Headline
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Kawasan Pegunungan Kendeng kritis akibat penebangan dan penambangan ilegal.
TARGET penurunan angka stunting/tengkes pada 2024 mencapai 14% dan saat ini baru 21,6% artinya setiap tahun pemerintah perlu menurunkan prevalensi tengkes sekitar 3,8%. Sayangnya selama upaya penurunan angka tengkes tidak pernah ada rekor turun hingga 3,8%.
Meski begitu pemerintah melalui Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) tetap optimis angka tengkes akan turun sesuai target yang dicanangkan pemerintah.
Diketahui Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022 angka stunting turun dari 24,4% di 2021 menjadi 21,6% pada tahun lalu adapun target RPJMN 2024 sekitar 14%.
Baca juga : Atasi Stunting di Blitar, BKKBN dan Dexa Medica Edukasi Bidan Soal ASI
Program Manager Sekretariat Pelaksana Percepatan Penurunan Stunting BKKBN Ipin ZA Husni mengatakan dalam upaya penurunan prevalensi tengkes tidak ada pengalaman menurunkan hingga 3,8% dalam setahun. Dan ketika itu terjadi di tahun ini maka akan menjadi rekor baru.
Baca juga : Pemerintah Provinsi Sulteng Fokus Tekan Stunting
Penurunan paling jauh saat ini terjadi pada periode 2018-2019 yang pernah turun hingga 3,1% angka stunting secara nasional. Meski begitu ia tetap optimis rekor baru akan tercipta dalam penurunan angka tengkes.
"Pada 2018-2019 tidak ada kolaborasi sekuat sekarang bahkan edukasinya tidak semasif sekarang. Namun kita bisa turunkan 3,1%. Dengan sekarang 2023 dengan gegap gempita tentang tengkes dan kerja sama dengan 19 K/L terlibat termasuk provinsi, kabupaten/kota, hingga desa serta pendampingan sudah tersedia," kata Ipin saat ditemui di Kantor BKKBN, Jakarta, Senin (11/9).
Dengan infrastruktur yang lengkap tersebut bukan hal yang mustahil bisa menurunkan 3,8% setiap tahunnya. Penurunan stunting sudah dilakukan secara maksimal oleh pusat hingga kader di akar rumput.
Terdapat 9 layanan intervensi spesifik untuk penurunan prevalensi tengkes yang sedang dikejar pemerintah. Pertama, ibu hamil KEK yang mendapat tambahan asupan gizi. Kedua, ibu hamil yang mengkonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) 90 tablet selama masa kehamilan.
Kemudian remaja putri yang mengkonsumsi TTD. Keempat, bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat air susu ibu eksklusif, anak usia 6-23 bulan mendapat makanan pendamping air susu ibu (MPASI). Keenam, anak berusia di bawah 5 tahun gizi buruk yang mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk, anak usia di bawah 5 tahun (balita) yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya, balita gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi. dan balita yang memperoleh imunisasi dasar lengkap.
"Waktunya masih ada di semester depan dan ada 9 indikator yang perlu dicapai untuk penurunan stunting. Spesifikasi ini punya 30 persen dalam penurunan stunting," ujar dia.
Dari kesembilan layanan intervensi spesifik tersebut baru faktor kedua yakni ibu hamil yang mengkonsumsi TTD 90 tablet selama masa kehamilan yang sudah melampaui target sementara sisanya belum terpenuhi. Masih ada waktu hingga akhir tahun dan 2024 agar semua target bisa terpenuhi secara maksimal.
"Indikator kedua ibu hamil yang konsumsi TTD minimal 90 sudah melebihi target. Tetapi jika ada yang belum tercapai kita masih berusaha dan dilihatnya di akhir tahun nanti," pungkasnya. (Z-8)
Kebiasaan makan bergizi seimbang beragam dan aman pada anak bukan semata tentang apa yang disajikan, namun juga penanaman nilai gizi secara konsisten dalam keluarga.
Ajang Peduli Gizi 2025 kembali digelar sebagai bentuk apresiasi terhadap individu, institusi, dan pelaku industri yang dinilai telah memberikan kontribusi nyata.
Konsekuensi dari konsumsi susu berlebihan adalah anak akan merasa kenyang dan kehilangan selera untuk mengonsumsi makanan lain. Akibatnya, asupan gizi menjadi tidak seimbang.
Pemenuhan gizi yang cukup dan seimbang tidak hanya berdampak pada pertumbuhan fisik anak, tetapi juga sangat menentukan perkembangan kognitif, motorik, hingga sosial emosionalnya.
ICW menyebut program Makan Bergizi Gratis (MBG) hanya menjadi program untuk menghamburkan uang negara. MBG tidak memenuhi standar gizi dan justru berpotensi menjadi pemborosan anggaran.
Pelayanan gizi sebaiknya dilakukan awal sejak ditegakkan diagnosis TB karena pemberian prinsip diet setiap pasien berbeda tergantung kondisi klinis yang didapatkan pada setiap pasien.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved