Headline
RI-AS membuat protokol keamanan data lintas negara.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
MENTERI Agama Yaqut Cholil Qoumas menyebut Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Tawfiq F. Al Rabiah akan memprioritaskan Indonesia untuk mendapat tambahan kuota jemaah calon haji.
"Alhamdulillah, kita dapat kuota tambahan petugas. Indonesia juga menjadi prioritas Kerajaan Arab Saudi untuk mendapat tambahan kuota jemaah calon haji," ujar Menag Yaqut dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu.
Pernyataan Menag Yaqut itu disampaikan saat keduanya menggelar pertemuan membahas persiapan penyelenggaraan ibadah haji, termasuk terkait tambahan kuota, di Jeddah.
Baca juga: Cek Fasilitas Haji 2023, Menag Minta Syarikah Beri Layanan Terbaik
"Di antara misi kunjungan saya ke Arab Saudi adalah mengecek langsung perkembangan persiapan layanan dan meminta tambahan kuota jemaah haji Indonesia dan petugas. Dua hal ini kita bahas bersama Menteri Tawfiq di Jeddah," katanya.
Yaqut mengatakan, untuk tambahan kuota petugas akan difokuskan dalam penguatan layanan jamaah lansia. Pasalnya, dari 203.320 kuota haji reguler, ada lebih 64 ribu calon haji yang masuk kategori lansia.
Baca juga: Kemenag Sambut Baik Pencabutan Rekomendasi Bikin Paspor Jemaah Umrah dan Haji Khusus
Menurut dia, beragam persiapan layanan difokuskan dalam upaya memberikan yang terbaik untuk jamaah, termasuk mereka yang lansia.
"Akan ada rekrutmen khusus untuk pengisian tambahan kuota petugas, dan ini difokuskan pada penguatan layanan lansia," kata dia.
Adapun terkait tambahan kuota haji, Menag Yaqut berharap Menteri Tawfiq bisa menyampaikannya lebih awal. Sebab, butuh waktu persiapan dalam proses pengisian kuota jamaah, mulai dari penyiapan dokumen, paspor, pemvisaan, serta penyediaan layanan.
"Saya minta agar tambahan kuota jamaah tersebut disampaikan lebih awal, agar bisa terserap maksimal," kata dia.
Hal lain yang dibahas dua menteri itu adalah terkait layanan fast track. Tahun ini, fast track akan kembali dilaksanakan di Bandara Soekarno-Hatta (Soetta) untuk jamaah dari DKI Jakarta, Banten, Lampung, dan sebagian Jawa Barat.
Layanan fast track ini sudah diberlakukan sejak 2018. Melalui layanan tersebut, proses imigrasi jamaah haji dilakukan sejak di bandara Indonesia, sehingga jamaah tidak perlu diperiksa paspor dan visanya lagi saat tiba di Arab Saudi.
"Jumlah jamaah yang akan dilayani oleh fasilitas fast track tahun ini baru sebanyak 55.321 orang. Saya sampaikan ke Menteri Tawfiq agar bisa ditambah untuk bandara lainnya," kata dia.
Hal-hal detail lainnya yang menjadi perhatian, di antaranya penambahan toilet perempuan di Arafah dan Mina, karena mayoritas jamaah Indonesia adalah perempuan. Mereka juga membutuhkan waktu lebih lama saat di toilet. (Ant/Z-7)
KETUA Komnas Haji dan Umrah Mustolih Siradj menjelaskan bahwa ada beberapa hal yang harus dipersiapkan pada haji 2024 mendatang, dengan mengacu pada penyelenggaraan ibadah haji tahun ini.
DITJEN Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama tengah mengkaji ulang skema pemberangkatan petugas haji 1445 H/2024 M. Kemenag juga mengkaji sistem remunerasi petugas haji.
Ssebetulnya pelarangan beribadah haji sudah diberlakukan melalu Peraturan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2015 di mana terdapat jeda 10 tahun untuk haji reguler jika ingin berangkat haji.
Saat ini, ada 43 jemaah haji Indonesia yang masih menjalani perawatan di RS Arab Saudi. Tim KUH KJRI Jeddah akan terus melakukan pendampingan.
MENTERI Agama Yaqut Cholil Qoumas mengatakan masih terdapat beberapa jemaah haji tertinggal di Arab Saudi karena sakit dan hilang. Ini penjelasan Menag Yaqut.
HINGGA 23 Juli 2023 pukul 24.00 WIB jemaah haji yang telah tiba di Tanah Air sebanyak 135.475 orang, tergabung dalam 353 kelompok terbang (kloter).
KEMENTERIAN Agama RI dengan meluncurkan Kurikulum Berbasis Cinta (KBC) sebagai wajah baru pendidikan Islam yang lebih humanis, inklusif, dan spiritual.
Pelaku menjual tambahan kuota haji dari Pemerintah Arab Saudi, yang seharusnya dipakai untuk mempercepat antrean.
Nikah massal digelar sebagai salah satu upaya membantu masyarakat kurang mampu dan upaya menekan jumlah nikah siri yang tergolong banyak di Kalsel.
AMPHURI juga mendorong DPR dalam pembahasan RUU perubahan UU tersebut agar memperhatikan keberlangsungan usaha PPIU dan PIHK.
KPK mengonfirmasikan telah mengundang dan memanggil sejumlah pihak untuk dimintai keterangan dalam penyelidikan kasus dugaan korupsi kuota haji khusus.
Ditjen Bimas Kristen menegaskan komitmen untuk terus berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk insan pers, dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved