Pemerintah Diminta Fokus Tangani Karhutla Guna Atasi Polusi Udara

PEMERINTAH diminta fokus kepada upaya dan langkah-langkah untuk melakukan pemadaman kebakaran hutan dan pencegahan guna mengatasi masalah polusi udara di Tanah Air.

Baca juga: Pantau Gambut: Jumlah Titik Panas Agustus 2023 Melonjak 4 Kali Lipat

Pengamat kebijakan publik Bambang Harjo Soekartono menyesalkan pemerintah menjadikan emisi gas buang kendaraan sebagai kambing hitam penyebab polusi udara di Jakarta dan sekitarnya.

Baca juga: Pemadaman 15 Hektare Karhutla di Poso Masih Berlangsung

Dia juga menilai rencana kebijakan uji emisi kendaraan yang menjadi syarat perpanjangan STNK dan akan  diberlakukan denda yang diwacanakan pemerintah hanya akan semakin membebani masyarakat.

Menurut anggota DPR-RI periode 2014-2019 ini, pemerintah seharusnya mengambil bertanggung jawab penuh atas pencemaran udara di wilayah Jabodetabek dan sekitarnya. 

Pasalnya, terbakarnya hutan di Sumatra Selatan, Lampung, Kalimantan Tengah, Barat, Selatan, Jawa Barat, Tengah, Timur dan beberapa daerah lainnya selama ini tidak tertangani dan terawat dengan baik. Hal ini menjadi penyebab polus di wilayah Jabodetabek. 

"Sejauh ini berdasarkan data BMKG, jumlah titik hotspot kebakaran sudah mencapai di atas 5.000 titik api. Titik kebakaran hutan di Kalimantan dan Sumatra terparah yang membawa asap kebakaran hutan tersebut ke pesisir pulau Jawa termasuk Jabodetabek akibat angin berhembus dari barat ke timur agak ke selatan sesuai dengan informasi BMKG,” imbuh Bambang.

Menurutnya, pemerintah seharusnya sudah sangat paham siklus asap tahunan karena sudah berkali-kali terjadi kebakaran hutan yang selalu membawa dampak polusi udara di atas ambang batas di Jabodetabek dan selalu menjadi perhatian publik.

"Ini, bukannya ditangani, malah selalu menyalahkan dan menyudutkan masyarakat mulai dari emisi gas buang, asap industri yang berlebihan dan lain lain," katanya. 

Dia juga menyoroti 
wacana untuk menggencarkan penggunaan kendaraan listrik  kepada masyarakat, padahal itu bukan solusi.

Sebaiknya, sambung Bambang, semua pemegang kebijakan paham, setiap musim hujan, setelah kemarau panjang, tidak ada masalah lagi pencemaran udara karena hutan - hutan yang terbakar mulai padam akibat guyuran hujan. 

"Hal ini biasanya akan terjadi pada  September sehingga problem asap atau pencemaran udara seharusnya sudah hilang kembali,” imbuhnya. (RO/H-3)