Headline
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat drastis sejak insiden perbatasan
KEBENCANAAN yang terjadi di Indonesia tidak hanya mengancam keselamatan penduduk semata, tetapi juga mengancam sejumlah sekolah. Oleh sebab itu, Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti berharap materi penyelamatan kebencanaan masuk kurikulum khusus.
Menurut LaNyalla, bencana yang terjadi tak jarang memakan korban siswa yang masih melakukan aktivitas di lingkungan sekolah.
"Kebencanaan seperti gempa bumi, banjir, dan longsor datangnya sering kali tidak terduga dan memakan korban. Para siswa belum mampu melakukan penyelamatan diri dan berpotensi menjadi korban," kata LaNyalla dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu (3/12).
Baca juga: Program Beasiswa Jokowi Dinilai Pacu Pemerataan Pendidikan
Untuk itu, LaNyalla mendorong agar penyelamatan diri saat menghadapi kebencanaan dimasukkan ke kurikulum sekolah atau kurikulum khusus.
"Artinya, sekolah yang berada di daerah rawan bencana, materi penyelamatan kebencanaan lebih dianjurkan untuk dipelajari secara mendalam," paparnya.
Senator asal Jawa Timur itu menambahkan, materi penyelamatan diri dari kebencanaan harus lebih ditekankan pada daerah-daerah rawan bencana.
"Karena masyarakat dan siswa di daerah rawan bencana secara praktik harus mengetahui tindakan pertama saat ada bencana. Sedangkan daerah yang lebih aman penekanannya pada pengetahuan," paparnya. (RO/OL-16)
Perilaku La Nyalla diduga melanggar Pasal 15 Peraturan DPD RI Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kode Etik DPD RI.
PAKAR hukum tata negara Universitas Andalas Feri Amsari mengkritik langkah Ketua DPD RI La Nyalla Mataliti. Feri menilai La nyala ingin mengesahkan Tata Tertib (Tatib)
Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti buka puasa bersama dengan Senator baru yang terpilih pada Pemilu, Kamis (14/2) lalu.
DEWAN Perwakilan Daerah (DPD) RI akan membentuk Panitia Khusus (Pansus) Kecurangan Pemilu untuk mengungkap banyaknya dugaan pelanggaran dan kecurangan Pemilu 2024.
Jika kesepakatan WTO membuat nelayan Indonesia, terutama yang kecil menderita, berarti pemerintah menabrak amanat konstitusi.
Menurut LaNyalla, praktik ketatanegaraan Indonesia sejak era Reformasi telah meninggalkan Pancasila sebagai dasar sistem bernegara.
Ketika tren pengangguran terbuka secara nasional menunjukkan penurunan, tingkat pengangguran dari perguruan tinggi justru meningkat
Melalui kurikulum tersebut, siswa tidak hanya unggul dalam akademis tetapi juga memiliki karakter Islami yang kuat dan siap melanjutkan pendidikan ke tingkat internasional.
Ing madya mangun karsa, hampir tidak pernah diterapkan dalam diktum skema kebijakan pendidikan nasional.
Kurikulum tematik pengelolaan sampah sebagai muatan lokal ini kini diimplementasikan hingga ke hamper 1.600 sekolah.
Kemendikdasmen akan tetap memberikan komitmen untuk menyelaraskan agenda nasional dengan program prioritas SEAMEO 2021 - 2030, di antaranya melalui 13 tahun wajib belajar
Keselarasan kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI) menjadi langkah strategis dalam menekan angka pengangguran.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved