Komnas Haji Minta Pemerintah Segera Bahas Tambahan Kuota Haji dengan DPR

KETUA Komisi Nasional Haji dan Umrah Mustolih Siradj mengatakan, pemerintah harus segera membahas perihal tambahan kuota sebanyak 8.000 jemaah haji dari Arab Saudi dengan DPR. Hal ini perlu dilakukan untuk mengurangi jumlah antrean calon jemaah haji Indonesia yang sudah terlalu banyak.

"Penambahan kuota haji sebanyak 8.000 jemaah dari Arab Saudi dapat memangkas antrean calon jemaah Indonesia yang sudah panjang sekali sampai berpuluh tahun bahkan ada yang sudah menunggu sampai 60 tahun," ungkapnya kepada Media Indonesia, Rabu (10/5).

Menurutnya dengan tambahan kuota tersebut, tentu pemerintah memiliki anggaran untuk persiapan keberangkatan tambahan calon jemaah haji.

Baca juga : Mbah Harun, Jemaah Haji Tertua Hanya Pantang Minum Air Es

"Tantangannya pasti dibutuhkan anggaran yang perlu segera dibahas dengan DPR dan BPKH. Jika memang disetujui, nantinya tentu harus menunggu Kepres Bipih baru juga," kata Mustolih.

Dia menegaskan, secara teknis, tentu harus disiapkan hal lain seperti petugas yang perlu ditambah terutama jika tambahan kuota ini untuk calon jemaah lansia.

Baca juga : Ini Jemaah yang Berhak Melunasi Biaya Haji Reguler Sampai 12 Mei

Selain itu, penambahan kuota juga akan berdampak pada kontrak terkait kebutuhan calon jemaah baik di Indonesia dan Arab Saudi seperti penerbangan, hotel, katering, bus, dan hal teknis lainnya.

"Di sisi lain kita sudah lihat sekarang sudah 10 Mei, sedangkan jadwal kloter pertama jemaah haji yang akan terbang ke arab saudi atau tanah suci itu tanggal 23 Mei. Jadi hanya punya waktu 2 minggu. Jadi harus dimatangkan betul. Jangan sampai kuota tambahan mengubah kuota fix sebelumnya," tuturnya.

Mustolih menyarankan, kuota tambahan juga dapat diberlakukan pembagian beban. Dalam artian, kuotanya dibagi dengan calon jemaah haji khusus agar beban anggaran tidak terlalu berat bagi pemerintah.

"Intinya dengan adanya tambahan ini menjadi positif dan tantangan tentunya. Ini hampir mengulang 2022, di mana pemerintah Arab Saudi memberikan tambahan kuota. Tapi akhirnya tawaran itu tidak diambil oleh pemerintah karena terlalu mepet dengan jadwal keberangkatan. Saya harap ini perlu segera direspons agar mengurai antrean calon jemaah haji kita," tandas Mustolih. (Z-5)