KEPALA Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi kenaikan kasus campak di beberapa daerah dikarenakan menurunnya imunisasi campak bagi anak pada 2022.
"Terjadi akumulasi peningkatan kasus campak di Indonesia sebesar 32 kali lipat dikarenakan cakupan imunisasi campak selama tahun 2020-2022 tidak sesuai target," kata Nadia saat dihubungi, Rabu (18/1).
Baca juga: KLHK Target Kumpulkan PNPB Sebesar Rp5,2 Triliun pada 2023
Berdasarkan laporan Kemenkes, cakupan imunisasi dasar lengkap pada bayi turun drastis target imunisasi sebanyak 92% namun yang dicapai baru 84%. Kasus campak meningkat di beberapa daerah bahkan Kemenkes menetapkan sebagai kejadian Luar Biasa (KLB).
"Selama tahun 2022 di Indonesia telah dilaporkan 53 KLB campak di 34 kab/kota di 12 provinsi. Jika dibandingkan dengan tahun 2021," ujarnya.
Selama awal tahun 2023 belum ada laporan penambahan kasus campak lagi. Nadia mengatakan tidak ada pencegahan lain selain imunisasi campak.
Setiap suspek kasus campak harus dilakukan penyelidikan epidemiologi untuk mencari kasus-kasus tambahan yang mungkin ada di wilayah tersebut.
Terhadap pasien dilakukan pengambilan sampel darah untuk pemeriksaan laboratorium, diberikan pengobatan simtomatis dan vitamin A, serta diminta untuk membatasi aktivitasnya untuk mencegah penularan lebih lanjut, mengingat penularan dapat terjadi pada 4 hari sebelum sampai 4 hari sesudah timbul rash, dengan puncak penularan pada saat 1-3 hari pertama sakit.
"Selain penatalaksanaan pada kasus campak, harus dilakukan peningkatan cakupan imunisasi campak," jelasnya.
Imunisasi campak diberikan bersamaan dengan vaksin rubella dalam satu kemasan vaksin Campak-Rubella (Measles-Rubella/MR). Secara rutin imunisasi MR diberikan sebanyak 3 kali yaitu pada umur 9 bulan, 18 bulan dan pada anak usia klas 1 SD/MI/sederajat.
Untuk percepatan pencapaian cakupan imunisasi campak telah dilaksanakan Bulan Imunisasi Anak Nasional (BIAN) yaitu pemberian imunisasi campak dan rubella tanpa memandang status imunisasi sebelumnya, yang dimulai pada bulan Mei 2022 untuk provinsi di luar Jawa Bali, dan bulan Agustus 2022 untuk provinsi Jawa dan Bali. (OL-6)
