Headline
RI-AS membuat protokol keamanan data lintas negara.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
KOMISI IV DPR RI mendorong perluasan areal Taman Safari Bogor di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, yang saat ini seluas 277 hektare menjadi puluhan ribu hektare.
Hal itu bisa dilakukan dengan bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk riset.
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi menilai luasan Taman Safari Bogor saat ini masih terlalu kecil.
Baca juga: Hari Kedua Idul Fitri, Pengunjung Taman Safari Bogor Meningkat Hingga 40 Persen
Ia berharap Taman Safari Bogor ke depannya bisa dikembangkan seperti Taman Safari di Afrika, di mana hewan hidup di habitatnya secara langsung.
"Jadi misalnya gini, nanti kita lihat harimau, tapi harimau yang enggak dikasih makan daging, tapi harimau yang masih berburu di alam liar. Kita lihat berbagai satwa ini enggak dikasih makan, tetapi makannya sudah dari alam liar ini,” kata Dedi di Bogor, Senin (29/5).
Dedi menyebutkan, kebutuhan perluasan areal Taman Safari Bogor bisa dibuat dengan rencana yang memadai.
Bisa Diperluas Hingga 20 Ribu Hektare
Misalnya, Taman Safari Bogor bisa diperluas menjadi 15 ribu hingga 20 ribu hektare, bahkan terintegrasi dengan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP).
Baca juga; TSI Bogor Hadirkan Safari Malam, Sensasi Menyaksikan Satwa di Malam Hari
Sehingga, lanjut Dedi, Taman Safari Bogor bisa bekerja sama dengan KLHK untuk riset dan pengembangan. Namun, tetap mempertimbangkan aspek-aspek yang bersifat konservatif.
“Area penduduknya dilindungi, sehingga kita bisa melihat sebuah pemandangan alam yang luas, dan tetap menjadi tempat berlindungnya air dan memberikan efek yang baik bagi masyarakat,” ujarnya.
Usulan Diintegrasikan dengan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango
Direktur Taman Safari Jansen Manansang menjelaskan, pihaknya mendapat usulan untuk mengintegrasikan Taman Safari Bogor dengan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP). Salah satunya dengan membuat cable car atau kereta gantung.
“Nah, ini memang Ibu Menteri KLHK dari sekarang coba integrasi ke sana. Ini kan Taman Safari ini berbatasan dengan Gunung Gede Pangrango, kenapa nggak manfaatkan sana?” tuturnya.
Baca juga; Tumbuhkan Kepedulian Mengenalkan Satwa Endemik di Bali Safari Park
Di samping itu, menurut dia, perluasan area Taman Safari Bogor bisa membantu pemerintah menjaga hewan yang dilindungi melalui lembaga swasta yang sukses dan terpercaya.
“Jadi memang majukan, kembangkan ini, integrasi dengan TNGGP seperti yang di Afrika gitu, lebih gede lagi. Karena kalau pemerintah aja nggak mampu, harus sama swasta yang sudah sukses dan dipercaya,” ujarnya. (RO/S-4)
KABAR duka datang dari Pemerintahan kota Bogor. Wali Kota Bogor periode 1999-2004, Iswara Natanegara meninggal dunia.
Status siaga 3 yang sudah terjadi selama empat jam lebih ini membuatnya khawatir dengan kondisi hilir.
Kemenhut menertibkan aktivitas pertambangan ilegal di kawasan hutan produksi terbatas Gunung Karang, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor
Dari hasil investigasi, kawasan hutan tersebut diduga dimanfaatkan untuk pertambangan tanpa izin yang sah berupa galian batu kapur (karst).
Bertepatan dengan hari jadi, Bonvie meluncurkan program sosial bertajuk “Tumbuh Bersama Bonvie”.
Beberapa titik sudah mulai dilakukan normalisasi. Meski sifatnya masih dalam rangka penanganan darurat, tetapi spek teknisnya sudah mulai mengarah pada standar normalisasi.
Ketua Banggar DPR RI menekankan pembangunan IKN tetap dilanjutkan meski anggarannya memiliki perubahan dari waktu ke waktu.
PARTAI politik di DPR begitu reaktif dalam merespons Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 135/PUU-XXII/2025.
DPR menyebut perayaan HUT ke-80 RI pada 17 Agustus digelar di Jakarta, bukan di Ibu Kota Nusantara atau IKN, Kalimantan Timur karena memakan biaya banyak.
DPR dan pemerintah tidak menyerap aspirasi semua pihak dalam membahas RUU KUHAP.
KETUA Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menyatakan, pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) kemungkinan lewat dari target selama tiga bulan.
Terungkap bahwa sindikat telah menjual sedikitnya 24 bayi, bahkan beberapa di antaranya sejak masih dalam kandungan, ke luar negeri dengan harga antara Rp11 juta-Rp16 Juta.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved