Komisi X DPR Dukung Sikap Berani Jujur Guru ASN Husein di Pangandaran, Jabar

WAKIL Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menilai sikap berani guru di Kabupaten Pangandaran bernama Husein Ali Rafsanjani (HAR) harus jadi karakteristik bagi seluruh ASN di Indonesia. Meskipun masih tergolong ASN baru, baginya, Husein telah berani bersikap jujur.

Sebagai informasi, kasus HAR viral usai melaporkan dugaan pungutan liar (pungli) saat pelatihan dasar CPNS 2020.

Husein mengaku diintimidasi dan diancam karena melaporkan itu. Mengetahui peristiwa tersebut, Fikri menyampaikan keprihatinan atas kasus tersebut.

Baca juga: ASN Guru Pangandaran Pelapor Pungli Diminta Tetap Mengajar. Ini Jawabannya

"Bagi dunia pendidikan, contoh kasus ini bisa jadi bahan untuk penguatan pendidikan karakter kita," ungkapnya melalui rilisMinggu (14/5).

Politikus Fraksi PKS itu pun tidak mengerti alasan pelaku tega memberatkan CPNS yang notabene masih baru dengan menarik iuran-iuran seperti itu.

Harus Berani Laporkan Pungutan Liar

Menurut Fikri, keputusan HAR untuk melaporkan dugaan pungutan liar saat pelatihan dasar CPNS 2020 adalah sikap berani meskipun dihantui oleh resiko dipecat sebagai PNS.

Diketahui, dampak adanya laporan tersebut, HAR dipersekusi saat diminta menghadap BKPSDM Pangandaran, bahkan diteror oknum-oknum dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM). Kepala BKPSDM Pangandaran akhirnya dinonaktifkan terkait kasus itu.

Baca juga: Viral Guru ASN Korban Pungli, Bupati Pangandaran Nonaktifkan Kepala BKPSDM

Usai peristiwa tersebut viral di dunia maya, Husein mendapat kesempatan untuk mengadukan kasus itu langsung kepada Gubernur Jawa Barat. Bahkan, setelah melakukan pertemuan dengan Bupati Pangandaran, Husein diputuskan tetap menjadi guru ASN.

Baca juga: KPK, BKN dan Gubernur Respons Laporan Pungli Guru Pangandaran

Sebagai mantan PNS, ia berpendapat, tindakan pungli merupakan contoh perilaku negatif. Akibat perilaku tersebut, terangnya, sejumlah orang harus berhutang untuk membayar pungli tersebut.

Mendukung keputusan HAR, legislator Daerah Pemilihan Jawa Tengah IX itu menekankan agar PNS tidak bermental 'asal bapak senang' atau 'yang penting jadi PNS'. (RO/S-4)