruh peserta dan diumumkan melalui website,” imbuhnya.
Sementara itu, Sekretaris Utama BPIP, Adhianti menambahkan, pihaknya telah membuat berbagai pelayanan publik secara digital yang termasuk dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Sejumlah pelayanan publik tersebut di antaranya, PPID BPIP, JDIH BPIP, SP4N Lapor BPIP, Transparansi Paskibraka, Satu Data BPIP, dan berbagai aplikasi lainnya.
Baca juga: Jelang Pemilu, Kepala BPIP Ajak Masyarakat Indonesia di Brunei Jaga Persatuan dan Kesatuan
“Itu merupakan bentuk komitmen kami dalam keterbukaan informasi publik. Masyarakat dapat mengakses berbagai informasi dengan mudah, cepat, dan tidak dipungut biaya sepeserpun. Bahkan kami mengharapkan adanya feedback atau partisipasi masyarakat dalam program dan pengambilan kebijakan,” tutur Adhianti.
Pada tahun 2024, Adhianti menuturkan, pihaknya akan bekerja sama dengan Komisi Informasi Pusat dan berkolaborasi dengan seluruh Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) PIP bagi insan Humas di seluruh Indonesia.
“Kegiatan ini bertujuan, penguatan ideologi Pancasila terhadap insan Humas lembaga untuk menangkal radikalisme, sekaligus internalisasi nilai-nilai Pancasila pada insan Humas agar setiap konten atau informasi yang diproduksi selalu bernapaskan Pancasila,” jelasnya.
Adhianti menambahkan, keterbukaan informasi publik merupakan bentuk implementasi Pancasila dalam menyajikan informasi yang beradab dan berkeadilan.
“Tahun depan, BPIP akan terus meningkatkan keterbukaan informasi publik dan mendorong seluruh lembaga publik mengimplementasikan Pancasila dengan memenuhi hak-hak masyarakat dalam memperoleh informasi terkait penyelenggaraan negara,” pungkasnya.
Uji Publik Keterbukaan Informasi Publik merupakan salah satu penilaian Komisi Informasi Pusat terhadap pelayanan informasi yang dilakukan setiap lembaga negara. Hanya lembaga negara yang melampaui passing grade yang diundang untuk Uji Publik.
Dalam uji publik ini, hadir pula sebagai peserta, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Sekretaris Jendral Dewan Perwakilan. Daerah (DPD) RI, Direktur Utama LPP TVRI Nasional, dan Kepala Biro Umum PPATK. (RO/S-3)
Tujuan kerja sama untuk memberikan pembinaan dan pemahaman tentang ideologi Pancasila di kalangan generasi muda, khususnya mahasiswa yang berkuliah di UPI Kampus Cibiru.
Untuk Kota Bandung yang masyarakatnya heterogon baik suku, agama, ras, sehingga Pancasila sebagai konsensus bernegara dapat menjadi pemersatu
Maarten Paes memiliki darah Indonesia dari kakek dari garis keturunan ayahnya yang lahir di Pare, Indonesia, 20 Maret 1940 silam.
Wakil Ketua MPR, Lestari Moerdijat mengatakan momen lebaran dan mudik harus menjadi salah satu momentum untuk mneingkatkan rasa persatuan dan persaidaraan antar anak bangsa.
Pancasila dapat menjadi basis normatif dan identitas kolektif dalam membangun Indonesia sebagai sebuah tatanan politis yang demokratis.
DPRD Kota Bandung telah membentuk Panitia Khusus (Pansus) 2 untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
Diklat bagi Pengajar PIP ini merupakan jawaban terhadap tuntutan masyarakat untuk menyelenggarakan Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila, seperti yang pernah dilakukan pada era terdahulu.
Berkat gotong-royong dan kerja sama yang baik antara BPIP dengan Kemendikbudristek, disusunlah Buku Teks Utama (BTU) Pendidikan Pancasila sejak awal tahun 2023.
Presiden Asosiasi Rektor Perguruan Tinggi Islam se-Asia itu juga mendorong generasi milenial dan Gen Z untuk meneladani para pejuang pendiri bangsa, terutama di Sulawesi Utara
Dengan dibangunnya Djoglo Soekarno, Desa Talunombo bisa menjadi Desa Pelopor Pendidikan Ideologi Pancasila dan sarana pembelajaran sejarah bagi generasi penerus Bangsa Indonesia.
Dr. Rima Agristina, SH, SE, MM, menyampaikan peran vital guru sebagai garda terdepan dalam menciptakan dan mencerdaskan generasi penerus bangsa.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved