Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
PRODUSEN baja nasional PT Gunung Raja Paksi (GRP) mendukung program pengelolaan hutan lestari sebagai upaya menjaga keberlanjutan hutan Indonesia dan mencapai target FOLU Net Sink 2030 yang ditetapkan pemerintah Indonesia.
GM Corporate Planning and Sustainability GRP Sheren Omega menyatakan salah satu pilar inti ESG (environment, social, and governance) yang dipegang teguh oleh perusahaan adalah berkontribusi pada pengelolaan lingkungan yang bertanggung jawab.
Baca juga: Target Indonesia’s FOLU Net Sink 2030, 140 Juta Ton CO2e
"Kami berkomitmen untuk berpartisipasi dalam upaya menjaga keberlanjutan lingkungan alam dan mendukung langkah-langkah aktif dalam pengelolaan hutan yang bertanggung jawab." ujarnya melalui keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (3/11).
Terkait hal itu, menurut Sheren, pihaknya mendukung Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) yang melakukan gelar wicara dalam sesi Thought Leadership Forum (TLF) bersama perwakilan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia serta beberapa pemangku kepentingan terkait lainnya, di Jakarta, Kamis (2/11).
Kegiatan ini diharapkan akan menjadi ajang penting dalam upaya menjaga keberlanjutan hutan Indonesia dan mencapai target FOLU Net Sink 2030.
"Kami melihat adanya keselarasan visi dengan YKAN, yang mendedikasikan untuk mempromosikan praktik-praktik pengelolaan hutan yang berkelanjutan," ujar Sheren.
Baca juga: USAID Gelontorkan Dana US$50 Juta untuk Dorong Implementasi FOLU Net Sink 2030
Sebelumnya, Direktur Program Terestrial YKAN Ruslandi mengatakan pihaknya mendorong penerapan pengelolaan hutan produksi lestari (PHPL) dengan mengembangkan peranti yang mendukung praktik rendah emisi.
Salah satunya, tambah Ruslandi, lewat pengenalan metodologi Reduced Impact Logging-for Climate Change Mitigation (RIL-C) yang berpotensi mengurangi emisi karbon dari kegiatan pemanenan kayu hingga 40%.
Kini, lanjutnya, 27 perusahaan pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) juga didampingi melalui pemberian dukungan teknis.
Salah satunya juga pendampingan akan intensif dilakukan kepada PT Wana Bakti Persada Utama (WBPU) dalam mengelola 44.402 hektare wilayah konsesi PBPH di Kalimantan Timur.
"Sebagai organisasi nirlaba berbasis ilmiah, kami berkomitmen melindungi wilayah daratan dan perairan di Indonesia," katanya.
Melalui pendekatan nonkonfrontatif dan mengedepankan kemitraan, tambahnya, YKAN mendukung pengelolaan hutan termasuk wilayah hutan produksi secara berkelanjutan sebagai bentuk dukungan pada pencapaian target FOLU Net Sink 2030. (Ant/S-2)
KETUA Delegasi RI untuk COP29, Hashim Djojohadikusumo, mengatakan Presiden RI Prabowo Subianto telah menyetujui reboisasi atau penghijauan kembali besar-besaran.
PT Eigerindo MPI, distributor brand EIGER Adventure, berkolaborasi dengan Yayasan Wanadri untuk menanam dan merawat 10.000 bibit mangrove di Belitung
SEKRETARIS Jenderal KLHK Bambang Hendroyono mendorong pemerintah secara kolaboratif menciptakan kebijakan yang mendukung pengelolaan hutan berkelanjutan.
Target KEM adalah untuk membuka pendanaan 200 juta USD bagi 100 usaha lestari yang terkoneksi dengan 100 kabupaten yang berkomitmen menjadi lestari.
Penanaman serentak dipimpin Menteri LHK, Siti Nurbaya, di Cianjur, Jawa Barat serta Kepala BRGM, Hartono, di Desa Lukit, Pulau Padang, Kepulauan Meranti, Riau
Peran masyarakat perlu didorong oleh regulator untuk lebih aktif. Pasalnya banyak elemen masyarakat dari pemuda yang konsen terhadap lingkungan dan alam.
Polemik hak atas tanah yang diklaim sebagai kawasan hutan sudah seharusnya disudahi dan dikembalikan kepada kementerian yang membidangi Agraria dan Tata Ruang/BPN.
Kawasan hutan di wilayah Padang Panjang serta pengelolaan kawasan tambang di Pondok Kapur akan ditata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar.
TNI dalam Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) memiliki peran strategis dalam menangani perkebunan sawit ilegal.
Keterlibatan TNI dalam Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) dinilai memiliki peran strategis
Presiden RI Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Penertiban Kawasan Hutan.
Ada sekitar 31,8 juta hektare kawasan hutan yang tidak berhutan atau terdegradasi. Lahan seluas itu dapat dimanfaatkan untuk pengembangan kelapa sawit untuk mendukung pangan dan energi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved