Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
MEMBURUKNYA kualitas udara di DKI Jakarta beberapa hari terakhir akan ditangani lintas kementerian. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mempersiapkan penanganan kasus di hilir.
"Kita tuh menghandle akibatnya \, yang handle sebabnya di kementerian lain. Tapi kita menjaga agar kita monitor kondisi seperti apa kita laporkan ke kementerian-kementerian yang menghandle penyebabnya," kata Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Jakarta Pusat, Selasa (15/8).
Sementara wacana berkerja dari rumah (Work From Home/WFH) dan aturan mengenai pemulihan kualitas udara akan ditangani lintas kementerian.
"Itu (WFH) kebijakannya dihandle oleh menteri-menteri yang handle sebabnya. Itu mereka yang di hulu," ujarnya.
Kemenkes memastikan setiap rumah sakit dapat mendeteksi orang dengan penyakit penapasan akibat polusi udara seperti tuberkulosis, asma, kanker paru, dan Penyakit Paru Obstruktif Kronis (PPOK) .
"Nah itu sudah kita siapkan gimana perawatannya di rumah sakit rumah sakit kemudian kita mempersiapkan kalo akibatnya terjadi ke masyarakat. Tapi balik lagi kita lebih ke hilir," pungkasnya. (Iam)
Kemudian ada teknologi sensor supaya tahu kapan zona merah. Selain itu, ada truk embun sudah dilakukan di kota-kota Tiongkok.
Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya polusi udara merupakan langkah krusial dalam menekan dampak kesehatan yang ditimbulkan.
BMKG mengungkapkan, berdasarkan hasil pemantauan, dalam siklus harian, konsentrasi PM2,5 tertinggi di wilayah DKI Jakarta ialah selepas malam hari hingga menjelang pagi hari.
Kualitas udara di Jakarta, Senin (14/10) pagi masuk urutan ke delapan sebagai kota dengan udara terburuk di dunia.
POLUSI di DKI Jakarta menimbulkan dampak kesehatan dan kerugian yang besar bagi masyarakat.
Transportasi merupakan sumber polusi lokal utama di Jakarta. Namun, industri dan pembangkit listrik juga berkontribusi terhadap buruknya kualitas udara mengakibatkan polusi di DKI Jakarta.
DIREKTUR Penyakit Menular Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Ina Agustina menyampaikan, 76% kasus HIV di Indonesia terkonsentrasi di 11 provinsi prioritas.
Kemenkes mencatat pada Maret 2025 sebanyak 356.638 orang dengan HIV (ODHIV) dari total estimasi 564 ribu ODHIV yang harus ditemukan pada 2025 untuk segera diberi penanganan.
Kemenkes) berkomitmen untuk mengeliminasi HIV dan Infeksi Menular Seksual (IMS) pada 2030. Edukasi, deteksi dini, dan pengobatan menjadi kunci dalam mencapai target ini
Kemenkes) mengakselerasi program vaksinasi human papiloma virus atau HPV nasional demi menekan angka kematian akibat kanker serviks.
Para peserta CKG yang terbukti memiliki masalah kesehatan, mereka dapat secara gratis mengakses layanan lanjutannya mengikuti skema BPJS Kesehatan.
Direktur Jenderal Kesehatan Layanan Primer dan Komunitas Kemenkes, Endang Sumiwi, menjelaskan bahwa Jawa Barat menjadi provinsi dengan angka kematian ibu dan bayi tinggi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved