Headline
Presiden Trump telah bernegosiasi dengan Presiden Prabowo.
Presiden Trump telah bernegosiasi dengan Presiden Prabowo.
Warga bahu-membahu mengubah kotoran ternak menjadi sumber pendapatan
WAKIL Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengapresiasi Women 20 (W-20) Indonesia yang telah berhasil melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik, dalam mendukung peran Indonesia sebagai Presidensi G-20 pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G-20 di Bali.
Masuknya delapan paragraf mengenai upaya pemberdayaan perempuan dalam Deklarasi Pimpinan G-20 Bali yang terdiri atas 52 paragraf itu, ujar Lestari, merupakan bukti nyata komitmen G-20 terhadap pemberdayaan perempuan.
"Apresiasi setinggi-tingginya kepada W-20 Indonesia yang berhasil mengemban tugas dengan baik di saat Indonesia sebagai Presidensi G-20 di Bali," ujar Rerie, sapaan akrab Lestari, dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Kamis (17/11).
Di ujung penyelenggaraan KTT G-20 di Bali itu, ujar Rerie, sejumlah komitmen tentang pemberdayaan perempuan menjadi bagian dari Deklarasi Pimpinan G20 Bali, antara lain mencakup tentang komitmen untuk menjamin akses pasokan pangan bagi perempuan, penguatan literasi digital, penguatan ekonomi berkelanjutan dan inklusif bagi perempuan, pekerjaan yang layak, integrasi antara perempuan dan penyandang disabilitas.
Baca juga: Ini Kata Co-chair Y-20 Soal Partisipasi di COP27 Mesir
Kemudian, tambah Rerie, yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu, para pimpinan negara G-20 juga mendorong kemudahan akses pendidikan bagi perempuan, serta kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.
Bahkan, ujarnya, upaya pemberdayaan perempuan pada Deklarasi Pimpinan G-20 Bali itu disepakati sebagai inti dari upaya pemulihan inklusif dan pembangunan berkelanjutan.
Setelah menjadi bagian dari Deklarasi Pimpinan G-20, tegas Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, komitmen pimpinan negara-negara G-20 terkait kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di berbagai bidang itu memerlukan pengawalan yang intens agar bisa segera direalisasikan di setiap negara anggota, termasuk di Indonesia.
Tindak lanjut untuk merealisasikan komitmen pemberdayaan perempuan itu di Tanah Air, ujar Rerie, membutuhkan kolaborasi dari semua pihak, para pemangku kepentingan dan masyarakat untuk mewujudkannya.
Sebelumnya, pertemuan W-20, telah melahirkan komunike yang meminta agar pemimpin G-20 untuk berkomitmen menerapkan roadmap Brisbane target, menciptakan jaringan gender data G-20 dan W-20 outcome dashboard, serta mengembangkan dan meningkatkan strategi nasional berbasis nilai-nilai dan kesetaraan gender.
W-20 merupakan engagement group G-20 yang membentuk jaringan pemberdayaan perempuan untuk mendorong pengadopsian komitmen G-20 terkait isu perempuan. (RO/OL-16)
PEMBERDAYAAN penyandang disabilitas perlu terus ditingkatkan untuk mendukung proses pembangunan nasional. Saat ini berbagai tantangan masih kerap dihadapi oleh penyandang disabilitas.
SETIAP anak bangsa harus mampu mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung dalam Empat Pilar Kebangsaan untuk menjawab tantangan di masa datang.
PELESTARIAN dan pemanfaatan situs purbakala harus terus dilakukan. Salah satunya untuk mendukung upaya mewujudkan ketersediaan sarana pendidikan yang berkelanjutan bagi masyarakat.
Transisi energi peralihan dari energi berbasis karbon menuju sumber energi bersih dan terbarukan seperti surya, angin, air, dan geotermal kini dipandang sebagai kebutuhan moral
WAKIL Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengatakan menunggu undangan dari Ketua MPR Ahmad Muzani untuk membahas surat desakan pemakzulan terhadap Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka
WAKIL Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menyebut negara ASEAN berperan dalam menjaga stabilitas global.
DUKUNGAN penuh peningkatan kualitas sekolah vokasi untuk melahirkan sumber daya manusia (SDM) yang terampil sangat diperlukan sebagai bagian dari upaya menekan angka pengangguran.
PERLUASAN akses pendidikan tinggi harus terus dilakukan. Salah satunya dengan mengedepankan digitalisasi sebagai bagian langkah strategis dalam pembangunan SDM unggul.
Selain dukungan dalam bentuk kebijakan, efektivitas sistem perlindungan perempuan dan anak sangat membutuhkan political will dari para pemangku kepentingan.
MASA pengenalan lingkungan sekolah (MPLS) siswa baru di beberapa daerah sudah akan dimulai, bersamaan dengan dimulainya tahun ajaran baru.
PENGUATAN langkah koordinasi dan sinergi antarpara pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah serta masyarakat harus mampu melahirkan gerakan antikekerasan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved