Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengapresiasi Women 20 (W-20) Indonesia yang telah berhasil melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik, dalam mendukung peran Indonesia sebagai Presidensi G-20 pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G-20 di Bali.
Masuknya delapan paragraf mengenai upaya pemberdayaan perempuan dalam Deklarasi Pimpinan G-20 Bali yang terdiri atas 52 paragraf itu, ujar Lestari, merupakan bukti nyata komitmen G-20 terhadap pemberdayaan perempuan.
"Apresiasi setinggi-tingginya kepada W-20 Indonesia yang berhasil mengemban tugas dengan baik di saat Indonesia sebagai Presidensi G-20 di Bali," ujar Rerie, sapaan akrab Lestari, dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Kamis (17/11).
Di ujung penyelenggaraan KTT G-20 di Bali itu, ujar Rerie, sejumlah komitmen tentang pemberdayaan perempuan menjadi bagian dari Deklarasi Pimpinan G20 Bali, antara lain mencakup tentang komitmen untuk menjamin akses pasokan pangan bagi perempuan, penguatan literasi digital, penguatan ekonomi berkelanjutan dan inklusif bagi perempuan, pekerjaan yang layak, integrasi antara perempuan dan penyandang disabilitas.
Baca juga: Ini Kata Co-chair Y-20 Soal Partisipasi di COP27 Mesir
Kemudian, tambah Rerie, yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu, para pimpinan negara G-20 juga mendorong kemudahan akses pendidikan bagi perempuan, serta kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.
Bahkan, ujarnya, upaya pemberdayaan perempuan pada Deklarasi Pimpinan G-20 Bali itu disepakati sebagai inti dari upaya pemulihan inklusif dan pembangunan berkelanjutan.
Setelah menjadi bagian dari Deklarasi Pimpinan G-20, tegas Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, komitmen pimpinan negara-negara G-20 terkait kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di berbagai bidang itu memerlukan pengawalan yang intens agar bisa segera direalisasikan di setiap negara anggota, termasuk di Indonesia.
Tindak lanjut untuk merealisasikan komitmen pemberdayaan perempuan itu di Tanah Air, ujar Rerie, membutuhkan kolaborasi dari semua pihak, para pemangku kepentingan dan masyarakat untuk mewujudkannya.
Sebelumnya, pertemuan W-20, telah melahirkan komunike yang meminta agar pemimpin G-20 untuk berkomitmen menerapkan roadmap Brisbane target, menciptakan jaringan gender data G-20 dan W-20 outcome dashboard, serta mengembangkan dan meningkatkan strategi nasional berbasis nilai-nilai dan kesetaraan gender.
W-20 merupakan engagement group G-20 yang membentuk jaringan pemberdayaan perempuan untuk mendorong pengadopsian komitmen G-20 terkait isu perempuan. (RO/OL-16)
WAKIL Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat mendorong pengakuan negara terhadap eksistensi masyarakat adat dengan segera mengesahkan RUU Masyarakat Hukum Adat (RUU MHA).
Tragedi longsor Bantargebang yang menewaskan 4 pekerja menjadi alarm krisis sampah. Simak analisis Eddy Soeparno soal implementasi Perpres PSEL 2025.
Lestari Moerdijat mengatakan, dibutuhkan komitmen semua pihak untuk mewujudkan upaya yang lebih baik dalam pencegahan dan penanganan masalah kesehatan jiwa pada anak dan remaja.
WAKIL Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menegaskan pentingnya penguatan peran perempuan dalam ekosistem Meeting, Incentive, Convention, Exhibition (MICE).
WAKIL Ketua MPR RI sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menegaskan komitmennya dalam memperkuat peran perempuan sebagai pilar utama pembangunan desa.
Wakil Ketua MPR RI sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), menekankan pentingnya sistem jaminan kesehatan nasional.
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menegaskan kebinekaan harus menjadi kekuatan bangsa di tengah momentum perayaan Nyepi dan Idul Fitri.
Tradisi mudik Lebaran harus mampu dimanfaatkan untuk melestarikan nilai-nilai persatuan dan toleransi di tengah masyarakat.
WAKIL Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat mendorong pengakuan negara terhadap eksistensi masyarakat adat dengan segera mengesahkan RUU Masyarakat Hukum Adat (RUU MHA).
RUU PPRT resmi jadi inisiatif DPR RI pada 12 Maret 2026. Lestari Moerdijat tegaskan pentingnya UU PPRT untuk perlindungan pekerja dan kepastian hubungan kerja.
Lestari mengingatkan bahwa tantangan mudik tahun ini semakin kompleks, terutama dengan adanya ancaman krisis iklim yang berpotensi mengganggu mobilitas masyarakat.
Lestari Moerdijat soroti pentingnya kebijakan struktural bagi kesetaraan perempuan di IWD 2026. Simak data kesenjangan gender dan perlindungan perempuan terbaru.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved