Headline
Sebaiknya negara mengurus harga barang dulu.
KEBENCANAAN yang terjadi di Indonesia tidak hanya mengancam keselamatan penduduk semata, tetapi juga mengancam sejumlah sekolah. Oleh sebab itu, Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti berharap materi penyelamatan kebencanaan masuk kurikulum khusus.
Menurut LaNyalla, bencana yang terjadi tak jarang memakan korban siswa yang masih melakukan aktivitas di lingkungan sekolah.
"Kebencanaan seperti gempa bumi, banjir, dan longsor datangnya sering kali tidak terduga dan memakan korban. Para siswa belum mampu melakukan penyelamatan diri dan berpotensi menjadi korban," kata LaNyalla dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu (3/12).
Baca juga: Program Beasiswa Jokowi Dinilai Pacu Pemerataan Pendidikan
Untuk itu, LaNyalla mendorong agar penyelamatan diri saat menghadapi kebencanaan dimasukkan ke kurikulum sekolah atau kurikulum khusus.
"Artinya, sekolah yang berada di daerah rawan bencana, materi penyelamatan kebencanaan lebih dianjurkan untuk dipelajari secara mendalam," paparnya.
Senator asal Jawa Timur itu menambahkan, materi penyelamatan diri dari kebencanaan harus lebih ditekankan pada daerah-daerah rawan bencana.
"Karena masyarakat dan siswa di daerah rawan bencana secara praktik harus mengetahui tindakan pertama saat ada bencana. Sedangkan daerah yang lebih aman penekanannya pada pengetahuan," paparnya. (RO/OL-16)
Perilaku La Nyalla diduga melanggar Pasal 15 Peraturan DPD RI Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kode Etik DPD RI.
PAKAR hukum tata negara Universitas Andalas Feri Amsari mengkritik langkah Ketua DPD RI La Nyalla Mataliti. Feri menilai La nyala ingin mengesahkan Tata Tertib (Tatib)
Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti buka puasa bersama dengan Senator baru yang terpilih pada Pemilu, Kamis (14/2) lalu.
DEWAN Perwakilan Daerah (DPD) RI akan membentuk Panitia Khusus (Pansus) Kecurangan Pemilu untuk mengungkap banyaknya dugaan pelanggaran dan kecurangan Pemilu 2024.
Jika kesepakatan WTO membuat nelayan Indonesia, terutama yang kecil menderita, berarti pemerintah menabrak amanat konstitusi.
Menurut LaNyalla, praktik ketatanegaraan Indonesia sejak era Reformasi telah meninggalkan Pancasila sebagai dasar sistem bernegara.
Pemprov Jateng juga sudah menyiapkan sejumlah alternatif lahan untuk membuat padepokan silat berstandar nasional maupun internasional.
Program ini dirancang untuk mencetak lulusan yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga siap bersaing di pasar tenaga kerja internasional.
SEBANYAK 100 titik Sekolah Rakyat dipastikan akan beroperasional, setidaknya di awal Agustus 2025. Itu diperkirakan bakal menampung lebih dari 9.700 siswa.
Tagana bekerja sama dengan BBPPKS Banjarmasin telah membuat program Tagana masuk sekolah untuk semua sekolah rakyat di Kalsel.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti, mengatakan terdapat kesalahpahaman masyarakat terkait hadirnya Permendikdasmen soal kurikulum.
Vertical Collaborative Board di jenjang SD, yang mendorong siswa untuk berkolaborasi, berbagi ide, serta mengasah kemampuan berpikir kritis dan komunikasi efektif.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved