KPPPA Komitmen Tingkatkan Partisipasi Anak dalam Perencanaan Pembangunan

KEMENTERIAN Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) berkomitmen untuk meningkatkan partisipasi anak dalam perencanaan pembangunan.

"Prinsip menghargai pandangan anak dari anak untuk anak sudah seharusnya kita upayakan agar setiap kebutuhan dan program kita inisiasi betul-betul untuk merangkum seluruh kebutuhan anak Indonesia," kata Menteri PPPA Bintang Puspayoga di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Rabu (12/4).

Bintang membeberkan, konsep partisipasi anak dalam pembangunan yang semula hanya terbatas pada perencanaan pembangunan saja kini bergeser ke ruang yang lebih luas, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi pembangunan.

Baca juga : Meski Tak Mudah, Ini yang Bisa Dilakukan untuk Jaga Hubungan Baik Setelah Cerai

"Proses penyusunan pedoman partisipasi anak dalam proses pembangunan ini dilaksanakan dengan menegakkan prinsip hak anak di mana anak juga dilibatkan dan terlibat secara aktif," beber dia.

Ia menegaskan, pelibatan partisipasi anak dalam perencanaan pembangunan telah tecantum dalam konvensi hak anak yang telah disepakati oleh Indonesia.

Baca juga : Usung Sepenuh Hati Berbagi, PNM Jalin Silaturahmi dengan Anak-Anak Panti 

"Sejauh ini pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian PPPA telah membuka ruang seluas-luasnya agar anak bisa berpartisipasi dalam proses pembangunan, salah satunya melalui pembentukan forum anak di seluruh Indonesia," ucap dia.

Pada kesempatan itu Head of Cooperation of the European Union Delegantion in Indonesia Thibaut Protevin mengungkapkan, Uni Eropa dan Indonesia memiliki kemitraan dalam project yang bertajuk Heal telah mempromosikan hak asasi manusia dan kesetaraan untuk mencapai keberlanjutan di wilayah Jawa Timur dan Nusa Tenggara Barat. 

Hingga kini telah ada sebanyak 10 desa di Jawa Timur dan Lombok yang berpartisipasi dalam program tersebut.

"Sudah dibentuk tiga mekanisme penting di desa untuk meningkatkan perlindungan hak-hak kelompok rentan. Mekanisme tersebut berkenaan dengan anggota masyarakat dan layanan serta bantuan lebih dari 2 ribu orang yang tinggal di 10 desa," beber dia.

Protevin mengungkapkan, pemerintah daerah juga telah berkomitmen untuk mendukung pengarusutamaan hak asasi manusia dan kesetaraan dalam bentuk pendanaan. Hasilnya, desa-desa yang terlibat dalam project Heal kini dapat memberikan pelayanan hukum untuk mendukung penetapan kelompok paralegal untuk merespon pelanggaran HAM.

"Selin itu project tersebut juga meanganai agama minoritas termasuk Syiah dan Ahmadiah. Kami pelajari anak-anak di komunitas tersebut telah aktif dalam forum anak," ujar dia. (Z-5)