Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
DIREKTUR Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menekankan mendukung penuh program pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk pembiayaan deteksi dini 14 penyakit yang menyebabkan kematian di Indonesia termasuk diabetes dan stroke.
"Pokoknya BPJS Kesehatan itu dengan senang hati terkait deteksi dini. Yang jelas kami anggarkan 2023 sekitar Rp8 triliun untuk skrining dan akibat skrining," Kata Ali dalam Workshop di RSUD Bali Mandara, Denpasar Bali, Rabu (12/10).
Sebanyak 14 penyakit dapat dilakukan deteksi dini dsn biaya ditanggung oleh Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebagai upaya preventif. Sebanyak 14 penyakit tersebut yakni Hipertiroid kongenital, Thalasemia, Anemia dan kanker anak.
Kemudian Stroke, Serangan jantung, Hipertensi, Penyakit paru non infeks, Tuberkulosis, Kanker paru, Hepatitis, Diabetes, Kanker payudara, Kanker serviks, dan Kanker usus.
"Ditetapkan Rp8 triliun untuk membantu deteksi dini jelas untuk masyarakat Indonesia yang banyak yang sakit. Masalahnya seperti orang yang mengidap kanker atau stroke banyak juga yang tidak merasa. Kalau dilakukan skrining yag tadi dideteksi maka menemukan kasus baru sehingga dilakukan pengobatan dan merawat," ujarnya.
Penghitungan untuk penyakit jantung, stroke, dan sebagainya jika diskrining akan tambah berapa penyakit sehinga dibutuhkan Rp8 triliun.
Sementara itu Koordinator Advokasi Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Watch Timboel menjelaskan JKN sudah memberikan pelayanan yang baik, sehingga ke depan ditentukan dari pelayanan dan kepesertaan dan pasien-pasien akan lebih mudah dan bisa bergotong-royong.
"Diharapkan digitalisasi pada umur 10 tahun program JKN bisa update yang bisa membantu masyarakat dari pemeriksaan skrinning awal," ujarnya. (Iam)
Kemenkes menegaskan rumah sakit tidak boleh menolak pasien peserta PBI dengan status JKN nonaktif sementara hingga tiga bulan.
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung memberikan jaminan keamanan bagi 270.000 warga Jakarta pemegang kartu Penerima Bantuan Iuran atau PBI BPJS Kesehatan.
ANGGOTA Komisi IX DPR RI, Edy Wuryanto, menilai penonaktifan mendadak kepesertaan PBI BPJS Kesehatan telah membuka celah serius dalam perlindungan kesehatan rakyat miskin.
MENTERI Sosial Saifullah Yusuf menegaskan pembaruan kepesertaan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional atau PBI BPJS Kesehatan merupakan bagian dari transformasi data.
Pakar dari UGM mengomentari kebijakan penonaktifan PBI BPJS Kesehatan yang disebut dilakukan untuk memutakhirkan data penerima bantuan.
Simak cara mendapatkan PBI BPJS Kesehatan, syarat, dan pendaftaran bagi warga miskin serta rentan agar mendapatkan layanan kesehatan gratis dari pemerintah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved