Aptisi Sebut Hanya 6% Penduduk Indonesia Masuk Pendidikan Tinggi

KETUA Umum Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) Budi Djatmiko mengatakan bahwa hingga saat ini penduduk Indonesia yang bisa mengenyam pendidikan tinggi hanya sekitar 6%. Angka tersebut tentu saja sangat rendah jika dibandingkan dengan tingginya jumlah penduduk usia muda di tanah air.

"Pendidikan adalah salah satu modal penting untuk meningkatkan kualitas kehidupan individu, masyarakat, dan negara. Namun, saat ini hanya sekitar 6% penduduk Indonesia yang baru mengenyam pendidikan tinggi," kata Budi, Rabu (12/10).

Menurutnya, tantangan Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan tinggi yang belum signifikan, serta daya saing lulusan memang perlu disikapi secara serius. Kolaborasi dan sinergi para pemangku kepentingan, yakni perguruan tinggi, masyarakat, industri dan pemerintah harus terus ditingkatkan.

Berdasarkan informasi dari Dirjen Dukcapil, lanjutnya, pada tahun 2022 dari jumlah tersebut hanya 6,41% yang sudah mengenyam pendidikan sampai perguruan tinggi. Rinciannya, yang berpendidikan D1 dan D2 proporsinya 0,41%, kemudian D3 sejumlah 1,28%, S1 sejumlah 4,39%, S2 sejumlah 0,31%, dan hanya 0,02% penduduk yang sudah mengenyam pendidikan jenjang S3.

Baca juga: 30 Ribu Guru Ikut Program PembaTIK Untuk Tingkatkan Kompetensi

"Secara sosial budaya keluarga di Indonesia, pendidikan adalah menjadi peroritas utama, jika kita menanyakan orang tua di belahan manapun. Namun yang menjadi permasalahan utama adalah kemampuan ekonomi masyarakat, daya beli Indonesia yang akhirnya menjadikan pendidikan dinomorduakan, karena ada masalah ekonomi dan kesehatan yang harus diutamakan," jelas Budi yang menyebutkan hal itu sebagai tantangan atau masalah utama rendahnya penduduk yang mengenyam pendidikan tinggi.

Masalah kedua, yakni kemampuan ekonomi negara yang sangat sulit, bahkan Indonesia adalah negara yang memiliki hutang yang sangat banyak sehingga pendidikan bukan mejadi prioritas negara. Masalah ketiga adalah APBN yang secara UUD mewajibkan 20% masuk ke pendidikan, namun hanya sekitar 13% yang masuk ke pendidikan.

Masalah keempat hampir semua pemimpin negara dan pemimpin daerah (gubernur/walikota/bupati) enggan menjadikan pendidikan prioritas utama dalam program kerjanya. Pasalnya efek dari pendidikan sangat lama dan hasilnya pun tidak terlihat langsung oleh masyarakat dalam jangka waktu yang pendek. Hal itu berbeda dengan pembangunan jalan tol dan bangunan fisik lainnya yang bisa terlihat langsung.

Masalah kelima, lanjutnya, adalah kesadaran masyarakat kaya atau mampu. Kelompok tersebut tidak memiliki kesadaran untuk membantu sesama, termasuk banyak perusahaan besar tidak pernah mengeluarkan CSR untuk beasiswa pada masyarakat di sekitar pabrik atau perusahaan itu berdiri.

Baca juga: Gerakan Bijak Berplastik Turunkan 14% Volume Sampah di TPA

"Masalah keenam mahalnya biaya pendidikan dibandingkan pendapatan perkapita masyarakat Indonesia, walaupun biaya pendidikan negara kita sebenarnya masih sangat murah dibandingkan dengan negara-negara lain," ucapnya.

Masalah keenam adalah wajib pendidikan di Indonesia masih wajib belajar 12 tahun. Namun kenyataanya pemerintah belum mampu memberikan sangsi kepada kepala keluarga atau masyarakat yang belum menyekolahkan hingga 12 tahun atau setara SLTA. Jika saja pemerintah konsisten dengan wajib belajar 12 tahun maka akan banyak tumbuh sekolah dan kampus yang ramai anak-anak Indonesia sekolah, dan akhirnya APK masuk perguruan tinggi akan semakin banyak.

"Data ducapil menjelakan bahwa sampai Juni 2022 penduduk Indonesia yang berpendidikan hingga Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) ada sebanyak 20,89%. Kemudian yang berpendidikan hingga Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) sebanyak 14,54%," tambah Budi.

Sementara itu, 23,4% penduduk Indonesia merupakan tamatan Sekolah Dasar (SD). Ada pula 11,14% yang belum tamat SD, dan penduduk yang tidak sekolah/belum sekolah mencapai 23,61%.

Berikut rincian jumlah penduduk Indonesia menurut jenjang pendidikan per Juni 2022. S3 : 61.271 jiwa, S2: 855.757 jiwa, S1: 12.081.571 jiwa, D3: 3.517.178 jiwa, D1 dan D2: 1.126.080 jiwa, SLTA: 57.533.189 jiwa, SLTP: 40.035.862 jiwa, Tamat SD: 64.446.545 jiwa, Belum Tamat SD: 30.685.363 jiwa, Tidak/Belum sekolah: 65.018.451 jiwa. (H-3)