Headline
KPK akan telusuri pemerasan di Kemenaker sejak 2019.
WAKIL Ketua Komisi X DPR RI, Dede Yusuf merasa kecewa dengan komitmen Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud-Ristek) terkait seleksi ASN PPPK Guru 2022. Hingga kini tidak ada kepastian hasil seleksi akan diumumkan, sementara nasib para guru honorer kian tak menentu.
"Kecewa sekali dengan komitmen pemerintah menyelesaikan masalah PPPK ini. Karena rencana Februari-Maret sudah selesai. Lalu ditunda dan belum ada kepastian," ujarnya kepada Media Indonesia, Selasa (14/2).
Menurutnya dari komitmen Kemendikbud-Ristek, seleksi PPPK 2022 harus selesai di bulan Februari - Maret 2023. Selajutnya akan dilakukan seleksi PPPK 2023 sehingga bisa mengejar target rekrutmen 1 juta guru.
Penundaan ini, kata politisi Demokrat itu, tidak hanya mengganggu jadwal seleksi selanjutnya. Di sisi lain ada para guru honorer yang harus hidup tanpa digaji lantaran sudah dinyatakan lulus passing grade.
Baca juga: PB IDI Kirim Relawan Tenaga Medis untuk Bantu Gempa Turki
"Jika ditunda harus jelas kepastiannya sampai kapan. Karena para guru sudah banyak yang telah lulus P1 tapi belum dapat gaji. Bahkan yg dari swasta sudah dikeluarkan dari sekolahnya dan tidak mendapat pemasukan apa apa sampai saat ini," imbuhnya.
DPR sejauh ini terus berupaya menekan pemerintah agar bisa menuntaskan masalah ini. Di Komisi X sejak tahun lalu sudah diusulkan menjadi pansus dan dibawa ke pimpinan DPR yang sampai sekarang juga belum mendapat respon.
Melihat tata kelola seleksi PPPK Guru yang kian hari kian buruk. Dede menyampaikan bahwa sudah saatnya Presiden Joko Widodo turun tangan. Masalah kesejahteraan guru sangat penting untuk masa depan Indonesia, untuk generasi Indonesia yang lebih baik.
"Kami terus mendorong agar sebaiknya Presiden mau turun tangan menyelesaikan masalah ini segera. Ini lebih urgent jika dibandingkan masalah Merdeka Belajar saja," tandasnya.
Adapun, pengumuman seleksi PPPK Guru sejatinya dijadwalkan pada awal Februari. Akan tetapi hingga kini masih ditunda dan belum ada penyampaian lanjutan. (OL-4)
Skema kepegawaian ini memberi fleksibilitas bagi instansi pemerintah dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja tanpa menambah beban anggaran secara signifikan.
Menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah impian banyak orang di Indonesia. Hal ini bukan tanpa alasan, karena pekerjaan sebagai ASN menawarkan kestabilan dan rasa aman dalam berkarir.
KEMENTERIAN Agama (Kemenag) menargetkan pencatatan pernikahan secara nasional mencapai dua juta pasangan pada 2025.
PRESIDEN Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Aspirasi) Mirah Sumirat mengaku prihatin atas kejadian 35 anggota DPRD Purwakarta menerima bantuan subsidi upah (BSU).
Dia mengimbau kepada seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) agar lebih ketat dalam mengawasi kehadiran dan aktivitas para bawahannya selama jam dinas.
Pada Pelantikan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap I Tahun 2024 di pelataran Kantor Gubernur Sulsel, Kamis, 31 Juli 2025, sosok Lalu Syafii menarik perhatian.
Bupati Eka Putra juga menyampaikan, akan memperjuangkan tenaga honorer ini untuk diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu.
DPRD Provinsi DKI Jakarta Basri Baco mengapresiasi Pemprov DKI Jakarta yang telah melantik sebanyak 2.703 orang Tahap I 2024 sebagai PPPK
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu dan diangkat berdasarkan perjanjian kerja kontrak untuk jangka waktu tertentu.
Menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah impian banyak orang di Indonesia. Hal ini bukan tanpa alasan, karena pekerjaan sebagai ASN menawarkan kestabilan dan rasa aman dalam berkarir.
PPPK atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, yang juga sering disebut P3K, merupakan bagian dari Aparatur Sipil Negara (ASN).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved