Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
PRODUSEN baja nasional PT Gunung Raja Paksi (GRP) mendukung program pengelolaan hutan lestari sebagai upaya menjaga keberlanjutan hutan Indonesia dan mencapai target FOLU Net Sink 2030 yang ditetapkan pemerintah Indonesia.
GM Corporate Planning and Sustainability GRP Sheren Omega menyatakan salah satu pilar inti ESG (environment, social, and governance) yang dipegang teguh oleh perusahaan adalah berkontribusi pada pengelolaan lingkungan yang bertanggung jawab.
Baca juga: Target Indonesia’s FOLU Net Sink 2030, 140 Juta Ton CO2e
"Kami berkomitmen untuk berpartisipasi dalam upaya menjaga keberlanjutan lingkungan alam dan mendukung langkah-langkah aktif dalam pengelolaan hutan yang bertanggung jawab." ujarnya melalui keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (3/11).
Terkait hal itu, menurut Sheren, pihaknya mendukung Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) yang melakukan gelar wicara dalam sesi Thought Leadership Forum (TLF) bersama perwakilan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia serta beberapa pemangku kepentingan terkait lainnya, di Jakarta, Kamis (2/11).
Kegiatan ini diharapkan akan menjadi ajang penting dalam upaya menjaga keberlanjutan hutan Indonesia dan mencapai target FOLU Net Sink 2030.
"Kami melihat adanya keselarasan visi dengan YKAN, yang mendedikasikan untuk mempromosikan praktik-praktik pengelolaan hutan yang berkelanjutan," ujar Sheren.
Baca juga: USAID Gelontorkan Dana US$50 Juta untuk Dorong Implementasi FOLU Net Sink 2030
Sebelumnya, Direktur Program Terestrial YKAN Ruslandi mengatakan pihaknya mendorong penerapan pengelolaan hutan produksi lestari (PHPL) dengan mengembangkan peranti yang mendukung praktik rendah emisi.
Salah satunya, tambah Ruslandi, lewat pengenalan metodologi Reduced Impact Logging-for Climate Change Mitigation (RIL-C) yang berpotensi mengurangi emisi karbon dari kegiatan pemanenan kayu hingga 40%.
Kini, lanjutnya, 27 perusahaan pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) juga didampingi melalui pemberian dukungan teknis.
Salah satunya juga pendampingan akan intensif dilakukan kepada PT Wana Bakti Persada Utama (WBPU) dalam mengelola 44.402 hektare wilayah konsesi PBPH di Kalimantan Timur.
"Sebagai organisasi nirlaba berbasis ilmiah, kami berkomitmen melindungi wilayah daratan dan perairan di Indonesia," katanya.
Melalui pendekatan nonkonfrontatif dan mengedepankan kemitraan, tambahnya, YKAN mendukung pengelolaan hutan termasuk wilayah hutan produksi secara berkelanjutan sebagai bentuk dukungan pada pencapaian target FOLU Net Sink 2030. (Ant/S-2)
Polda Riau mengungkap kasus dugaan pelanggaran konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem di Kabupaten Bengkalis.
Studi terbaru ungkap hutan hujan Australia tak lagi jadi penyerap karbon. Suhu tinggi dan kekeringan membuat hutan justru melepaskan CO2 ke atmosfer.
Regenesis juga menegaskan keselarasan APP Group dengan Rencana Aksi Strategis Keanekaragaman Hayati Indonesia (IBSAP) 2025-2045 yang diluncurkan pemerintah
KETUA Delegasi RI untuk COP29, Hashim Djojohadikusumo, mengatakan Presiden RI Prabowo Subianto telah menyetujui reboisasi atau penghijauan kembali besar-besaran.
PT Eigerindo MPI, distributor brand EIGER Adventure, berkolaborasi dengan Yayasan Wanadri untuk menanam dan merawat 10.000 bibit mangrove di Belitung
SEKRETARIS Jenderal KLHK Bambang Hendroyono mendorong pemerintah secara kolaboratif menciptakan kebijakan yang mendukung pengelolaan hutan berkelanjutan.
Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) mendorong percepatan implementasi Multi Usaha Kehutanan (MUK) berbasis lanskap di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Kementerian Kehutanan menargetkan pemulihan kawasan hutan seluas sekitar 80.978 hektare yang menjadi koridor gajah.
Balai Penegakan Hukum (Gakkum) Kehutanan Wilayah Sulawesi dari Kementerian Kehutanan Republik Indonesia menghentikan aktivitas perambahan ilegal di kawasan hutan produksi.
BERBAGAI komentar negatif terus dinarasikan dalam beberapa bulan terakhir ini terkait dengan komoditas nonmigas andalan utama ekonomi nasional, yakni kelapa sawit.
Pakar Hukum Pidana menegaskan bahwa sanksi berupa denda administratif tidak dapat menggantikan proses pertanggungjawaban pidana penyalahgunaan hutan.
Presiden Prabowo Subianto memperingatkan Satgas PKH agar tidak mau dilobi pengusaha. Satgas PKH berhasil menguasai kembali 4 juta hektare hutan dan menyelamatkan Rp6 triliun uang negara
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved