Dua Cara Kuatkan Kader Posyandu: Naikkan Upah dan Beri Pelatihan

PENELITI dan Regional Director for Asia di Global Health Focus Adriana Viola Miranda memaparkan penguatan kader posyandu dapat membantu menurunkan angka stunting/tengkes di Indonesia. 

Hal itu berdasarkan penelitian yang dilakukan 1000 Days Fund di Desa Bayan dan Desa Senaru, Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat pada periode bulan Februari hingga Juni 2023.

Adapun upaya penguatan bisa melalui pemberian upah yang sesuai dengan kinerja dan waktu, serta pemberian pelatihan kepada kader.

Baca juga : Mayoritas Puskesmas Tidak Penuhi Syarat Tenaga Kesehatan

"Setiap jam kader posyandu yang meluangkan waktunya untuk membantu di posyandu bisa diberikan sekitar Rp205 ribu hingga Rp691 ribu, hal itu dilihat dari UMR dan penghasilan. Saat ini pendapatannya para kader hanya sekitar Rp150 ribu dan Rp50 ribu biasanya dipakai untuk kegiatan posyandu," ungkap Adriana dalam konferensi pers secara daring, Kamis (19/10).

"Jadi masih banyak jumlah yang kurang dan terpakai kembali untuk kegiatan posyandu sehingga pembayaran yang belum layak jika melihat dari pendapatan maka banyak yang tidak puas. Kemudian insentif selain uang yang diterima sangat kurang," tambahnya.

Baca juga : 70% Masalah Stunting Bisa Diatasi dengan Meningkatkan Kompetensi Kader Posyandu

Banyak daerah juga yang tidak memberikan insentif kepada kader bahkan tidak memberikan pelatihan sehingga mereka hanya bekerja secara sukarela.

Ia memaparkan ketika adanya pelatihan bagi kader dan pemberian insentif sehingga memberikan dampak penurunan tengkes 11,3%. Ini terlihat ketika ia dan tim melakukan penelitian di 2 desa di Nusa Tenggara Barat (NTB) setelah dilakukan intervensi dan sifatnya non-random.

Hal senada juga diungkapkan Ekonom Kesehatan Ryan Rachmad Nugraha yang mengatakan jika memberikan perhatian bagi kader posyandu bisa efektif dan berinvestasi lebih untuk menurunkan tengkes.

"Dari intervensi bisa mencegah ratusan kasus tengkes dan ibu hamil terawasi, serta anak 1 tahun bebas tengkes," ucapnya.

Prakiraan biaya untuk intervensi mencegah tengkes antara lain Rp37 juta untuk setiap anak dengan tengkes; biaya per kasus Rp2,7 juta; dan biaya mencegah anak bebas tengkes 1 tahun Rp445 ribu.

"Pemerintah tidak perlu takut alokasi dana untuk peran kader jika ingin menurunkan angka tengkes, pemerintah perlu tingkatkan bujet," ucapnya.

Chief Of Staff (COS) 1000 Days Fund Maritta C Rastuti menjelaskan permasalahan tengkes harus dilihat berbagai aspek sehingga keterlibatan berbagai sektor sangat penting. Pada target 2024 angka tengkes sebesar 14% atau 3 juta anak mengalami tengkes perlu ada banyak solusi untuk selesaikan tengkes.

"Kita ingin rekomendasikan bahwa tengkes jangan hanya dijadikan tren dan jangan sampai solusi yang berikan hanya jangka pendek saja. Jadi perlu ada solusi jangka panjang karena malanutrisi lain terutama daerah-daerah yang akses kesehatan belum merata," jelasnya.

Solusi yang bisa diberikan lebih panjang dan besar lebih dari pemberian bantuan makanan. Meski itu juga penting kondisi itu dibutuhkan, sementara bantuan makanan merupakan solusi pendek dan biaya yang besar hingga bisa kehilangan kemandirian.

"Kita butuh kolaborasi antar sektor yang terlibat dan perlu ada keselarasan dari kebijakan pemerintah dari tanggung jawab yang terukur. Pencegahan 80 persen lebih efektif untuk cegah tengkes," kata Maritta.

Peran posyandu sangat penting dalam mencegah tengkes karena ada 66% populasi ibu hamil dan anak bergantung pada informasi, data, konseling posyandu. Sehingga 1,5 juta kader posyandu perlu dibekali informasi dan pelatihan. (Z-4)