Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
KOMISI IV DPR RI mendorong perluasan areal Taman Safari Bogor di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, yang saat ini seluas 277 hektare menjadi puluhan ribu hektare.
Hal itu bisa dilakukan dengan bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk riset.
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi menilai luasan Taman Safari Bogor saat ini masih terlalu kecil.
Baca juga: Hari Kedua Idul Fitri, Pengunjung Taman Safari Bogor Meningkat Hingga 40 Persen
Ia berharap Taman Safari Bogor ke depannya bisa dikembangkan seperti Taman Safari di Afrika, di mana hewan hidup di habitatnya secara langsung.
"Jadi misalnya gini, nanti kita lihat harimau, tapi harimau yang enggak dikasih makan daging, tapi harimau yang masih berburu di alam liar. Kita lihat berbagai satwa ini enggak dikasih makan, tetapi makannya sudah dari alam liar ini,” kata Dedi di Bogor, Senin (29/5).
Dedi menyebutkan, kebutuhan perluasan areal Taman Safari Bogor bisa dibuat dengan rencana yang memadai.
Bisa Diperluas Hingga 20 Ribu Hektare
Misalnya, Taman Safari Bogor bisa diperluas menjadi 15 ribu hingga 20 ribu hektare, bahkan terintegrasi dengan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP).
Baca juga; TSI Bogor Hadirkan Safari Malam, Sensasi Menyaksikan Satwa di Malam Hari
Sehingga, lanjut Dedi, Taman Safari Bogor bisa bekerja sama dengan KLHK untuk riset dan pengembangan. Namun, tetap mempertimbangkan aspek-aspek yang bersifat konservatif.
“Area penduduknya dilindungi, sehingga kita bisa melihat sebuah pemandangan alam yang luas, dan tetap menjadi tempat berlindungnya air dan memberikan efek yang baik bagi masyarakat,” ujarnya.
Usulan Diintegrasikan dengan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango
Direktur Taman Safari Jansen Manansang menjelaskan, pihaknya mendapat usulan untuk mengintegrasikan Taman Safari Bogor dengan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP). Salah satunya dengan membuat cable car atau kereta gantung.
“Nah, ini memang Ibu Menteri KLHK dari sekarang coba integrasi ke sana. Ini kan Taman Safari ini berbatasan dengan Gunung Gede Pangrango, kenapa nggak manfaatkan sana?” tuturnya.
Baca juga; Tumbuhkan Kepedulian Mengenalkan Satwa Endemik di Bali Safari Park
Di samping itu, menurut dia, perluasan area Taman Safari Bogor bisa membantu pemerintah menjaga hewan yang dilindungi melalui lembaga swasta yang sukses dan terpercaya.
“Jadi memang majukan, kembangkan ini, integrasi dengan TNGGP seperti yang di Afrika gitu, lebih gede lagi. Karena kalau pemerintah aja nggak mampu, harus sama swasta yang sudah sukses dan dipercaya,” ujarnya. (RO/S-4)
PERUBAHAN preferensi konsumen dalam memilih tempat tinggal mendorong tren hunian yang mengutamakan kualitas hidup, keseimbangan dengan alam, dan kemudahan akses ke pusat kota.
IKATAN Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) Organisasi Wilayah Khusus (Orwilsus) Bogor sukses menggelar Silaturahmi Kerja Wilayah (Silakwil) Tahun 2025.
Pesawat ringan jenis S216 dilaporkan jatuh di Desa Benteng, Kecamatan Ciampea, Bogor. Satu orang meninggal dunia.
KABAR duka datang dari Pemerintahan kota Bogor. Wali Kota Bogor periode 1999-2004, Iswara Natanegara meninggal dunia.
Status siaga 3 yang sudah terjadi selama empat jam lebih ini membuatnya khawatir dengan kondisi hilir.
Kemenhut menertibkan aktivitas pertambangan ilegal di kawasan hutan produksi terbatas Gunung Karang, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor
DPR siap mendukung komitmen Presiden Prabowo yang siap ‘menyikat’ tambang ilegal.
Keputusan menaikkan pajak sering dipicu oleh beragam faktor, salah satunya efisiensi anggaran dari pemerintah pusat yang berdampak pada berkurangnya transfer ke daerah.
Berikut isi pidato Ketua DPR RI Puan Maharani dalam Sidang Tahunan MPR RI.
Kami mengajak masyarakat untuk terus aktif mengawal kinerja DPR. Partisipasi publik yang kuat memperkuat legitimasi dan kualitas kebijakan. Kritik yang konstruktif sangat kami butuhkan.
Hukum acara pidana tidak semata-mata untuk menghukum tersangka, tetapi untuk memastikan tidak terjadinya kesewenang-wenangan negara terhadap warga negaranya.
Dalam surat DPR dengan perihal Seruan Mendesak untuk Tindakan Segera Guna Mengakhiri Bencana Kemanusiaan di Jalur Gaza mencakup enam poin desakan ke PBB.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved