Headline
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Kawasan Pegunungan Kendeng kritis akibat penebangan dan penambangan ilegal.
DIREKTUR Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menekankan mendukung penuh program pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk pembiayaan deteksi dini 14 penyakit yang menyebabkan kematian di Indonesia termasuk diabetes dan stroke.
"Pokoknya BPJS Kesehatan itu dengan senang hati terkait deteksi dini. Yang jelas kami anggarkan 2023 sekitar Rp8 triliun untuk skrining dan akibat skrining," Kata Ali dalam Workshop di RSUD Bali Mandara, Denpasar Bali, Rabu (12/10).
Sebanyak 14 penyakit dapat dilakukan deteksi dini dsn biaya ditanggung oleh Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebagai upaya preventif. Sebanyak 14 penyakit tersebut yakni Hipertiroid kongenital, Thalasemia, Anemia dan kanker anak.
Kemudian Stroke, Serangan jantung, Hipertensi, Penyakit paru non infeks, Tuberkulosis, Kanker paru, Hepatitis, Diabetes, Kanker payudara, Kanker serviks, dan Kanker usus.
"Ditetapkan Rp8 triliun untuk membantu deteksi dini jelas untuk masyarakat Indonesia yang banyak yang sakit. Masalahnya seperti orang yang mengidap kanker atau stroke banyak juga yang tidak merasa. Kalau dilakukan skrining yag tadi dideteksi maka menemukan kasus baru sehingga dilakukan pengobatan dan merawat," ujarnya.
Penghitungan untuk penyakit jantung, stroke, dan sebagainya jika diskrining akan tambah berapa penyakit sehinga dibutuhkan Rp8 triliun.
Sementara itu Koordinator Advokasi Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Watch Timboel menjelaskan JKN sudah memberikan pelayanan yang baik, sehingga ke depan ditentukan dari pelayanan dan kepesertaan dan pasien-pasien akan lebih mudah dan bisa bergotong-royong.
"Diharapkan digitalisasi pada umur 10 tahun program JKN bisa update yang bisa membantu masyarakat dari pemeriksaan skrinning awal," ujarnya. (Iam)
BPJS Kesehatan meluncurkan Open Call for Research Proposal Tahun 2025 pada Senin (16/6) di Jakarta.
BPJS Kesehatan terus menunjukkan komitmennya dalam menjamin keberlangsungan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui sistem pembiayaan layanan kesehatan
MENTERI Kesehatan (Menkes) RI Budi Gunadi Sadikin menyampaikan kesiapan sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) untuk peserta BPJS Kesehatan.
BPJS Kesehatan memastikan bahwa seluruh peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tetap bisa mengakses pelayanan, baik layanan administrasi kepesertaan JKN maupun layanan kesehatan
Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menegaskan BPJS Kesehatan tidak akan gagal bayar di tahun 2025.
JKN menjadi asa bagi seluruh masyarakat Indonesia dalam mengakses pelayanan di fasiltas kesehatan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved