Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
WAKIL Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) DKI Jakarta Ignatius Rudy Pratikno mengatakan masyarakat perlu memperkuat barisan untuk menetralisir virus radikalisme dan intoleransi yang masih menghantui elemen bangsa.
"Kita perlu memperkuat barisan untuk menetralisir mereka yang radikal dan intoleran," kata Rudy seperti dilansir Antara di Jakarta, Jumat (30/12).
Dia menyebut penyakit ideologis yang ingin mengubah ideologi, sistem, dan menebar perpecahan di tengah masyarakat merupakan salah satu potensi virus yang masih menggerogoti bangsa ini.
Rudy menilai kekeliruan dalam menerima informasi menjadi salah satu penyebab mudahnya seseorang cenderung melakukan hal-hal tercela yang mengganggu kerukunan hidup umat beragama dan bermasyarakat.
"Karena sebetulnya mereka bukan ingin melakukan kegiatan radikal atau tidak bertoleransi, tapi kebanyakan mereka mendapatkan informasi dan pemahaman yang salah sehingga akhirnya jadi banyak yang menganut ideologi radikal," ujarnya.
Ia mewanti-wanti agar masyarakat waspada terhadap kerawanan terjadinya perpecahan antarsuku dan umat beragama menjelang tahun politik, baik yang tampak di dunia maya maupun keseharian.
"Tahun 2023 kan sudah mulai, kita kenal sebagai tahun politik. Tentu faktor-faktor politik itu akan banyak masuk dalam masyarakat, termasuk umat beragama. Nah, jangan sampai membuat keseluruhan bangsa ini menjadi pecah," tuturnya.
Baca juga: Tahun Baru 2023 Peningkatan 366 Kasus Covid-19
Rudy berpesan agar pesta politik yang berlangsung sementara itu tidak memecah belah kerukunan bangsa akibat nafsu politik maupun politik identitas. Dalam memilih pemimpin, ujarnya, masyarakat perlu bijak melihat sepak terjang dan program yang diusung.
"Kepada umat kita selalu memberitahukan bahwa pemilihan pemimpin itu jangan berdasarkan suku, jangan berdasarkan agama, dan jangan karena golongan. Tapi kita melihat track record dia," tuturnya.
Untuk itu, lanjut Rudy, masyarakat perlu memperkuat barisan guna merawat Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai bentuk vaksinasi bagi ketahanan ideologi. Ia berharap segenap tokoh agama berperan aktif memberikan penjelasan terkait pentingnya merawat empat pilar kebangsaan itu kepada umat.
"Mengajak dan menjelaskan agar masyarakat tahu karena kehidupan kebangsaan kan tidak bisa kita pisah-pisahkan, kalau kita sibuk urusan kecil-kecil saja yang diributkan ya, nanti akibatnya kan bisa parah," katanya.
Ia mendukung hadirnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Pelarangan Ideologi selain Ideologi Pancasila sebagaimana rekomendasi yang dikeluarkan Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) dan Lembaga Persahabatan Ormas Keagamaan (LPOK).
"Setiap usaha untuk mempersatukan bangsa dan menyejahterakan seluruh bangsa harus kita dukung, di mana ada moderasi keagamaan dan sebagainya. Semua itu sudah mulai berjalan baik," pungkasnya. (Ant/OL-16)
FPHW secara tegas menolak berkembangnya organisasi masyarakat yang teridentifikasi dan menganut paham intoleransi, radikalisme dan terorisme.
DKI Jakarta menduduki peringkat kedua untuk perisitiwa intoleran dalam kurun 12 tahun terakhir di belakang Jawa Barat.
Athoilah mengatakan pembangunan musala itu sudah memenuhi persyaratan sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2016.
Mantan staf Basuki Tjahaja Purnama ini menegaskan, sikapnya tak akan berubah jika kasus serupa terjadi pada agama lain.
Dalam menjalankan misi untuk merekrut para generasi muda, kelompok radikal ini sering kali memanipulasi, mendistorsi, dan memolitisasi agama.
Ujaran kebencian sejatinya juga menjadi pintu masuk perilaku radikal dan terorisme yang telah terbukti merusak dan menghancurkan kehidupan dan peradaban manusia.
Tentara Nasional Indonesia (TNI) baru saja menyatakan siaga tempur di wilayah perairan Kepulauan Natuna dan sekitarnya.
Pancasila lahir menjadi dasar negara kesatuan Republik Indonesia melalui jalan yang panjang dengan penyatuan berbagai pemikiran dan impian para tokoh pendiri bangsa ini.
Dalam aksinya, mereka kompak membawa bendera Indonesia seraya menegaskan bahwa NKRI adalah harga mati.
Aksi simpatik ini sekaligus menunjukkan wujud dari kecintaan para jawara Banten terhadap NKRI dan dukungan penuh kepada Polri dalam menjalankan tugas-tugasnya.
AKSI unjuk rasa 1812 yang dilakukan ratusan anggota Nasional AAliansi ntikomunis (ANAK NKRI) di depan Istana Merdeka, Jakarta Pusat, kemarin
Pembekalan materi wawasan kebangsaan, wawasan, keagamaan dan wawasan kewirausahaan juga ikut diberikan terhadap para napiter tersebut.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved