KEMENTERIAN Kesehatan (Kemenkes) terus mendorong peningkatan akses dan layanan kesehatan sebagai upaya transformasi kesehatan nasional. Untuk layanan kesehatan primer, terjadi penambahan anggaran menjadi lebih dari Rp40 triliun.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan bahwa sebelumnya anggaran untuk layanan kesehatan primer hanya mencapai Rp8 triliun. Angka tersebut tentu sangat kecil untuk puskesmas, posyandu dan fasilitas kesehatan primer lainnya di seluruh Indonesia.
"Waktu saya masuk (jadi menteri) layanan primer itu Rp8 triliun, ini sekarang angkanya itu Rp40 triliun lebih untuk layanan primer," ujarnya dalam Rapat Kerja Kesehatan Nasional, Kamis (23/2).
Diterangkannya, anggaran yang mencapai Rp40 triliun itu masuk dari berbagai sumber. Untuk DAK Fisik dan Non-Fisik dialokasikan sekitar Rp15-16 triliun. Sementara dari DAU angkanya sekitar Rp26 triliun dengan 70% untuk layanan primer.
"Nah tahun ini Kemenkes masukan ide DAU spesifik grand, itu DAU earmark besarannya Rp26 triliun. Rp26 triliun itu 70% buat primer. Maksudnya apa, teman-teman semua Dinkes bisa pakai dana itu khusus untuk kesehatan. Kalau gak dikasih kesehatan gak keluar itu uang karena di-earmark," terangnya.
Baca juga: Menkes Koordinasikan Status Endemi, DKI Jakarta Nyatakan Kesiapan
Menurut Budi, anggaran kesehatan yang di-irmark dalam DAU baru dilakukan pertama kali. Sehingga kebijakan pemerintah daerah bisa lebih berpihak pada sektor kesehatan.
Sementara itu, untuk layanan sekunder Kemenkes memastikan semua kabupaten/ kota dan provinsi punya standar rumah sakit yang sama. Hal itu untuk mendekatkan masyarakat yang selama ini kesulitan mengakses layanan kesehatan di daerah dan harus dirujuk ke rumah sakit di kota-kota besar.
Oleh karena itu, pihaknya pun mengupayakan peningkatan anggaran sekitar Rp50 triliun dalam 3-4 tahun ke depan. Anggaran tersebut rencananya untuk peralatan rumah sakit di daerah-daerah.
"Terutama radioterapi kanker yang mahal-mahal, teman-teman sebagian ada yang udah dapat, tahun ini akan lebih masif kita bagikan kalau gak salah kita beli 90 catlabe kita bagi, nanti tinggal ngomong sama BPJS saja supaya perjanjian dibuka. 50 triliun lebih saya masukin supaya menteri sesudah saya diterusin," imbuhnya.
Baca juga: Menkes tidak Khawatir Varian Kraken karena Sifatnya Lemah
Untuk ketahanan kesehatan, Kemenkes juga mengupayakan produksi obat dilakukan di dalam negeri dengan TKDN. Setiap tahun sekitar Rp26 triliun digunakan untuk belanja bahan obat dari luar negeri, sehingga menjadi mahal.
"Di ketahanan kesehatan, kita belanja obat-obatan Rp26 triliun lebih itu sekarang kita dorong TKDN. Mungkin hampir Rp20 triliun kita beli dalam negeri, kota dorong investasi, pabrik supaya dalam negeri, saya pengen harga obat itu murah," tandasnya. (OL-17)
