Pengelolaan Jaminan Kesehatan Indonesia Dilirik Negara Malaysia

KEBERHASILAN BPJS Kesehatan dalam mengelola jaminan kesehatan melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menarik minat Malaysia. Dengan sistem yang diterapkan dalam Program JKN, membuat Malaysia ingin memahami lebih lanjut kondisi penyelenggaraan jaminan sosial di Indonesia.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Ghufron Mukti mengatakan bahwa salah satu faktor kunci keberhasilan penyelenggaraan Program JKN adalah penguatan upaya promotif dan preventif dalam sistem kesehatan. Fokus pada pencegahan dan promosi kesehatan telah membawa dampak positif yang signifikan dalam meningkatkan kualitas hidup peserta JKN.

“Berbagai upaya promotif dan preventif telah dilakukan oleh BPJS Kesehatan, dan salah satu di antaranya adalah melalui layanan skrining. Skrining ini menjadi alat penting dalam mendeteksi dini berbagai penyakit serius, yang nantinya bisa membantu peserta dalam mendapatkan perawatan lebih awal dan lebih efektif,” ujar Ghufron saat menjadi narasumber pada kegiatan The 11th National Public Health Conference & 1st Global Public Health Conference, Selasa (25/7).

Baca juga: Hati-Hati, Masyarakat Diminta Waspada Penipuan Mengatasnamakan BPJS Kesehatan

Ghufron menyebut, saat ini BPJS Kesehatan telah menghadirkan empat jenis layanan skrining yang dapat dimanfaatkan oleh peserta JKN, yaitu skrining diabetes melitus, skrining hipertensi, skrining kanker serviks, dan skrining kanker payudara. Ke depannya, jenis layanan skrining yang dijamin BPJS Kesehatan akan diperluas, guna mengakomodasi lebih banyak kebutuhan masyarakat dalam mengetahui potensi risiko penyakit yang dialami.

“Skrining riwayat kesehatan adalah langkah pertama mendeteksi risiko penyakit. Kita kelompokkan peserta JKN yang berisiko rendah, sedang, dan tinggi melalui skrining riwayat kesehatan yang diakses peserta lewat Aplikasi Mobile JKN, Chat Assistant JKN (Chika), atau website BPJS Kesehatan. Kalau berisiko tinggi, akan kita arahkan ke fasilitas kesehatan supaya diperiksa dan ditangani lebih lanjut segera,” sebut Ghufron.

Menurut Ghufron, pada 2022 terdapat 15,5 juta peserta JKN yang telah memanfaatkan layanan skrining riwayat kesehatan tersebut. Ghufron menekankan bahwa layanan skrining tersebut diberikan secara selektif kepada peserta JKN yang terdeteksi berisiko, berdasarkan hasil skrining riwayat kesehatan peserta JKN yang bersangkutan. Peserta JKN yang dari hasil skriningnya ternyata berisiko atau sudah menderita penyakit-penyakit tersebut, bisa ditangani segera supaya kondisinya tidak bertambah parah.

Baca juga: Hingga ke Pelosok Negeri, Direksi BPJS Kesehatan Layani Peserta JKN

Selain itu, BPJS Kesehatan turut mengelola berbagai program yang ditujukan untuk menjaga kondisi peserta yang telah menderita penyakit kronis, salah satunya melalui Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis), yang merupakan sistem pelayanan kesehatan bagi penderita penyakit kronis dengan pendekatan proaktif. Dalam Program Prolanis, peserta akan mendapatkan layanan berupa konsultasi, obat, dan pemeriksaan medis penunjang secara periodik.
 
“Tujuan utamanya adalah mengendalikan kondisi penderita agar tidak terjadi komplikasi, artinya ini salah satu upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan mereka. Harapannya, mitra Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) terus mengoptimalkan upaya pencegahan penyakit kronis melalui skrining riwayat kesehatan untuk mencegah kasus katastropik peserta JKN,” ujar Ghufron.

Pada kesempatan tersebut, Professor of Public Health Medicine and Health Economics of  National University of Malaysia Dato' Syed Al Junid memuji penyelenggaraan sistem jaminan kesehatan di Indonesia yang telah mencapai cakupan Universal Health Coverage (UHC) dalam kurun waktu yang relatif cepat. Menurut salah satu ahli di bidang kesehatan tersebut, pencapaian hampir 95% kepesertaan dalam sistem jaminan kesehatan sosial adalah suatu prestasi yang luar biasa.

Baca juga: Waktu Tunggu Pasien di Indonesia Lebih Cepat daripada Australia

Menurutnya, capaian yang diraih oleh BPJS Kesehatan menandakan sebagian besar penduduk Indonesia telah mendapatkan perlindungan kesehatan yang lebih baik, sehingga meminimalkan risiko kesulitan finansial akibat biaya perawatan yang mahal.

Dalam kesempatan tersebut, turut dihadiri oleh Director of Planning Division, Ministry of Health Malaysia Rozita Halina bt Tun Hussein; Deputy Vice-Chancellor, Research and Professor of Public Health International Medical University Dato' Lokman Hakim Sulaiman dan WHO Representative and Head of the WHO Country Office to Malaysia, Brunei Darussalam and Singapore Rabindra Abeyasinghe. (RO/S-3)