Headline
Indonesia tangguhkan pembahasan soal Dewan Perdamaian.
Kumpulan Berita DPR RI
LANGKAH strategis yang konsisten dan terukur untuk menurunkan angka prevalensi stunting harus segera direalisasikan untuk mengakselerasi pencapaian prevalensi stunting 14% pada 2024. Ini mesti dilakukan saat potensi dampak krisis global di Tanah Air.
"Catatan prevalensi stunting di Tanah Air memang memperlihatkan kecenderungan turun pada beberapa tahun terakhir. Namun potensi ancaman dampak sejumlah krisis global harus diantisipasi dengan langkah-langkah strategis agar kebutuhan gizi keluarga tetap terpenuhi," kata Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Selasa (1/11).
Berdasarkan hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) Kementerian Kesehatan, prevalensi stunting balita Indonesia mencapai 24,4% pada 2021. Berdasarkan kategori prevalensi stunting yang dibuat Badan Kesehatan Dunia (WHO), capaian Indonesia itu masuk kategori prevalensi stunting menengah (20%-29%).
Di tengah potensi ancaman dampak krisis global saat ini, pemerintah menargetkan penurunan angka prevalensi stunting berlanjut, hingga tercatat 14% pada 2024. Menurut Lestari, berbagai langkah strategis harus segera direalisasikan lewat pemanfaatan sejumlah sumber daya yang dimiliki setiap daerah dalam pemenuhan gizi seimbang bagi setiap keluarga.
Kesiapan setiap pemangku kepentingan di pusat dan daerah, jelas Rerie, sapaan akrab Lestari, harus dipastikan agar strategi yang telah dirancang dapat berjalan sesuai rencana. Rerie yang juga anggota Komisi X DPR dari Dapil II Jawa Tengah mendorong semua pihak, kementerian, dan lembaga, serta masyarakat bahu-membahu lewat kolaborasi yang baik untuk merealisasikan pemenuhan gizi seimbang bagi setiap keluarga.
Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu berpendapat, perlu gerakan yang masif untuk mengakselerasi pemenuhan gizi seimbang pada setiap anggota keluarga di Indonesia agar target prevalensi stunting nasional tercapai. Ini karena, tegas Rerie, pencapaian prevalensi stunting 14% pada 2024 bukanlah hal yang mudah. Tanpa gerak bersama dari semua pihak, sulit untuk mewujudkannya. (OL-14)
Banyak orang tua merasa bangga ketika buah hatinya yang masih balita sudah mahir menyebutkan warna dalam bahasa Inggris atau hafal lagu-lagu populer dari video di ponsel.
Kombinasi gerakan mengayun dan suara mesin kendaraan bekerja secara sinergis menenangkan sistem saraf anak.
Edukasi seksual tidak perlu menunggu anak dewasa. Sebaliknya, langkah perlindungan ini justru harus dimulai sejak usia dini untuk membentengi anak dari pelecehan seksual.
Jarak struktur bangunan yang tidak terlalu menempel pada lereng menjadi faktor kunci minimnya dampak fatal.
Berdasarkan pemantauan terbaru, jumlah pengungsi mulai menunjukkan tren penurunan seiring dengan surutnya genangan di beberapa wilayah.
Polisi mendalami dugaan penelantaran anak dalam kasus balita jatuh dari balkon rumah kontrakan di Jatinegara. Anak diduga hanya diasuh kakaknya.
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menilai kebijakan pemerintah menunda akses akun digital, termasuk media sosial, bagi anak di bawah usia 16 tahun merupakan langkah penting.
Lestari Moerdijat mengatakan, dibutuhkan komitmen semua pihak untuk mewujudkan upaya yang lebih baik dalam pencegahan dan penanganan masalah kesehatan jiwa pada anak dan remaja.
Perkembangan dunia digital harus diimbangi dengan sistem perlindungan yang memadai bagi setiap warga negara, termasuk perempuan dan anak, dari ancaman yang menyertainya.
Komitmen negara untuk melindungi dan memenuhi hak setiap warganya, termasuk penyandang disabilitas, harus konsisten diwujudkan dengan dukungan semua pihak.
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat tegaskan pentingnya kesiapsiagaan bencana sebagai wujud nilai Empat Pilar Kebangsaan dan solidaritas sosial masyarakat.
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menegaskan peran strategis Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) dalam meningkatkan kualitas SDM.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved