BPJPH Sebut UKM Masih Lihat Logo Halal dari Sentimen Agama

BADAN Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menargetkan 10 juta produk di Indonesia telah tersertifikasi halal hingga Oktober 2024. Kepala BPJPH Muhammad Aqil Irham mengungkapkan, dimulai dari 18 Oktober 2024, sertifikasi logo halal bagi berbagai produk di Indonesia, akan bersifat wajib. 

“18 Oktober 2024 itu sudah berlaku. Tidak ada lagi restoran, nasi padang, warteg, sate Madura, yang tidak memiliki sertifikat halal,” ungkap Aqil kepada mediaIndonesia.com. 

Namun, Aqil berpandangan, salah satu masalah yang dihadapi untuk mencapai 10 juta produk bersertifikasi halal, adalah mayoritas Usaha Kecil Menengah (UKM) memandang sertifikasi logo halal sebagai suatu yang bersifat agama. Padahal, menurut Aqil, tidak. 

Baca juga : UMKM Belum Punya NIB dan NPWP, Masalah Utama Sertifikasi Halal

“Kalau UKM, mereka masih merasa itu (logo halal) soal agama saja. Kalau yang menengah menuju besar, itu mereka melihat halal itu sebagai reputasi, kultur, marketing, branding image, dan bukan lagi soal isu agama. Kalau mikro itu menganggap soal agama. Mereka mempertanyakan, 'ini sudah halal ngapain buat sertifikat',” lanjut Aqil. 

Padahal Aqil mengklaim BPJPH telah banyak membantu, dengan meringankan biaya pengurusan sertifikasi halal gratis. 

Di tahun ini, BPJPH menganggarkan 1 juta sertifikasi halal gratis bagi UKM. Namun, hingga berita ini ditulis, baru 700 ribu yang telah terdaftar dan mendapatkan sertifikasi halal. 

Baca juga : Jumlah Produk Tersertifikasi Halal Bertambah Tiga Kali Lipat

“Kalau ga ada sertifikat, bisa ditinggal konsumen. Mereka bisa lari ke produk yang punya sertifikat halal. Sekarang ini ada tren, pengadaan konsumsi, harus ada sertifikat halal. Ini yang saya kira membawa dampak positif bagi pelaku usaha,” pungkas Aqil. (Z-1)