Serapan Anggaran Kemenko PMK Pada 2022 Capai 98,82 Persen

MENTERI Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyatakan pada 2022, serapan anggaran Kemenko PMK mencapai 98,82 persen. Sementara per Juni 2023, Kemenko PMK telah menyerap Rp78 miliar atau sekitar 30,78 persen dari total anggaran sebanyak Rp253,5 miliar.

Hal tersebut diungkapkan Muhadjir saat Rapat Kerja Anggaran bersama Badan Anggaran DPR RI Jumat (9/6) di Ruang Sidang Banggar DPR RI. "Semoga di akhir tahun akan meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara kami ajukan pagu indikatif beserta usulan tambahan sebesar Rp437,99 miliar," ujar Muhadjir.

Muhadjir juga memaparkan desain besar Kemenko PMK yang tercantum dalam siklus pembangunan manusia dan kebudayaan yang menjadi acuan dalam setiap menjalankan program kebijakan. Di dalamnya, jelas Muhadjir, siklus pembangunan tersebut melingkupi sektor paling hulu, yakni 1000 hari pertama kehidupan hingga sektor paling hilir pada masyarakat lansia.

"Ada tiga program prioritas yang menjadi tanggungjawab dari Kemenko PMK, terkait dengan kemiskinan ekstrem, penurunan prevalensi stunting, serta pendidikan dan pelatihan vokasi," kata Muhadjir.

Dalam percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, Muhadjir menargetkan akhir 2023 menurun hingga 1,04 persen, sedangkan data pada September 2022 menunjukkan 1,74 persen. Sementara pada 2024, angka kemiskinan ekstrem itu dapat mencapai nol persen sesuai dengan arahan dan target dari Presiden Joko Widodo yang tertuang dalam Inpres Nomor 4 Tahun 2022.

"Ini perlu kerja keras, kita upayakan bisa tercapai. Ada tiga langkah yang kita lakukan, yakni pengurangan beban, peningkatan pendapatan, serta penanganan berbasis kantong kemiskinan," ujar Muhadjir.

Dalam kesempatan itu, Muhadjir juga menunjukkan berbagai program yang berada di bawah koordinasi Kemenko PMK, diantaranya program jaminan sosial, bantuan sosial, dan subsidi tepat sasaran. Kemudian beberapa program pemberdayaan seperti kewirausahaan dan pendidikan, serta perbaikan RTLH (rumah tidak layak huni), kawasan lingkungan, dan sanitasi.

Pada program percepatan penurunan prevalensi stunting, Muhadjir mengatakan pada tahun 2024 ditargetkan dapat mencapai angka 14 persen. Disampaikan juga bahwa angka stunting pada tahun 2023 ditargetkan dapat mencapai angka 17,5 persen.

Beberapa langkah kebijakan dipaparkan oleh Muhadjir, antara lain melakukan intervensi spesifik dan sensitif di setiap daerah, pemenuhan sarana dan prasarana seperti Antropometri dan USG, peningkatan kompetensi tenaga kesehatan, serta akses air bersih hingga sanitasi di desa. Selain itu, Kemenko PMK juga terus mendorong pemerintah daerah untuk menggunakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam penanganan stunting.

Di akhir paparan, Muhadjir menjelaskan program pendidikan dan pelatihan vokasi yang  menjadi salah satu prioritas, yang menurut Muhadjir program ini menjadi titik kulminasi dari pembangunan manusia Indonesia. "Semua yang kita lakukan sebelum mereka masuk ke dunia kerja akan percuma kalau pendidikan dan pelatihan vokasi ini tidak dilakukan dengan sebaik-baiknya," kata Muhadjir. (RO/R-2)