Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
WAKIL Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena menegaskan kembali komitmen Indonesia untuk menuntaskan tuberkulosis (TBC) saat berbicara mengenai eliminasi Tuberkulosis (TBC) di Indonesia dalam Pertemuan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) High Level Meeting on Fights against Tuberculosis (HLMTB) di New York, Amerika Serikat (AS) Jumat (22/9) lalu.
UN High Level Meeting on Fight against Tuberculosis (HLMTB) adalah proses yang berlangsung setiap lima tahun untuk memantau pencapaian target global dalam upaya eliminasi tuberkulosis di tingkat global dan nasional.
UN HLMTB pada tahun ini juga akan menghasilkan Political Declaration HLMTB 2023 sebagai outcome dan komitmen dalam lima tahun mendatang.
Baca juga: Upaya Bebas TB di Tanah Air Harus Jadi Kepedulian Bersama
“Dalam forum ini kami menyampaikan bahwa negara Indonesia berkomitmen kuat dalam mengeliminasi tuberkulosis pada tahun 2030, mengingat saat ini Indonesia menduduki peringkat kedua dunia dalam hal kasus penyakit tuberkulosis setelah India," ungkap Melkiades yang menjadi salah satu anggota Delegasi RI saat berbicara di forum tersebut.
"Untuk mempercepat tujuan ini, Indonesia telah merevisi Strategi Nasional TBC untuk 2020-2024 dan rencana interim untuk 2025-2026,” ujar Melkiades.
Lebih lanjut, Melkiades sampaikan tegaskan bahwa kolaborasi dan sinergitas sangat diperlukan untuk upaya eliminasi TB.
“Peran antara pemerintah pusat dan daerah yang sudah dituangkan di dalam beberapa regulasi harus diimplementasikan dan dikoordinasikan secara efisien. Pelibatan berbagai pemangku kepentingan juga sangat krusial,” ungkapnya.
Baca juga: Hapus Stigma dan Diskriminasi Terhadap Penderita Tuberkulosis
“Kami juga berkomitmen untuk mendukung penuh pendanaan program TB dan penyesuaian kebijakan terutama untuk mendesentralisasi layanan sampai ke tingkat faskes primer, serta memperluas cakupan jaminan kesehatan bagi pasien TBC,” ujar Politisi Partai Golkar ini.
Melkiades tekankan bahwa berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan sangat esensial untuk memajukan upaya diagnostik, obat, dan vaksin TB.
Perlu Pembiayaan Inovatif
“Semua inisiatif ini tentu memerlukan mekanisme pembiayaan inovatif untuk memastikan sustainabilitas atau keberlanjutan program TB di Indonesia,” ujarnya.
Mengutip dalam keterangan Menteri Kesehatan (Menkes) RI bahwa Keseriusan Indonesia untuk akhiri TBC dilakukan mulai dari menciptakan gerakan di level akar rumput hingga kerjasama di level Internasional.
Baca juga: FKKMK UGM Terima Hibah Alat Deteksi TB Berbasis AI
Indonesia mengeluarkan Peraturan Presiden tentang pengendalian TBC pada tahun 2021, yang merupakan komitmen politik tertinggi untuk mengakhiri TBC. Dan melakukan koordinasi dan sinkronisasi antar 15 kementerian yang berbeda.
“Kami juga berkolaborasi dengan masyarakat dan kader kesehatan, kami melakukan investigasi kontak pada 300.000 populasi berisiko tinggi dan membentuk pasukan TBC untuk memantau pasien yang mangkir." jelas Menkes.
"Indonesia mendorong inovasi dalam diagnostik TBC, kami meningkatkan surveilans TBC, serta menggunakan 3 jenis diagnostik berbasis PCR dengan memanfaatkan lebih dari 1.000 laboratorium BSL-2 yang sebelumnya didedikasikan untuk Covid-19.” ucap Menkes Budi (RO/S-4)
DIREKTUR Penyakit Menular Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Ina Agustina menyampaikan, 76% kasus HIV di Indonesia terkonsentrasi di 11 provinsi prioritas.
Kemenkes mencatat pada Maret 2025 sebanyak 356.638 orang dengan HIV (ODHIV) dari total estimasi 564 ribu ODHIV yang harus ditemukan pada 2025 untuk segera diberi penanganan.
Kemenkes) berkomitmen untuk mengeliminasi HIV dan Infeksi Menular Seksual (IMS) pada 2030. Edukasi, deteksi dini, dan pengobatan menjadi kunci dalam mencapai target ini
Kemenkes) mengakselerasi program vaksinasi human papiloma virus atau HPV nasional demi menekan angka kematian akibat kanker serviks.
Para peserta CKG yang terbukti memiliki masalah kesehatan, mereka dapat secara gratis mengakses layanan lanjutannya mengikuti skema BPJS Kesehatan.
Direktur Jenderal Kesehatan Layanan Primer dan Komunitas Kemenkes, Endang Sumiwi, menjelaskan bahwa Jawa Barat menjadi provinsi dengan angka kematian ibu dan bayi tinggi.
PELAPOR khusus PBB meminta negara-negara memutus semua hubungan perdagangan dan keuangan dengan Israel. Pasalnya, hubungan itu disebutnya sebagai ekonomi genosida.
PELAPOR Khusus PBB untuk wilayah pendudukan Palestina, Francesca Albanese, menghadapi pembatalan mendadak saat dijadwalkan menyampaikan pidato publik di Bern, Swiss.
Pelapor Khusus PBB, Francesca Albanese, dalam laporannya menyebut sedikitnya 48 perusahaan yang diduga membantu operasi militer dan sistem pendudukan Israel.
IRAN menolak klaim pembenaran AS atas serangan Negeri Paman Sam terhadap fasilitas nuklir Iran yang disebut Washington sebagai pembelaan diri kolektif.
Antonio Guterres pada (28/6) waktu setempat menyambut baik penandatanganan kesepakatan damai yang digelar sehari sebelumnya antara Republik Demokratik Kongo (DRC) dan Rwanda.
TAK terasa Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memasuki usia ke-80 tahun dengan menghadapi badai kritik di tengah krisis legitimasi dan keterbatasan anggaran.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved