Bagikan 303 Sertifikat Di Banten, Menteri ATR/Kepala BPN: Upaya Cegah Mafia Tanah

Bersengketa dengan Jusuf Kalla, GMTD Justru Laporkan Penyerobotan Lahan di Tanjung Bunga ke Polri

MANTAN Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla geram lahannya seluas 16 hektare di kawasan Tanjung Bunga, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, dicaplok orang. 

Sengketa Lahan JK, DPR: Orang Besar Saja Digituin Apalagi Rakyat Kecil

KASUS sengketa lahan di Makassar yang menyeret nama mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla kembali menguatkan persoalan serius mengenai praktik mafia tanah dan tumpang tindih administrasi pertanahan di Indonesia. 

Kuasa Hukum JK Bongkar Modus Lippo dan Dugaan Libatkan Oknum TNI dalam Eksekusi Lahan

KUASA hukum NV Hadji Kalla, H. Hasman Usman, secara terang-terangan membantah pernyataan Bos Lippo James Riady yang disebutnya sebagai upaya cuci tangan dalam sengketa lahan 16 hektare. 

Komisi III DPR Diminta Jernih Melihat Kasus Mafia Tanah di Sumsel

KETUA Umum Barisan Pemuda Rakyat (Badar) Sumatra Selatan Hari Azwar meminta agar Komisi III DPR RI tidak terkecoh dan jernih dalam menilai mafia tanah yang seolah menjadi korban. 

Kepolisian Hingga Kejaksaan Diminta Berani Proses Hukum Mafia Tanah

Aparat penegak hukum lainnya agar menindak tegas para mafia tanah tanpa harus menunggu desakan publik.

Kelola Tanah Negara yang Bersih, BBT Gandeng KPK

Badan Bank Tanah dan KPK teken MoU perkuat pengelolaan tanah negara transparan, berintegritas, dan lawan mafia tanah demi kesejahteraan rakyat.

Menteri Nusron Arahkan Transformasi Layanan Pertanahan agar Adaptif dengan Generasi Muda

Menteri ATR Nusron Wahid, menegaskan bahwa pelayanan publik di bidang pertanahan harus bertransformasi agar sesuai dengan karakter masyarakat masa kini, khususnya generasi muda

Kementerian ATR/BPN Bahas Penyelesaian Pengaduan Konflik Agraria Bersama BAP DPD RI

KEMENTERIAN Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) berkomitmen mengakselerasi penyelesaian pengaduan masyarakat terkait persoalan pertanahan dan konflik agraria.

Pagar Laut Tangerang, Pakar: Ada Ketidaksinkronan Regulasi Pertanahan dan Perairan

Pakar hukum agraria Universitas Gadjah Mada (UGM), Rikardo Simarmata, menilai kasus ini sebagai cerminan ketidaksinkronan regulasi antara hukum pertanahan dan perairan.

Kementerian ATR/BPN Percepat Pembangunan Zona Integritas

KEMENTERIAN Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) saat ini secara aktif terus membangun Zona Integritas di seluruh satuan kerja (satker).

Eksistensi Bank Tanah Wujudkan Kepastian Hukum Hak Pengelolaan Atas Tanah

Pembentukan bank tanah saat ini memiliki urgensi di tengah intensitas kebutuhan tanah untuk pembangunan yang terus meningkat.

Asistensi Badan Pertanahan DKI Jakarta Bantu Identifikasi Masalah

Sarana Jaya menggandeng Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi DKI Jakarta dalam asistensi Penanganan bidang Pertanahan

Mengharap Keampuhan Desain Olahraga Daerah

Asta Cita dan Zakat yang Menguatkan Indonesia

Menakar Nasionalisme Ekonomi Iran dan Indonesia

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia