Headline
Kemantapan jalan nasional sudah mencapai 93,5%
Kumpulan Berita DPR RI
HAK mendapatkan udara yang bersih merupakan isu penting di masyarakat. Namun, peserta Pemilu 2024 masih belum banyak membahas isu tersebut.
"Politisi maupun pemangku kebijakan kita masih sedikit sekali yang punya kesadaran terhadap isu polusi udara," ujar peneliti di Departemen Politik dan Perubahan Sosial di Center for Strategic and International Studies (CSIS) Edbert Gani Suryahudaya, dalam Youtube Bicara Udara, Rabu (1/11).
Gani menyebut persoalan polusi udara kalah dengan isu seperti lapangan pekerjaan. Hal ini didasari urgensi politisi maupun pemangku kebijakan memandang polusi udara.
Baca juga : Surat Lulus Uji Emisi Bakal Jadi Syarat Perpanjangan STNK
Ia memandang polusi udara harus menjadi perhatian masyarakat luas. Dengan itu, politisi diyakini akan mengangkat polusi udara sebagai janji politik.
"Pada akhirnya nanti politisi pasti harus mengadopsi itu sebagai sebuah kebijakan karena kalau tidak dia tidak akan mendapatkan dukungan," jelasnya.
Baca juga : Lansia dan Balita Diminta tetap di Rumah saat Polusi Udara Tinggi
Lebih lanjut, ia mengajak masyarakat dapat memilih pemimpin yang memiki kepedulian dengan isu polusi udara. Khususnya pemilih pemuda yang akan menentukan sosok pemimpin ke depan.
"Yang menghirup udara bersih itu bukan cuma masyarakat saja, tapi elite sendiri, politisi, pengusaha, kita semua menghirup udara yang sama," pungkasnya. (MGN/Z-5)
Dalam jangka panjang, paparan terus-menerus dapat memicu penyakit kronis hingga mematikan.
Aktivitas membakar sampah merupakan salah satu pemicu utama memburuknya polusi di Ibu Kota.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengakui bahwa tantangan polusi di Ibu Kota semakin kompleks, sehingga regulasi lama seperti Perda Nomor 2 Tahun 2005 sudah tidak lagi memadai.
Penelitian terbaru mengungkap polusi udara telah ada sejak Kekaisaran Romawi Kuno.
Konsentrasi partikel halus () di Tangerang Selatan kerap melampaui ambang batas aman yang direkomendasikan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).
Riset Northwestern University ungkap asap kayu di rumah menyumbang 20% polusi mematikan di AS.
Dalam penyusunan Peraturan KPU (PKPU), termasuk aturan soal keterwakilan 30% perempuan dalam pencalonan legislatif dan syarat pencalonan mantan narapidana.
PENYELENGGARAAN Pemilu 2024 menuai sorotan, kali ini bukan hanya soal teknis kepemiluan, melainkan juga persoalan etika dan gaya hidup mewah para komisioner KPU.
KONTESTASI Pemilu 2024 meninggalkan catatan kelam, khususnya dalam penyelenggaraan pemilu di luar negeri, mulai dari tahap prapemungutan suara, pemungutan, hingga pascapemungutan.
Mantan Wapres AS Kamala Haris mengkritik Joe Biden dalam memoarnya. Ia menyebut keputusan Biden mencalonkan diri pada Pemilu 2024 sebagai tindakan nekat.
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved