Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
SEKRETARIAT Jenderal (Setjen) DPR RI berhasil pertahankan penghargaan untuk ketiga kalinya (hattrick) sebagai Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Terbaik II Tingkat Lembaga Negara. Penghargaan diberikan langsung oleh Menteri Hukum dan HAM RI Yasonna H Laoly kepada Deputi Bidang Persidangan Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI Suprihartini dalam acara Pertemuan Nasional Pengelola Jaringan Dokumentasi yang diselenggarakan di Grogol, Jakarta Barat.
Suprihartini yang hadir mewakili Sekjen DPR RI mengatakan, penghargaan ini merupakan prestasi bagi Setjen DPR RI dan harus dijadikan momentum untuk terus meningkatkan tata kelola JDIH yang ada di Setjen DPR RI.
”Ini menjadikan momentum kembali bagi kita semua, bahwa kami di Sekretariat Jenderal DPR RI akan terus meningkatkan bagaimana tata kelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang ada di Setjen DPR RI sehingga kedepan mudah-mudahan bisa dapat ditingkatkan menjadi terbaik pertama. Harapan kita semua seperti itu,” ungkap Suprihartini usai menerima penghargaan Anugerah JDIHN Award, Kamis (12/10).
Baca juga: Menkumham Tegaskan Pentingnya Akses Keterbukaan Hukum
Lebih lanjut, Suprihartini menilai penghargaan yang diterima merupakan hasil kerja sama yang baik semua pihak di lingkungan Setjen DPR RI, khususnya Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat dalam mengikuti semua tata kelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang ada di Setjen DPR RI.
”Ini juga berkat dukungan dan arahan dari Bapak Sekjen DPR RI dan juga pimpinan Eselon I lainnya dan juga dukungan dari semua pegawai di Setjen DPR RI terhadap suksesnya JDIH kita bersama. Sukses ini bukan hanya milik Biro Hukum tapi juga sukses untuk kita semua,” ujarnya.
Untuk itu di akhir penyampaian, Suprihartini berharap Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat dapat terus meningkatkan kinerjanya. Sehingga, ke depannya Setjen DPR RI bisa terus berprestasi, khususnya dalam penataan tata kelola dokumentasi dan informasi hukum.
Baca juga: Ditjen AHU Kemenkumham Dorong Legalisasi Wirausaha Sosial
Menanggapi hal ini, Kepala Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat DPR RI Endang Suryastuti pun merasa optimistis, untuk tahun 2024, Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat bisa meningkat ke posisi satu penghargaan Anugerah JDIHN Award.
”Penghargaan JDIHN ini adalah salah satu cara kita untuk diseminasi informasi produk-produk hukum maupun produk peraturan-peraturan secara nasional. Dan diharapkan, kalau tahun ini sudah dua kali kita mendapatkan penghargaan untuk peringkat dua tingkat lembaga tahun depan kita harus mendapatkan juara satu,” katanya.
Meski demikian, Endang mengatakan masih banyak pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan dan hal lainnya yang perlu ditingkatkan agar target tersebut bisa tercapai. ”Tentunya diversifikasi peraturan perlu ditambah kemudian pembenahan-pembenahan di dalam aplikasi juga perlu disesuaikan dengan aplikasi yang lebih baik,” pungkasnya.
Diketahui, saat ini seluruh aspek pelayanan informasi bagi publik dapat diakses secara cepat, mudah, dan tepat khususnya dalam pelayanan dokumentasi dan informasi hukum DPR RI berbasis di situs yang beralamat https://jdih.dpr.go.id. (RO/S-3)
DPR RI mengapresiasi keputusan pemerintah terkait 4 pulau yang sebelumnya masuk ke Provinsi Sumatera Utara kembali masuk ke wilayah Provinsi Aceh.
Presiden Prabowo ingin menyelesaikan dan memutuskan secara langsung kasus sengketa pulau antara Aceh dan Sumatera Utara.
Ketua Fraksi Golkar DPR Muhammad Sarmuji mengatakan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset akan dibahas setelah RUU KUHAP rampung pada akhir tahun ini
Nasir Djamil mengapresiasi keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk mengambil alih sengketa 4 pulau antara Aceh dan Sumatera Utara (Sumut)
Dr. Edy Wuryanto tegaskan istitha’ah kesehatan jemaah haji jadi wewenang Kemenkes. Koordinasi dengan Kemenag penting untuk seleksi calon jemaah berisiko.
Angka kematian jemaah haji Indonesia disorot Saudi. Timwas DPR minta seleksi kesehatan diperketat demi keselamatan jemaah, khususnya lansia berpenyakit.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved