Headline
Kementerian haji dan umrah menaikkan posisi Indonesia dalam diplomasi haji.
Kementerian haji dan umrah menaikkan posisi Indonesia dalam diplomasi haji.
DORONG terus peningkatan program promotif preventif untuk menjamin keberlangsungan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Ini perlu dilakukan dalam rangka peningkatan layanan kesehatan masyarakat yang lebih baik.
"Program promotif dan preventif harus terus ditingkatkan untuk mencegah munculnya penyakit-penyakit kronis di masyarakat yang memerlukan biaya yang lebih mahal untuk pengobatannya," kata Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Jumat (13/10)
Data Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menyebutkan pada 2022 pembayaran klaim pelayanan kesehatan Program JKN mencapai Rp113,47 triliun. Dari klaim tersebut senilai Rp24,05 triliun untuk membiayai penyakit katastropik antara lain penyakit jantung, kanker, stroke, gagal ginjal, hemofilia, thalasemia, leukimia, hingga sirosis hati.
Baca juga: Kemudahan Akses Pendidikan Harus Konsisten Diwujudkan
Menurut Lestari, untuk mencegah peningkatan pembiayaan sejumlah penyakit katastropik itu lebih tinggi lagi, upaya mengakselerasi langkah-langkah promotif dan preventif menjadi kepedulian para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah. Selain itu, ujar Rerie, sapaan akrab Lestari, upaya menggalakkan langkah promotif dan preventif harus melibatkan masyarakat dan berbagai komunitas agar pesan yang disampaikan benar-benar bisa dipahami dengan baik.
Menurut Rerie, yang juga legislator dari Dapil II Jawa Tengah, dukungan untuk memasyarakatkan langkah promotif dan preventif, seperti membangun pola hidup sehat sejak dini, pengetahuan tentang gizi seimbang, hingga metode pemeriksaan payudara sendiri (Sadari) sebagai upaya deteksi dini cegah kanker payudara, misalnya, harus menjadi prioritas bersama.
Baca juga: Mendambakan Wajah Museum yang Inklusif dan Inovatif
Di tengah ketidakpastian yang terjadi di dunia saat ini, termasuk di sektor kesehatan, tegas Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, harus dipastikan bahwa kondisi kesehatan masyarakat mampu menghadapi sejumlah potensi ancaman yang datang. Karena itu, ujar Rerie, para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah harus mampu membangun sistem layanan kesehatan masyarakat yang adaptif dan efektif agar mampu menjawab berbagai tantangan di masa depan. (Z-2)
Lestari Moerdijat mengatakan inisiatif masyarakat berkesenian harus mendapat dukungan demi melestarikan kebudayaan nasional yang mampu memperkuat identitas dan persatuan bangsa.
Upaya menjadikan riset dan inovasi sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional membutuhkan peta jalan yang jelas, mudah dipahami, dan disepakati pemangku kepentingan.
UPAYA memperkuat perlindungan perempuan dan anak dari ancaman tindak kekerasan melalui pengintegrasian sistem antarlembaga terkait harus mendapat dukungan semua pihak.
Inisiatif untuk merevisi Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan mulai dicanangkan sejak 2023.
Pendidikan inklusif adalah sistem pendidikan yang memastikan semua individu memiliki kesempatan belajar yang setara.
Dorong peran aktif setiap anak bangsa dalam mengisi kemerdekaan melalui proses pembangunan di berbagai bidang, demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang lebih merata.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved