Headline
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat drastis sejak insiden perbatasan
MENTERI ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto menyerahkan 303 sertifikat tanah aset Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota/Kabupaten Se-Provinsi Banten, BMN dan BUMD, pekan lalu. Dari 303 sertifikat tersebut termasuk didalamnya aset milik Pemerintah Kota Tangerang Selatan yang diterima langsung Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Davnie.
Kepala Kantor Pertanahan/ BPN Kota Tangerang Selatan Shinta Purwitasari mengataskan sertifikat tanah yang diserahkan juga termasuk aset Pemerintah Pusat, Badan Pencarian dan Pertolongan. “Nantinya akan diperuntukan untuk pengembangn sarana pendidikan, Taman Ruang Terbuka Hijau dan Bangunan Hanggar Pesawat,” kata Shinta, Senin (1/8)
Dalam acara penyerahan sertifikat tanah tersebut Hadi Tjahyanto mengatakan hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum hak atas tanah baik objek maupun subjek, guna meminimalisir sengketa dan konflik pertanahan serta menutup ruang gerak mafia tanah.
"Dalam memberikan jaminan kepastian hak atas tanah, kami Kementerian ATR/BPN terus berupaya mendaftarkan setiap jengkal tanah di Republik Indonesia," tegasnya.
Kegiatan Penyerahan Sertifikat Tanah dihadiri juga Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah Yulia Jaya Nirmawati, sejumlah Staf Khusus dan Tenaga Ahli Menteri ATR/Kepala BPN, Pj Gubernur Banten Al Muktabar, Kepala Satgas Koordinasi dan Supervisi Pencegahan KPK Wilayah II, Agus Priyanto, Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten Sudaryanto, Wakil Wali Kota Tangerang Sachrudin, Forkopimda, Walikota/Bupati Se-Provinsi Banten dan Kepala Kantor Pertanahan Kota/Kabupaten Se-Provinsi Banten serta perwakilan dari PT Perusahaan Listrik Negara dan PT Angkasa Pura II. (R-2)
Kasus ini terungkap setelah seorang warga berinisial SA mendatangi kantor BPN Tanjungpinang pada Februari 2025 untuk mengubah sertifikat analog ke versi digital.
KASUS dugaan penipuan tanah yang dialami Mbah Tupon di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), belakangan ini viral.
Anggota Komisi III DPR RI Rudianto Lallo menyebut mafia tanah hingga saat ini masih bebas bermain di seluruh wilayah Indonesia.
MAFIA tanah di Bali semakin berani dan terang-terangan. Terbaru, tanah milik pria tua berusia 72 tahun bernama Made Gede Gnyadnya dipecah ke dalam bentuk 26 sertifikat HGB.
Edison menjelaskan bahwa fenomena ini telah berlangsung lama dan menjadi metode mafia tanah di wilayah pesisir.
PENGADILAN Negeri (PN) Subang menjatuhkan vonis 2 tahun penjara kepada terdakwa kasus mafia tanah, Ani Kartini Kustiani (AKK).
Pakar hukum agraria Universitas Gadjah Mada (UGM), Rikardo Simarmata, menilai kasus ini sebagai cerminan ketidaksinkronan regulasi antara hukum pertanahan dan perairan.
KEMENTERIAN Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) saat ini secara aktif terus membangun Zona Integritas di seluruh satuan kerja (satker).
Pembentukan bank tanah saat ini memiliki urgensi di tengah intensitas kebutuhan tanah untuk pembangunan yang terus meningkat.
Sarana Jaya menggandeng Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi DKI Jakarta dalam asistensi Penanganan bidang Pertanahan
SEJAK pencanangan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) oleh Presiden Joko Widodo yang ditandai dengan peresmian Titik Nol pada 14 Maret 2022.
Pemerintah menegaskan memiliki komitmen penuh dalam percepatan penyelesaian konflik agraria.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved