Penurunan Stunting Belum Usai, Wapres Minta Kolaborasi Semua Elemen

WAKIL Presiden Ma'ruf Amin meminta semua elemen untuk berklaborasi menekan angka stunting/tengkes hingga 14 persen di 2024 untuk mewujudkan visi Indonesia emas 2045.

"Tugas kita bersama yakni agar seluruh Bangsa Indonesia berdaya, berkapasiatas, hingga mampu melaksanakan fungsinya dengan sebaik-baiknya termasuk dalam menciptakan generasi penerus bebas stunting," kata Ma'ruf dalam Executive Forum Media Indonesia di Jakarta Selatan, Kamis (20/7).

Visi Indonesia emas 2045 hanya akan terwujud jika Indonesia memiliki generasi emas, oleh karena itu penuntasan stunting menjadi syarat mutlak. 

Baca juga : Menkes Terbitkan Instruksi Menteri Kesehatan untuk Cegah Perundungan Dokter

Tren penurunan stunting memang mengembirakan pada 2022 lalu. Namun, faktanya saat ini masih ada 21,6 persen atau sekitar 4,7 juta balita dalam kondisi stunting sehingga menjadi kerja bersama antar kementerian, lembaga, dan swasta untuk mencapai 14 persen di tahun 2024 hingga zero stunting di 2030.

Percepatan penurunan stunting erat kaitannya dengan perubahan perilaku masyarakat terutama pola makan, asuh, dan sanitasi yang semuanya bermula dari tingkat keluarga. 

Baca juga : Amman Mineral Ambil Peran untuk Turunkan Stunting di Sumbawa Barat

Pemahaman tingkat stunting di tingkat keluarga baik penyebab dan dampaknya masih beragam oleh karena itu perlu kampanye untuk informasi tetang stunting yang bisa diterima langsung oleh setiap keluarga.

"Menuju Indonesia bebas stunting saya minta bukan hanya retorika tetapi betul-betul menjadi pemantik kesadaran dan mobilisasi seluruh unsur untuk berkontribusi dan berkolaborasi erat dalam mewujudkannya," ujarnya.

"Stunting jadi isu multisektor sehingga punya cakupan yang luas untuk dieksplorasi oleh media. Tidak hanya isu stuning tapi juga bisa merekam kebaikan isu stunting yang bisa dicontoh oleh kota lain," tambahnya.

Di kesempatan yang sama, Deputi Bidang Koordinasi Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan Kemenko PMK, Yohanes Baptista Satya Sananugraha menyebutkan, lebih dari 48 persen keluarga yang pada ada desil 1 berisiko stunting hal ini berarti bahwa penanganan kemiskinan dan penanganan stunting saling beriringan.

"Perlu terobosan dan intervensi yang tepat sasaran sehingga sisa waktu 2 tahun bisa menurkan angka stunting 3,8 persen dan hingga akhir 2024 mencapai 14 persen. Kemenko PMK yakni melakukan roadshow penurunan stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim dan didukung oleh 19 kementerian/lembaga," tuturnya.

Tantangan penurunan stunting diantaranya sinkronisasi intervensi sasaran spesifik dan sensitif, penguatan kelembagaan tim percepatan penurunan stunting di provinsi, kabupaten/kota untuk optimlisasi tugas dan fungsi. 

Menetapkan kebijakan bagi 275 daerah yang tidak memiliki kepala daerah dikarenakan menjelang pemilihan kepala daerah untuk tetap fokus pada pnurunan angka stunting dan masukkan isu stunting dalam visi misi serta dalam dokumen perencanaan daerah.

"Kemudian juga perlu adanya adanya program intervensi agar fokus pada keluarga berisiko stunting dengan perhatikan kelompok usia`remaja, calon pengantin ibu hamil, dan pencegahan stunting baru ada anak 6-23 bulan," pungkasnya. (Z-5)