Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
KEMENTERIAN Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tengah menyusun Nationally Determined Contribution (NDC) atau target penurunan emisi gas rumah kaca yang kedua. Direktur Jenderal Pengendalian dan Perubahan Iklim KLHK Laksmi Dhewanthi mengatakan bahwa target baru dalam NDC kedua itu akan keluar sebelum 2025.
"Saat ini kita punya target NDC 31,89% dengan upaya sendiri dan 43,20% dengan bantuan internasional. Bisa jadi tahun depan kita akan meningkat. Kenapa saya bilang demikian? Sebagai salah satu negara parties, Indonesia harus menyampaikan dokumen second NDC-nya di tahun 2025 yang lebih ambisius, yang lebih align dengan agenda menjaga agar kenaikan suhu rata-rata permukaan bumi di tingkat global tidak lebih dari 1,5 derajat celcius," kata Laksmi dalam Rapat Kerja Teknis Nasional Pengendalian Perubahan Iklim, Kamis (3/2).
Baca juga: Kejar Nol Emisi, Target NDC Indonesia Naik
Saat ini, dengan target 31,89% dan 43,20%, beberapa sektor yang telah masuk target NDC pada industrial process and production use (IPPU), limbah, pertanian, energi, dan transportasi serta kehutanan. Dengan adanya peningkatan target NDC, Laksmi menyebut ada beberapa sektor dan subsektor baru yang akan diatur.
“Misalnya saja, sektor kelautan dan pesisir yang saat ini tengah diidentifikasi untuk berikutnya masuk ke dalam target NDC. Selain itu, subsektor dalam perindustrian juga akan ditambah, jadi bukan hanya amonia, semen, besi, dan baja saja,” sambungnya.
"Lalu juga dari sisi peternakan akan masuk ke dalam NDC pertanian dan lain sebagainya. Ini yang sedang kita exercise. Dengan demikian kita akan punya dokumen NDC yang ter-update dari waktu ke waktu,” pungkasnya. (OL-17)
Adapun langkah untuk mengurangi emisi karbon yaitu membuat pabrik yaitu pabrik CO2 cair, dan pabrik dry ice.
Sebuah pidato pada 7 Mei 2023 lalu di Gelora Bung Karno Jakarta ternyata menyentak dan menimbulkan riak.
Upaya Indonesia untuk mencapai Indonesia’s FOLU Net-Sink 2030 perlu diikuti dengan alokasi lahan yang selektif dan terkontrol untuk pembangunan.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk terus menurunkan emisi gas buang kendaraan di ibu kota. Salah satunya menjadikan kawasan Kota Tua sebagai kawasan rendah emisi.
"Jakarta tengah bekerja menunaikan komitmennya untuk menjadi kota berketahanan dan kini kami telah menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 26%," kata Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
SANKSI tilang bagi motor dan mobil yang tidak lulus uji emisi akan efektif diberlakukan di DKI Jakarta hari ini, Senin (26/10).
Hingga 2030, Indonesia setidaknya membutuhkan dana sebesar Rp3.461,31 triliun untuk mencapai target pengurangan emisi CO2, dengan 29% bersumber dari upaya sendiri.
Indonesia menandatangani contribution agreement (CA) dengan Norwegia mengenai kontribus berbasis hasil untuk pengurangan emisi.
Airlangga menambahkan, sejalan dengan rencana transisi energi bersih, sektor industri perlu inovatif dalam akuisisi teknologi dan investasi.
Pemerintah tidak menambahkan anggaran pengendalian perubahan iklim baru dari APBN maupun APBD, melainkan membidik sektor swasta untuk memenuhinya.
Selain FoLU NET SINK 2030, Paviliun Indonesia juga membahas berbagai aspek, termasuk implementasi NDC menuju Net Zero Emission 2060 dan pembiayaan iklim untuk pembangunan berkelanjutan.
PEMANASAN global diprediksi memburuk seperti dilaporkan dalam laporan United Nations Environment Programme (UNEP), yaitu Emissions Gap Report 2022 dan Adaptation Gap Report 2022.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved