Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
KEMENTERIAN Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menegaskan bahwa pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di Pulau Jawa menjadi sangat vital. Pasalnya, pulau Jawa merupakan tumpuan percepatan kegiatan ekonomi nasional.
Dalam penerapan UU Cipta kerja, Pulau Jawa sampai saat ini masih menjadi tumpuan akselerasi pembangunan ekonomi nasional.
"Oleh karena itu, pembangunan LHK Ekoregion Jawa harus dapat memastikan bahwa akselerasi pembangunan ekonomi tersebut harus dilakukan dengan tetap menjaga dua pilar penting keberlanjutan," kata Sekretaris Jenderal KLHK Bambang Hendroyono, Kamis (22/6).
Baca juga : Di Kolombia, Kayu Hasil Pembalakan Liar Dimanfaatkan untuk Sarang Lebah
Pertama, keberlanjutan proses, fungsi dan produktivitas lingkungan hidup yang diindikasikan dengan status dan kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup terkait dengan udara/atmostfer, lahan, air, laut dan kehati. Kedua, keselamatan, mutu hidup dan kesejahteraan masyarakat.
“Kaitan dengan hal tersebut, unit pelaksana teknis di daerah yang berfungsi untuk mengawal keberlangsungan lingkungan hidup dan kehutanan di tingkat tapak menjadi sangat vital,” ujar Bambang.
Dalam hal ini, menekan pentingnya penerapan transglobal leadership dalam pembangunan LHK di ekoregion Jawa. Kepemimpinan Transglobal menurut Bambang, membutuhkan enam elemen kecerdasan, yaitu kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, inteligensia global, bisnis dan sosial budaya.
Baca juga : Menteri Siti Nurbaya Beri Sambutan Rakernas Amdal 2023 di Jakarta
Adapun lima karakter yang membentuknya yaitu ketahanan terhadap ketidakpastian, konektivitas tim, fleksibilitas pragmatis, responsivitas perspektif dan orientasi bakat.
“Dengan kepemimpinan transglobal di Wilayah Ekoregion Jawa sebagai basis pembangunan, akan mampu memahami peta kompleksitas persoalan dan proyeksi dampaknya, serta merumuskan solusi, hingga merubah potensi konflik menjadi peluang kerjasama multiusaha, yang dilakukan secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan atau Green Economy,” katanya.
Pengelolaan SDA dan LH berdasarkan Kepemimpinan Transglobal harus dapat mendayagunakan berbagai instrumen LHK dalam mengendalikan berbagai kebijakan, rencana, program dan aktivitas kegiatan pembangunan di wilayah ekoregion terestrial (landscape) dan juga wilayah ekoregion laut (seascape) secara terintegrasi untuk mewujudkan keberlanjutan landscape and seascape.
Baca juga : Sekjen KLHK Buka Kemah Bakti Pertikawan di Tanah Papua
Bambang juga menekankan interaksi antara hutan dan wilayah sekitarnya harus terintegrasi dalam suatu landscape sustainable forest management. Berbagai aktivitas kegiatan ekonomi yang berada di dalam dan di sekitar hutan dapat mempengaruhi kelestarian ekosistem hutan. Kelestarian ekosistem hutan juga dapat mempengaruhi keberlanjutan wilayah di sekitar hutan yang berada dalam suatu landscape.
“Kuncinya adalah agar kita dapat menjamin keberlanjutan proses, fungsi dan produktivitas lingkungan, sekaligus keselamatan, mutu hidup dan kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya. (Z-4)
Baca juga : Keberlanjutan Lingkungan Perlu Kolaborasi Pemerintah dan Pelaku Industri
Pakar Hukum Pidana menegaskan bahwa sanksi berupa denda administratif tidak dapat menggantikan proses pertanggungjawaban pidana penyalahgunaan hutan.
Presiden Prabowo Subianto memperingatkan Satgas PKH agar tidak mau dilobi pengusaha. Satgas PKH berhasil menguasai kembali 4 juta hektare hutan dan menyelamatkan Rp6 triliun uang negara
Tim Gabungan Penegakan Hukum (Gakkum) Kehutanan bersama Balai Taman Nasional Berbak Sembilang (TNBS), TNI, Polri, dan pemerintah daerah memusnahkan kebun kelapa sawit ilegal.
Munculnya aksi sosial “beli hutan” oleh publik di media sosial menjadi sindiran keras sekaligus gambaran ketidakpercayaan rakyat terhadap pengelolaan hutan oleh para pemangku kepentingan
EKS Sekjen Kemenhut era Zulkifli Hasan, Hadi Daryanto, mengatakan pelepasan kawasan hutan seluas 1,6 juta hektar di era Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan (Zulhas) merupakan murni tata ruang.
Kementerian Kehutanan bersama Food and Agriculture Organization (FAO) kembali menegaskan komitmen untuk mempererat kerja sama dalam mendukung pembangunan kehutanan yang berkelanjutan.
Kondisi ini dipicu oleh penguatan Monsun Asia dan adanya sistem tekanan rendah di selatan Nusa Tenggara Barat yang membentuk pola konvergensi atau pertemuan angin.
Kondisi ini dipicu oleh aktivitas Bibit Siklon Tropis 91W dan penguatan Monsun Asia yang meningkatkan potensi hujan lebat disertai angin kencang di jalur Jawa, Bali, hingga Nusa Tenggara.
Berikut prakiraan cuaca Senin 12 Januari 2026 untuk kota-kota besar di Indonesia dikutip dari BMKG
Peta sebaran bencana sepanjang 2025 menunjukkan Pulau Jawa dan Sumatra masih menjadi wilayah dengan jumlah kejadian bencana tertinggi di Indonesia.
Pemerintah daerah diminta mempercepat identifikasi ulang zona merah dan membatasi aktivitas warga di wilayah rawan selama periode peringatan dini.
STASIUN Meteorologi pada BMKG Yogyakarta terus memantau pergerakan dan perkembangan bibit Siklon Tropis 98S yang berada di perairan Samudera Hindia,
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved