Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
EPIDEMIOLOG dari Universitas Indonesia (UI) Tri Yunis Miko Wahyono menilai saat ini surveilans di Indonesia sedang ambruk.
Hal tersebut dikarenakan masyarakat mulai tidak peduli dengan covid-19, banyak lokasi yang telah menutup kegiatan PCR atau antigen sehingga sulit melakukan pemeriksaan di provinsi atau kabupaten/kota tidak semasif sebelumnya. Kemudian kontak tracing masih sangat lemah sehingga jika ada kasus tidak dilakukan kontak tracing.
"Dengan lemahnya surveilans tersebut sulit menyatakan kasus yang tepat untuk saat ini berapa, jika kasus hari bertambah 1.000 orang maka tidak valid. Karena itu jika pemerintah mau memutuskan untuk wabah covid-19 maka harus melakukan survei antigen dulu," kata Tri saat dihubungi, Selasa (27/12).
Baca juga: Sejuta Manfaat Vitamin K dan Bahaya Kekurangannya
Survei antigen ini sekaligus untuk melihat varian yang ada di Indonesia. Kemudian setelah itu diatur apakah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) untuk dihentikan di beberapa provinsi atau di seluruh wilayah.
Selain itu melihat situasi covid-19 dunia saat ini, Tri menilai pemerintah jangan terlalu terpaku dengan situasi di Tiongkok. Namun harus memiliki dasar yang kuat seperti survei antigen, melihat varian apa saat ini, dan sebagainya. Sehingga kita tidak lagi melihat kondisi di Tiongkok.
"Pemerintah bisa menetapkan PPKM dihentikan di provinsi tertentu saja dan dilanjutkan di provinsi yang kasusnya masih tinggi, jika diberlakukan di semua provinsi maka covid-19 bisa dijadikan sebagai penyakit umum dengan catatan orang yang tervaksinasi dosis lengkap sudah 98% sehingga kalaupun ada kasus selanjutnya sudah ringan," ujarnya.
"Dengan demikian pemerintah bisa menetapkan bahwa covid-19 sebagai penyakit umum. Kemudian mengikuti PPKM dihentikan di beberapa provinsi yang memiliki tingkat surveilans tinggi," pungkasnya. (H-3)
Jika semula diminta hasil PCR sudah keluar maksimal 48 jam sebelum keberangkatan kini syarat tersebut berubah menjadi 72 jam sebelum keberangkatan.
Selain ketersediaan data, Lapor Covid-19 juga menyoroti skor kelengkapan parameter data covid-19 yang disajikan di situs provinsi.
Perjalanan penanganan covid-19 yang dilakukan BNPB dan kementeran-lembaga terkait, dimulai sejak pemulangan WNI dari Wuhan pada awal tahun 2020.
Langkah ini untuk mengoptimalkan kebijakan berlapis dengan pendekatan digital demi pengendalian covid-19, termasuk antisipasi masuknya virus varian baru ke Indonesia.
Laboratorium yang belum memasukkan data ke NAR, mulai hari Senin, 12 Juli 2021 hasil swab PCR/antigennya tidak berlaku untuk penerbangan/perjalanan.
KEMENTERIAN Kesehatan melaporkan per 14 Desember 2023 kasus baru covid-19 bertambah 359 kasus meningkat 13% dibandingkan kemarin sehingga saat ini ada 1.499 kasus aktif covid-19.
KEMENTERIAN Kesehatan mengimbau agar masyarakat melakukan tes antigen mandiri jika mengalami gejala covid-19 baru yang disebabkan varian Arcturus.
Direktur Pasca Sarjana Universitas YARSI Prof Tjandra Yoga Aditama menyarankan lima hal yang perlu dilakukan Pemerintah usai mencabut kebijakan PPKM.
SEBANYAK 41.117 orang divaksin booster hari ini sehingga total masyarakat yang sudah divaksin booster pertama sebanyak 68 juta orang.
Testing dan tracer dilakukan untuk Mencegah terjadinya klaster Covid-19 di lingkungan sekolah selama Pembelajaran Tatap Muka (PTM).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved