Pengentasan Tengkes tidak Terganggu Pemilu

ANGGOTA Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo menilai bahwa pemilihan umum atau pemilu tidak akan mengganggu upaya pengentasan stunting/tengkes dan target penurunan tengkes di akhir 2023 yakni 3,8 persen tetap tercapai.

"Saya kira saya tidak melihat itu karena program tengkes ini sudah didesain kegiatan dan anggaran oleh negara dari pusat, daerah, sampai pemerintahan desa," kata Rahmad saat dihubungi, Minggu (23/7).

Ia menilai fokus saat ini adalah bekerja sama memaksimalkan program yang telah disusun tersebut. Kemudian memaksimalkan pencegahan tengkes pada remaja, ibu hamil, dan orang tua melalui sosialisasi dan edukasi.

Baca juga : BKKBN Jawa Timur Gencarkan Edukasi Stunting di Kabupaten Sumenep

"Justru yang kita gerakkan ini adalah warga yang 1000 hari pertama informasi kepada ibu-ibu yang masih produktif untuk yang mengandung bagaimana agar tahu apa itu tengkes apa itu risiko tengkes," ujarnya.

Baca juga : Pemberian ASI Eksklusif Sangat Penting untuk Cegah Stunting

Sehingga masyarakat sehat dan peduli terhadap bahaya isu tengkes.

"Kalau sesuai dengan target 14% sampai 2024 dan kemudian targetnya 2023 itu turun 3,8% itu butuh perjuangan dan butuh gotong-royongan. Jangan berpikir bahwa penurunan stunting itu hanya perlu tugasnya pemerintah pusat tapi juga menjadi penurunan tugas itu dari pemerintahan daerah, provinsi, sampai pemerintah desa atau tokoh masyarakat dan seluruh masyarakat," tuturnya.

Meskipun secara akhir tahun butuh kerja keras dan butuh kolaborasi dan bentuk kerja sama.

Optimisme penurunan tengkes juga diungkapkan Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan BKKBN Prof drh Muhammad Rizal Martua Damanik yang menyebutkan bahwa kegiatan pemilu tidak akan mengganggu target penurunan angka tengkes tahun ini karena masyarakat sudah banyak mengerti bahaya dari tengkes.

"Terkait dengan kegiatan Pemilu, sejatinya kegiatan 5 tahunan ini tidak sampai menghambat upaya penurunan stunting," kata Rizal.

BKKBN menilai bahwa program percepatan penurunan stunting yang sudah disusun dalam program Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting (RAN PASTI) adalah kegiatan yang sudah terencana mulai dari tingkat desa, kabupaten/kota, sampai tingkat provinsi dapat tetap berjalan meski adanya event 5 tahunan yakni Pemilu.

"Kami berharap bahwa dengan adanya penjabat, pimpinan daerah mulai dari kota/kan dan provinsi program RAN PASTI tetap berjalan sesuai rencana sehingga percepatan penurunan stunting akan tercapai," ujarnya.

Sebelumnya menjadi atensi presiden bahwa penggunaan anggaran tengkes dinilai tidak tepat sasaran. Anggarannya habis tidak pada inti permasalahan. Presiden mempunyai komitmen dan atensi yang sangat kuat terhadap program tengkes, oleh karena itu R1 memberikan kekuatan yang khusus dengan memonitor pelaksanaan.

"Kemudian bagaimana penggunaan anggaran penting itu untuk menggunakan kearifan masyarakat lokal dengan mengajak masyarakat dan budaya lokal agar menjadi salah satu cara untuk mempercepat proses penurunan tengkes," ungkap Rahmad. (Z-8)