Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
PERSATUAN Guru Besar Indonesia (Pergubi) mengungkapkan bahwa jumlah guru besar di Indonesia masih minim. Tercatat presentase guru besar kurang dari 2% atau sekitar 5.478 profesor.
"Implikasi dari jumlah guru besar yang tidak banyak ini tentu jumlah doktor pasti tidak akan terpenuhi. Jumlah doktor yang kurang tentu dari tahun ke tahun jumlah guru besar juga tidak akan terpenuhi juga. Karena untuk mendirikan prodi S3 itu wajib memiliki dua profesor," ungkap Sekjen Pergubi, Prof. Arief dalam RDPU bersama Komisi X DPR RI, Kamis (17/11).
Kurangnya jumlah guru besar tidak diimbangi dengan kebijakan mengakselerasi tercapainya jumlah guru besar yang dibutuhkan. Justru sebaliknya, sejumlah kebijakan malah menghambatnya.
Dijelaskannya, dosen yang ada di perguruan tinggi (PT) saat ini didominasi dosen bergelar S2 dan dengan jenjang jabatan di bawah Lektor, bahkan tanpa jenjang jabatan. Hal itu juga dipengaruhi banyaknya dosen yang belum mempunyai atau belum lulus sertifikasi dosen (serdos).
Menurut Arief, kebijakan serdos yang ada saat ini sangat menghambat para dosen. Padahal banyak dosen yang sudah mengabdi lama namun sulit untuk naik jenjang jabatannya.
Baca juga: Wakil Ketua MPR Apresiasi W-20 Indonesia Ikut Sukseskan KTT G-20
"Ada kebijakan baru yang sangat menggangu kami para dosen yaitu kebijakan sertifikasi dosen yang dulu itu bagi mereka yang kerja sudah lama jenjang kepangkatan sudah tinggi Lektor, Doktor itu dihitung untuk penilaian. Misalnya Doktor angkanya 5, kemudian Lektor 4, sehingga gradenya dia lolos harus 4,0 itu sudah diperhitungkan. Itu membantu teman-teman kami lah untuk urus sertifikasi dosen," terangnya.
"Aturan beberapa tahun yang lalu kemudian untuk serdos setelah eligible kemudian di persyaratkan untuk masuk jadi serdos itu mereka harus tes dulu. Tesnya adalah TOEFL dan TPA. Mungkin 5-6 kali ujian gak lulus. Harus ada afirmasi bagi mereka yang sudah berkontribusi besar," sambung Arief.
Arief menilai hal tersebut sangat kontradiktif dengan keinginan Menteri Nadiem Makarim yang ingin memberi kebebasan di PT. Kebijakan MBKM ternyata tidak semerdeka yang diharapkan para dosen. Aturan seperti serdos justru membelenggu dan memperlambat proses tercapainya kebebasan tersebut.(OL-4)
Kultur akademik kerap dipandang sebagai penyelesaian kewajiban kerja semata sehingga upaya ini bertentangan dengan perwujudkan pendidikan tinggi yang berkualitas.
Universitas Widyatama (UTama) memberikan kesempatan kepada hampir 1.000 siswa SMA dan SMK dari sejumlah daerah di Jawa Barat (Jabar) ikuti program Trial Class “Satu Hari Menjadi Mahasiswa”.
Wisuda kali ini diikuti 272 peserta dari empat fakultas.
Universitas yang sudah berdiri sejak 1958 itu terus memacu diri untuk meningkatkan kapasitas dan kualitasnya
Kegiatan yang baru pertama kalinya digelar ini bertujuan untuk membangun konektivitas antara perguruan tinggi dengan masyarakat umum
Disaat senat Universitas Siliwangi Tasikmalaya menggelar deklarasi damai jelang Pemilu 2024, BEM mendukung senat untuk bersikap kritis.
Di tengah-tengah padatnya aktivitas kuliah, nongkrong dekat kampus jadi kegiatan tambahan para mahasiswa.
Pancasila dan khilafah tidak bisa hidup berdampingan di Indonesia. Salah satunya harus dikorbankan.
SOSOK Prof Yudian Wahyudi menjadi salah satu lulusan pesantren yang berhasil di dunia akademik. Dari Pesantren Termas di Pacitan, Jawa Timur.
Adapun pada pilkada 2007 dan 2012, partisipasi pemilih mencapai sekitar 65 persen. Sedangkan pilkada 2017 jumlahnya meningkat lebih dari 70%.
KEPALA Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol Suhardi Alius mengatakan radikalisme tidak boleh dibiarkan tumbuh di lingkungan kampus.
"Saya kira tahun ini dimungkinkan perguruan tinggi dibuka. Saya kira dengan cara terbatas, kapasitasnya terbatas, kemudian jamnya terbatas, kemudian mata kuliahnya terbatas," kata Ariza
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved