LAHAN gambut di wilayah konsesi dinilai rentan terbakar, sehingga penguatan aturan hukum dinilai menjadi peran yang sangat penting untuk mencegah terjadinya kebakaran.
"Setidaknya hal mendasar seperti implementasi penegakan hukum, evaluasi dan pencabutan izin terhadap konsesi yang pernah terbakar, dan evaluasi kebijakan yang mereduksi perlindungan lingkungan hidup, termasuk pemutihan konsesi ilegal dalam kawasan hutan," kata Juru kampanye Pantau Gambut Wahyu A Perdana saat dihubungi, Minggu (4/6).
Area kesatuan hidrologis gambut (KHG) dengan total luas 16,4 juta hektare di Indonesia rentan terbakar, di mana area seluas 3,8 juta hektare masuk ke dalam kategori kerentanan tinggi (high risk) dan 12,6 juta hektare tergolong ke dalam kerentanan sedang (medium risk).
Baca juga: Empat Hektare Lahan Gambut di Katingan Diduga Sengaja Dibakar
"Padahal sudah jelas di Peraturan Menteri LHK Nomor 77 Tahun 2015 menyebutkan bahwa pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan dilarang melakukan kegiatan pemanfaatan hutan di areal kerja yang terbakar," ujarnya.
Berdasarkan riset dari Pantau Gambut pada 2021 dari 482 titik sampel lapangan area terbakar pada 39 perusahaan di 5 provinsi yakni Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat sebanyak 32,15% area bekas terbakar sudah ditanami kembali oleh tanaman ekstraktif baik itu kelapa sawit ataupun akasia.
Baca juga: Patroli Cegah Karhutla di Riau Berfokus di Area Konservasi
Proporsi area KHG yang rentan terbakar, Provinsi Papua Selatan menjadi provinsi dengan KHG rentan terbanyak, di antaranya 97% dari total 1.421 hektare area KHG Sungai Ifuleki Bian Sungai Dalik di Papua Selatan berada pada tingkat kerentanan tinggi. Dari sisi luasan area, wilayah dengan risiko tinggi terluas berada pada Provinsi Kalimantan Tengah dengan total luasan lebih dari 1,13 juta hektare yang tersebar pada 13 KHG. (Iam/Z-7)
