Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Abdul Muhari menilai denda yang dijatuhkan kepada pelaku kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kawasan Gunung Bromo, Jawa Timur, terlalu kecil. Menurutnya, angka tersebut tidak bisa menutupi biaya operasional heli water bombing.
Sebagaimana diketahui, pelaku atau penanggung jawab wedding organizer yang menyalakan suar pada sesi foto prewedding penyebab kebakaran di Bromo telah dikenakan pidana dengan ancaman penjara dan denda maksimum Rp1,5 miliar.
"Saya cuma akan berbicara soal denda Rp1,5 miliar. Biaya operasional water bombing itu satu sorti, satu jam sudah lebih dari Rp200 juta dan belum tuntas saat ini. Seperti yang kita tahu di Gunung Arjuna saja itu operasi water bombing sudah lebih dari empat hari," ujar Abdul dalam Disaster Briefing di Jakarta, Senin (11/9).
Baca juga: Rawan Karhutla, Walhi Minta Kunjungan Wisata Dibatasi dan Pengelola Taman Nasional Diawasi
Ia pun meminta peristiwa yang terjadi di Bromo harus menjadi pembelajaran bagi masyarakat. Manusia harus bisa mencegah atau menghindari keteledoran yang menyebabkan terjadinya kebakaran. Sebab tidak hanya kerugian ekonomi yang ditanggung, namun juga kerugian ekologi.
"Kerugian ekonomi mungkin bisa kita bayar tapi kerugian ekologi butuh waktu untuk merestorasi," ucap dia.
Baca juga: Sejumlah Objek Wisata di Jatim Ditutup Akibat Karhutla
Selain itu Abdul mengatakan pihaknya juga sering meperoleh laporan tentang kebakaran di pinggir jalan tol. Hal tersebut, menurutnya, sudah bisa dipastikan terjadi karena pengendara membuang puntung rokok ke pinggir jalan tol.
"Mari kita jaga sama-sama lingkungan kita. Manusialah penyebabnya, bukan cuaca. Kondisi cuaca hanya akan menjadi katalis yang sangat cepat untuk bisa membuat kebakaran terus tereskalasi menjadi bencana," tandasnya. (Ant/Z-11)
LUAS kebakaran lahan di Kota Pekanbaru dari 1 Januari hingga 29 Januari 2026 nyaris mencapai sembilan hektare (ha), tepatnya mencapai 8,51 ha.
Patroli pencegahan telah mulai digencarkan, khususnya di Provinsi Riau, untuk mengantisipasi peningkatan kerawanan karhutla.
Berdasarkan evaluasi nasional, luas karhutla sepanjang 2025 tercatat sekitar 359 ribu hektare atau 0,19 persen dari total daratan Indonesia.
YAYASAN Madani Berkelanjutan mencatat bahwa hingga Agustus 2025 terdapat sekitar 218 ribu hektare area indikatif lahan gambut terbakar.
MEMASUKI pekan terakhir bulan Agustus 2025, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat sejumlah peristiwa bencana hingga Selasa (26/8) pukul 07.00 WIB.
Kebakaran melanda Arthur’s Seat, bukit ikonik di Edinburgh, Skotlandia. Api cepat menjalar di Holyrood Park, memaksa evakuasi warga dan wisatawan.
Bantuan tersebut akan diajukan ke pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
BMKG Stasiun Pekanbaru mendeteksi lonjakan signifikan titik panas di Provinsi Riau. Hingga Kamis pukul 07.00 WIB, jumlah hotspot tercatat mencapai 160 titik
Manggala Agni Daops Sumatera V/Dumai bersama TNI, Polisi, BPBD Kota Dumai, dan Masyarakat Peduli Api (MPA) hingga saat ini masih berupaya keras memadamkan karhutla seluas 2 hektare di Riau.
LUAS kebakaran lahan di Kota Pekanbaru dari 1 Januari hingga 29 Januari 2026 nyaris mencapai sembilan hektare (ha), tepatnya mencapai 8,51 ha.
Titik panas atau hotspot yang diduga adanya kebakaran hutan dan lahan (kahutla) bertebaran di sejumlah titik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) sejak sepekan.
KEBAKARAN hutan dan lahan (karhutla) terus terjadi di sejumlah wilayah di Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung (Babel).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved