Menteri LHK Himpun Masukan dari Akademisi Soal Regulasi Kehutanan

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya mengundang anggota Forum Pimpinan Lembaga Pendidikan Tinggi Kehutanan Indonesia (FOReTIKA) untuk hadir pada acara Expert Meeting.

Pertemuan tersebut dimaksudkan untuk membahas identifikasi indikasi-indikasi baru dalam paradigma pembangunan kehutanan. Siti mengatakan bahwa FOReTIKA sudah lama memberikan dukungan pada sektor kehutanan. KLHK dan FOReTIKA juga sama-sama bekerja dengan baik untuk pembangunan kehutanan.

"Saya ingin mendengarkan pandangan dari kawan-kawan secara scientific maka namanya expert meeting, tidak memakai istilah diskusi FGD rapat kerja dll karena benar-benar berdasarkan expertise. Apa yang dibicarakan, menjadi catatan bagi kami. Tidak ada hard feeling atau judgement dari KLHK atas apa yang disampaikan," ungkapnya.

Baca juga: KLHK Gandeng Kejagung Cegah TPPU di Kasus Kejahatan Lingkungan Hidup

Pada kesempatan tersebut, Guru Besar Universitas Gadjah Mada Prof. San Afri Awang menyatakan, pada periode ini telah banyak aksi-aksi korektif terhadap hal-hal yang sebelumnya kurang, atau bahkan belum terpecahkan.

Ada tiga hal yang setidaknya menjadi perhatiannya. Pertama, Pemerintah melalui KLHK setuju memberikan posisi reforma agraria seluas 9 juta hektare, dimana kehutanan berkontribusi terhadap 4,5 juta ha, dan ini terus berproses.

Baca juga: Chelsea Islan: Melestarikan Alam adalah Bakti Anak Muda kepada Indonesia

Kedua, kebijakan Perhutanan Sosial sebagai upaya agar masyarakat terwujud kesejahteraannya. Ketiga, akses terhadap laboratorium lapangan diantaranya melalui pemberian pengelolaan Hutan Pendidikan berupa Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK).

Selanjutnya, berbagai saran dan masukan pun disampaikan oleh para pakar kehutanan yang merupakan Dekan/Ketua Program Studi/Ketua Jurusan dari berbagai Perguruan Tinggi tentang Reorientasi Paradigma Pembangunan Kehutanan Indonesia Berkelanjutan berdasarkan latar belakang kepakaran dan kondisi wilayahnya masing-masing.

Secara garis besar, ada beberapa persamaan isu terkait kehutanan yang disampaikan diantaranya tata kelola kehutanan, penguatan peran KHDTK bagi kepentingan akademik, penguatan manajemen di tingkat tapak melalui KPH, nilai ekonomi karbon, dan berbagai tantangan yang terjadi di lapangan.

Menanggapi hal tersebut, Siti menyampaikan banyak hal yang perlu disesuaikan dalam kebijakan dengan situasi yang berkembang, atau mungkin bisa jadi paradigma baru. Dalam perjalanannya, hal tersebut perlu diformulasikan sebagai panduan yang jelas untuk pemerintahan yang akan datang.

"Menurut saya tidak ada pilihan buat urusan LHK harus di-guide oleh para ilmuwan, akademisi, karena persoalan kehutanan banyak pengetahuannya, banyak keilmuannya," katanya. (Ata)