Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengapresiasi Women 20 (W-20) Indonesia yang telah berhasil melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik, dalam mendukung peran Indonesia sebagai Presidensi G-20 pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G-20 di Bali.
Masuknya delapan paragraf mengenai upaya pemberdayaan perempuan dalam Deklarasi Pimpinan G-20 Bali yang terdiri atas 52 paragraf itu, ujar Lestari, merupakan bukti nyata komitmen G-20 terhadap pemberdayaan perempuan.
"Apresiasi setinggi-tingginya kepada W-20 Indonesia yang berhasil mengemban tugas dengan baik di saat Indonesia sebagai Presidensi G-20 di Bali," ujar Rerie, sapaan akrab Lestari, dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Kamis (17/11).
Di ujung penyelenggaraan KTT G-20 di Bali itu, ujar Rerie, sejumlah komitmen tentang pemberdayaan perempuan menjadi bagian dari Deklarasi Pimpinan G20 Bali, antara lain mencakup tentang komitmen untuk menjamin akses pasokan pangan bagi perempuan, penguatan literasi digital, penguatan ekonomi berkelanjutan dan inklusif bagi perempuan, pekerjaan yang layak, integrasi antara perempuan dan penyandang disabilitas.
Baca juga: Ini Kata Co-chair Y-20 Soal Partisipasi di COP27 Mesir
Kemudian, tambah Rerie, yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu, para pimpinan negara G-20 juga mendorong kemudahan akses pendidikan bagi perempuan, serta kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.
Bahkan, ujarnya, upaya pemberdayaan perempuan pada Deklarasi Pimpinan G-20 Bali itu disepakati sebagai inti dari upaya pemulihan inklusif dan pembangunan berkelanjutan.
Setelah menjadi bagian dari Deklarasi Pimpinan G-20, tegas Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, komitmen pimpinan negara-negara G-20 terkait kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di berbagai bidang itu memerlukan pengawalan yang intens agar bisa segera direalisasikan di setiap negara anggota, termasuk di Indonesia.
Tindak lanjut untuk merealisasikan komitmen pemberdayaan perempuan itu di Tanah Air, ujar Rerie, membutuhkan kolaborasi dari semua pihak, para pemangku kepentingan dan masyarakat untuk mewujudkannya.
Sebelumnya, pertemuan W-20, telah melahirkan komunike yang meminta agar pemimpin G-20 untuk berkomitmen menerapkan roadmap Brisbane target, menciptakan jaringan gender data G-20 dan W-20 outcome dashboard, serta mengembangkan dan meningkatkan strategi nasional berbasis nilai-nilai dan kesetaraan gender.
W-20 merupakan engagement group G-20 yang membentuk jaringan pemberdayaan perempuan untuk mendorong pengadopsian komitmen G-20 terkait isu perempuan. (RO/OL-16)
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan peran keluarga sebagai ruang yang aman bagi perempuan, sebagai bagian penting dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.
WAKIL Ketua MPR RI Lestari Moerdijat, mengatakan peran generasi muda sangat dibutuhkan dalam upaya membangun ekosistem pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan.
Lestari Moerdijat mengatakan pemenuhan hak anak berkebutuhan khusus (ABK) dan disabilitas harus terus digencarkan di berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hal pendidikan.
WAKIL Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, mengatakan landasan kerja yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan harus menjadi acuan para pemangku kepentingan dalam pembangunan.
Lestari Moerdijat, menegaskan pentingnya membangun sistem peringatan dini bencana yang akurat dan mudah dipahami, agar risiko dampak cuaca ekstrem dapat ditekan semaksimal mungkin.
KETUA Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani menduga maraknya praktik pembalakan liar sebagai salah satu faktor yang memperparah banjir Sumatra dan Aceh.
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan peran keluarga sebagai ruang yang aman bagi perempuan, sebagai bagian penting dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.
WAKIL Ketua MPR RI Lestari Moerdijat, mengatakan peran generasi muda sangat dibutuhkan dalam upaya membangun ekosistem pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan.
Lestari Moerdijat mengatakan pemenuhan hak anak berkebutuhan khusus (ABK) dan disabilitas harus terus digencarkan di berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hal pendidikan.
WAKIL Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, mengatakan landasan kerja yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan harus menjadi acuan para pemangku kepentingan dalam pembangunan.
Berbagai pengalaman menghadapi bencana alam yang telah terjadi harus menjadi pembelajaran bagi kita agar mampu memitigasi sejumlah potensi bencana di tanah air.
Lestari mengungkapkan bahwa pada penghujung 2025, sejumlah pakar sebenarnya telah menyampaikan peringatan mengenai potensi hujan lebat, fluktuasi cuaca, serta dampak perubahan iklim.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved