Lestari Moerdijat: Pengentasan Kemiskinan Harus Berkesinambungan

PENGENTASAN Kemiskinan Harus Konsisten dan Berkesinambungan untuk Meningkatkan Daya Saing Anak Bangsa

Kemiskinan ekstrem dan stunting saling mempengaruhi satu dengan lainnya. Karena itu pengentasan kemiskinan penting dilakukan secara bersama dan menyeluruh untuk mewujudkan anak bangsa sehat dan tangguh dalam menghadapi tantangan masa depan. 

Baca juga: Terdakwa Penyuap Angin Prayitno Berharap Bebas dari Tuntutan

"Langkah pegentasan kemiskinan dengan berbagai upaya harus terus digencarkan karena dapat mengakselerasi pencapaian target di sektor kesehatan dan sumber daya manusia di tanah air," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Minggu (15/1). 

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka kemiskinan pada 2021 sebesar 27,54 juta jiwa atau 10,14% dari populasi. Pada Maret 2022, angkanya turun menjadi 9,54%.

Selain itu berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dikutip Bank Dunia, tercatat 5,98 juta orang Indonesia yang berada dalam kondisi kemiskinan ekstrem pada 2021. Jumlah tersebut setara 2,16% dari total populasi.

Bank Dunia mengategorikan kemiskinan ekstrem sebagai kondisi kelompok masyarakat dengan pengeluaran di bawah US$1,9 per hari atau dengan kurs Rp15.145/ dolar AS saat ini setara dengan Rp28.775,50.

Bank Dunia juga mencatat, ujar Lestari, Indonesia merupakan salah satu negara yang berhasil menurunkan angka kemiskinan ekstrem rata-rata 2,1% per tahun. Bahkan, tambahnya, pada 2024 pemerintah menargetkan tidak ada lagi penduduk dengan kemiskinan ekstrem. 

Meski begitu, tambah Rerie sapaan akrab Lestari, perlu diantisipasi kelompok masyarakat yang gagal dalam beradaptasi dengan sejumlah perubahan yang terjadi di berbagai bidang, yang berpotensi menambah angka kemiskinan baru. 

Setidaknya, ujar Rerie, selama ini pemerintah telah menekan angka kemiskinan ekstrem dengan tiga cara yaitu dengan memberikan bantuan sosial dan subsidi, pemberdayaan masyarakat, serta pembangunan infrastruktur pelayanan dasar.

Berdasarkan garis kemiskinan yang dihitung BPS, ujar Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu, pengeluaran makanan memiliki proporsi lebih besar ketimbang non makanan. Hal itu menunjukkan perubahan harga makanan dapat menyebabkan gejolak, terutama penduduk miskin.

Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu berpendapat bahwa target terus menekan dan menghilangkan angka kemiskinan ekstrem lewat berbagai upaya yang berkelanjutan secara konsisten, harus direalisasikan. 

Apalagi, ujarnya, ancaman perubahan iklim dan konflik global berpotensi mempengaruhi pasokan energi dan pangan dunia. 

Sehingga, menurut Rerie, upaya menekan angka kemiskinan ekstrem tidak hanya didekati dengan pembagian bantuan sosial semata, tetapi juga memastikan bahwa masyarakat yang dikategorikan miskin ekstrem itu dapat menjalani kehidupan yang layak secara berkelanjutan. 

Upaya menekan angka kemiskinan ekstrem tersebut harus dilakukan dengan konsisten dan segera, tegas Rerie, karena berpotensi juga mendorong peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, seperti menekan jumlah kasus stunting di sejumlah daerah, yang pada akhirnya diharapkan mampu meningkatkan daya saing anak bangsa. (RO/OL-6)