Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
JURU bicara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Agustinus Fardianto mengatakan rencana penghapusan kelas dalam program BPJS Kesehatan masih dalam proses pembahasan.
Sejauh ini, dia menilai layanan BPJS Kesehatan sudah pada jalur yang tepat dan masih memberlakukan sistem jaminan peserta sesuai kelas rawat inap.
“Kami masih membayarkan klaim peserta kepada Rumah Sakit sesuai dengan kelas rawat yang ditempati oleh peserta ketika dirawat inap. Selain itu, kami juga sedang fokus terkait transformasi mutu layanan agar bisa semakin mudah, cepat dan setara tidak ada diskriminasi," katanya.
Baca juga : Cara Cek BPJS Kesehatan Aktif atau Tidak dan Cara Mengaktifkan Kembali
Saat dikonfirmasi soal kenaikan iuran pascapemberlakuan KRIS, Agustinus mengaku tidak akan ada kenaikan sampai akhir 2024.
“Saat ini kondisi keuangan BPJS Kesehatan dalam kondisi sehat dan stabil jadi kami belum merencanakan untuk mengusulkan kenaikan iuran. Sebagaimana amanat bapak Presiden bahwa sampai dengan tahun 2024 tidak akan ada kenaikan iuran,” ungkapnya.
Meskipun nantinya pada 2025 harus mengalami kenaikan, Agustinus mengatakan hal itu akan mempertimbangkan kondisi finansial masyarakat.
Baca juga : Iuran BPJS Kesehatan Berpotensi Naik, Legislator Minta Tingkatkan Pelayanan
“Tapi untuk kondisi ke depan di 2025 mungkin seandainya suatu saat harus ada kenaikan, pasti banyak pertimbangan seperti kondisi kemampuan finansial dari masyarakat.
Sementara untuk konsep implementasi terkait peleburan kelas, BPJS masih menunggu arahan dari Kementerian Kesehatan.
“Untuk saat ini kita fokus pada kebutuhan peserta seperti aksesibilitas fasilitas kesehatan maupun tempat tidur di kamar perawatan inap dan akses terhadap obat,” jelasnya. (Z-5)
PENGURUS IDI sekaligus Ketua Perhimpunan Dokter Indonesia Timur Tengah (PDITT), Iqbal Mochtar, menanggapi wacana dihadirkannya program obat gratis dari Presiden Prabowo Subianto.
BPJS Kesehatan menegaskan komitmennya untuk memperkuat strategi pendanaan dan mengembangkan layanan kesehatan jangka panjang
Sepanjang 2014–2024, jumlah Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang bekerja sama meningkat 28%, dari yang semula 18.437 menjadi 23.682.
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti menjelaskan DJS masih kondisi sehat karena berkiblat pada Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2015.
KETUA Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Abdul Kadir, menegaskan bahwa capaian kinerja BPJS Kesehatan pada tahun 2024 menjadi titik penting dalam perjalanan Program JKN menuju fase maturitas.
SETELAH dilakukan koreksi kembali Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) terhadap penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan, jumlah peserta PBI yang nonaktif di Jawa Tengah turun
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved