Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
Universitas Pelita Harapan (UPH) terus berupaya menghadirkan pendidikan tinggi berstandar internasional. Salah satu langkah nyata yang diambil adalah melalui kerja sama antara Fakultas Hukum (FH) UPH dengan Faculty of Law Monash University, Australia, melalui aliansi yang diberi nama Monash University Law Indonesia Alliance (MULIA).
Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) sebagai tanda kesepakatan kerja sama tersebut dilakukan Jumat lalu (14/7), di Kampus Lippo Village, Tangerang.
Associate Dean Faculty of Law Monash University, Jean Allain, menyambut baik kolaborasi yang mencakup beberapa aspek penting seperti pertukaran informasi dan akses penelitian, penyelenggaraan workshop, konferensi, dan diskusi di bidang akademik, program pelatihan dan short courses, pertukaran pelajar dan dosen, serta peningkatan kapasitas staf akademik.
Baca juga: USK Raih Silver Medali International WalisongoScience Competition 2023
"Kerja sama ini merupakan bukti komitmen kami dalam memperkuat hubungan dengan institusi-institusi pendidikan tinggi terbaik di Indonesia, terutama di bidang Hukum. UPH adalah salah satu universitas swasta dengan Fakultas Hukum terbaik," kata Jean dalam keterangannya, Minggu (23/7).
Selain UPH, terdapat enam FH dari universitas-universitas Indonesia yang tergabung dalam aliansi itu. Mereka adalah Universitas Airlangga (UNAIR), Universitas Gadjah Mada, Universitas Hasanuddin, Universitas Indonesia, Universitas Padjadjaran, dan Universitas Sam Ratulangi.
Baca juga: USK Raih Silver Medali International WalisongoScience Competition 2023
Lebih lanjut, Jean menekankan bahwa melalui kemitraan itu, mereka berharap tidak hanya sekadar membagikan pengalaman dan pengetahuan tentang hukum Australia tetapi juga untuk mempelajari perspektif hukum dan budaya Indonesia.
"Kami ingin kerja sama ini bermanfaat bagi para anggota aliansi," tandasnya.
Sementara itu, Dekan FH UPH Velliana Tanaya menjelaskan bahwa kerja sama tersebut merupakan kesempatan berharga untuk meningkatkan kapasitas pendidik dan peserta didik di FH UPH.
“Kami memiliki sumber daya manusia yang kompeten, pengajar dan staf fakultas yang fasih berbahasa Inggris, serta program kelas internasional. Semua ini menjadi modal bagi kami untuk semakin diperhitungkan di mata internasional,” ucapnya.
Velliana juga melihat kolaborasi itu sebagai peluang untuk mengembangkan dan mewujudkan program dual degree untuk tingkat Pascasarjana. (RO/Z-11)
Binus University meluncurkan Program Studi Digital Media Communication di kampus Alam Sutera.
Akreditasi dari LAM Teknik bukan sekadar status administratif, tetapi pemicu nyata perubahan mutu pendidikan teknik di Indonesia.
Arief Kusuma menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor dan penguatan tata kelola kelembagaan sebagai kunci utama dalam mentransformasi PTS menjadi institusi yang tangguh.
PRESTASI suatu perguruan tinggi hampir selalu diukur dengan membandingkan peringkatnya dengan perguruan tinggi lain, baik di dalam maupun di luar negeri.
Lestari mendorong penguatan sistem pendidikan nasional secara menyeluruh, sehingga tercipta ekosistem pendidikan yang sehat bagi semua pihak terkait.
WAKIL Rektor Bidang Mutu dan Kerja Sama Universitas Paramadina, Iin Mayasari, mengatakan bahwa perguruan tinggi sedang mengalami tekanan yang cukup tinggi karena tuntutan untuk publikasi.
SOSIALISASI Buku Teks Utama (BTU) Pendidikan Pancasila merupakan bagian dari sosialisasi strategis BPIP
KEMENTERIAN Agama RI dengan meluncurkan Kurikulum Berbasis Cinta (KBC) sebagai wajah baru pendidikan Islam yang lebih humanis, inklusif, dan spiritual.
Dialog kebijakan antara Australia dan Indonesia merupakan langkah penting menuju pembangunan kemitraan yang lebih dinamis dan saling menguntungkan.
Aspek demografis ialah wilayah kajian yang kompleks karena di dalamnya kita berhadapan dengan jumlah, persebaran, dan perpindahan penduduk.
Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat setidaknya 76% anak-anak yang tidak bersekolah disebabkan oleh faktor ekonomi.
MARI kita mulai dengan pertanyaan apakah mungkin ada sekolah rakyat tanpa rakyat yang menjadi subjek?
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved