Pendidikan Vokasi Harus Mampu Sambut Bonus Demografi

MENTERI Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menekankan pendidikan dan pelatihan vokasi harus mampu menjawab kebutuhan pasar kerja demi menyambut bonus demografi.

"Jumlah penduduk usia produktifnya melimpah maka agar bisa masuk di pasar kerja perlu disiapkan kompetensinya, pendidikan maupun pelatihan vokasi harus bisa menjawab kebutuhan pasar kerja yang sangat dinamis," ujar Ida di Jakarta, Minggu (15/10), seperti dilansir dari Antara.

Di sela rembuk nasional koordinasi dan bimbingan teknis lembaga pelatihan kerja swasta (LPKS), Menaker optimistis melalui Perpres Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi dapat menjawab tantangan bonus demografi.

"Kita sudah mempunyai Perpres Nomor 68 Tahun 2022, di mana perpres itu kita akan melakukan revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi untuk menjawab bonus demografi," tuturnya.

Baca juga: Pendidikan Vokasi Unjuk Karya di TEI 2023 dan JMFW 2024

Menurutnya, selama ini terjadi mismatch atau ketidaksesuaian output dari pendidikan ataupun pelatihan sehingga tidak bisa menjawab kebutuhan pasar kerja.

"Dengan revitalisasi ini kita harapkan output dari pendidikan atau pelatihan vokasi bisa menjawab kebutuhan kerja," ucapnya.

Baca juga: Bonus Demografi Jadi Prasyarat RI Peringkat 5 PDB Dunia

Menurut McKinsey & Company Indonesia, kata Ida, di tengah era teknologi banyak jenis pekerjaan baru yang muncul, maka itu harus disiapkan kompetensinya. "Maka baik pendidikan maupun pelatihan vokasi harus menjawab kebutuhan pasar kerja yang sangat dinamis, kebutuhan jenis kerja baru yang membutuhkan kompetensi baru, itu melalui lembaga pelatihan kerja pemerintah maupun swasta," ucapnya.
  
Ida memaparkan hingga tahun ini, pihaknya telah memiliki jumlah kelembagaan pelatihan vokasi yang terdiri dari 292  BLK pemerintah, 2.908 LPK swasta, 3.757 BLK komunitas, 79 BLK LN, dengan kapasitas pelatihan vokasi nasional sebanyak 5,77 juta orang per tahun dan kapasitas sertifikasi sebanyak 8,87 juta orang per tahun.

"Dengan jumlah yang cukup besar ini kita akan benar-benar maksimalkan peran lembaga pelatihan kerja, baik pemerintah maupun swasta," kata Ida. (Z-6)