Headline
Pesan Presiden ialah efisiensi dimulai dari level atas.
Kumpulan Berita DPR RI
DIREKTUR Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menekankan mendukung penuh program pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk pembiayaan deteksi dini 14 penyakit yang menyebabkan kematian di Indonesia termasuk diabetes dan stroke.
"Pokoknya BPJS Kesehatan itu dengan senang hati terkait deteksi dini. Yang jelas kami anggarkan 2023 sekitar Rp8 triliun untuk skrining dan akibat skrining," Kata Ali dalam Workshop di RSUD Bali Mandara, Denpasar Bali, Rabu (12/10).
Sebanyak 14 penyakit dapat dilakukan deteksi dini dsn biaya ditanggung oleh Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebagai upaya preventif. Sebanyak 14 penyakit tersebut yakni Hipertiroid kongenital, Thalasemia, Anemia dan kanker anak.
Kemudian Stroke, Serangan jantung, Hipertensi, Penyakit paru non infeks, Tuberkulosis, Kanker paru, Hepatitis, Diabetes, Kanker payudara, Kanker serviks, dan Kanker usus.
"Ditetapkan Rp8 triliun untuk membantu deteksi dini jelas untuk masyarakat Indonesia yang banyak yang sakit. Masalahnya seperti orang yang mengidap kanker atau stroke banyak juga yang tidak merasa. Kalau dilakukan skrining yag tadi dideteksi maka menemukan kasus baru sehingga dilakukan pengobatan dan merawat," ujarnya.
Penghitungan untuk penyakit jantung, stroke, dan sebagainya jika diskrining akan tambah berapa penyakit sehinga dibutuhkan Rp8 triliun.
Sementara itu Koordinator Advokasi Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Watch Timboel menjelaskan JKN sudah memberikan pelayanan yang baik, sehingga ke depan ditentukan dari pelayanan dan kepesertaan dan pasien-pasien akan lebih mudah dan bisa bergotong-royong.
"Diharapkan digitalisasi pada umur 10 tahun program JKN bisa update yang bisa membantu masyarakat dari pemeriksaan skrinning awal," ujarnya. (Iam)
masa cuti bersama dan libur lebaran pekan depan, Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah kembali mengingatkan peserta JKN untuk melakukan Skrining Riwayat Kesehatan
Tulus juga meminta agar tidak ada peserta JKN yang ditolak mendapatkan pelayanan kesehatan hanya karena persoalan status kepesertaan.
Peserta JKN juga tetap dapat memperoleh pelayanan meskipun sedang berada di luar daerah domisili.
Besarnya kewajiban atas Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) pemda tersebut karena jumlah penduduk di wilayah Kabupaten Bekasi yang cukup banyak.
SOSIOLOG dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Dr. Tantan Hermansah menjelaskan perlunya edukasi agar masyarakat menerapkan pola hidup sehat dan bayar iuran untuk peserta BPJS Kesehatan
Mensos Gus Ipul umumkan 869 ribu peserta PBI JKN aktif kembali setelah sempat dinonaktifkan. Simak skema reaktivasi dan syarat kelayakan terbarunya di sini.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved