MENKO Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mendorong upaya percepatan penurunan stunting dengan mengubah program penimbangan dan pengukuran bayi di posyandu. Dari yang sebelumnya dua kali setiap tahun, menjadi satu kali setiap bulan.
Adanya penimbangan bayi setiap bulan akan menghasilkan data yang lebih akurat dan tepat sasaran untuk pencegahan stunting. Ditambah lagi, pemenuhan alat antropometri atau alat pengukuran dan penimbangan bayi di posyandu, serta USG di puskesmas oleh Kementerian Kesehatan, akan mempercepat penanganan stunting di Indonesia.
“Ini guna mendapatkan umpan balik, sehingga berdasarkan hasil penimbangan dan pengukuran itu, kita bisa melaksanan intervensi secara lebih cermat dan tepat," ujar Muhadjir dalam suatu acara, Selasa (28/2).
Baca juga: Asam Amino Esensial dan Protein Hewani Bisa Cegah Stunting
Menurut dia, penimbangan dan pengukuran bayi setiap bulan perlu dilakukan, agar intervensi pencegahan stunting dapat dilakukan lebih maksimal. Baik dari segi intervensi spesifik, maupun segi gizi oleh Kementerian Kesehatan dan BKKBN. Berikut, intervensi sensitif yang meliputi persoalan sanitasi dan lingkungan.
Lebih lanjut, Muhadjir menyoroti target penurunan stunting nasional sebesar 14% yang merupakan tanggungjawab dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan pemerintah daerah. "Urusan stunting ini wewenangnya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah, yang merupakan tanggung jawab Kemendagri," imbuhnya.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan bahwa penanganan stunting menjadi prioritas utama. Dalam hal ini, perlu adanya dua titik penanganan penting, yakni intervensi sebelum lahir dan intervensi setelah lahir.
Baca juga: Tito Harap Isu Stunting tak Terpinggirkan Oleh Persoalan Pemilu
“Kontribusi intervensi sebelum lahir mencapai angka 14% dan penting sekali untuk menjaga kondisi kesehatan bayi sebelum lahir. Sementara, intervensi pascalahir berupa pengukuran berat badan yang dapat memantau perkembangan bayi,” jelas Budi.
Adapun Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan perlunya sistem terintegrasi yang dimiliki pemerintah daerah untuk memantau kondisi bayi.
“Daerah perlu memilki sistem informasi satu pintu, yang dapat digunakan pemerintah pusat dalam memantau perkembangan stunting di daerah," katanya.(OL-11)
