Headline

. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.

Fokus

Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.

BLT Dinilai Efektif Karena Penerima Lebih Jelas

Mediaindonesia.com
27/9/2022 15:55
BLT Dinilai Efektif Karena Penerima Lebih Jelas
Petugas kantor Pos Indonesia sedang membagikan BLT kenaikan harga BBM(dok.Ant)

PENGAMAT kebijakan ekonomi politik Laboratorium Indonesia 45 (LAB 45), Reyhan Noor mengatakan Bantuan Langsung Tunai merupakan solusi di tengah kenaikan harga BBM.

"Berdasarkan kajian yang telah dilakukan, BLT memang lebih efektif karena sasaran penerima lebih jelas. Pemerintah memiliki basis data untuk memberikan BLT, meskipun tingkat akurasi data masih perlu menjadi perhatian,” ujar Reyhan, dalam keterangannya yang dikutip Selasa (27/9) 

Reyhan Noor menyatakan BLT juga bisa mengurangi tekanan yang ada di masyarakat. Khususnya golongan kurang mampu yang rentan terkena gejolak penyesuaian harga BBM.

Reyhan melanjutkan, pemberian BLT lebih efektif karena sasaran penerima lebih jelas karena uang bantuan langsung diterima oleh masyarakat dan mereka bisa memanfaatkannya untuk membeli kebutuhan sehari-hari.

Penyaluran BLT hingga akhir tahun 2022 ini, kata dia juga bisa menjadi kesempatan pemerintah melakukan konsolidasi menuju 2023.

"Konsolidasi mencakup penyesuaian upah minimum dengan pengusaha akibat meningkatnya inflasi. Selain itu, penyesuaian upah menjadi penting untuk menjaga daya beli masyarakat," ujarnya.

Seperti diketahui, anggaran subsidi dan kompensasi tahun 2022 telah meningkat dari APBN awal sebesar Rp 152,5 triliun menjadi Rp 502,4 triliun. Ketentuan ini diatur di dalam Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022.

Mengatasi hal itu, pemerintah pun melakukan penyesuaian harga bbm.

Pemerintah juga menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM sebesar Rp 12,4 triliun kepada 20,65 juta keluarga yang kurang mampu sebesar Rp 150.000 per bulan selama empat bulan terhitung mulai Bulan September.

Selain itu, Pemerintah juga menyiapkan anggaran sebesar Rp 9,6 triliun untuk 16 juta pekerja dengan gaji maksimal Rp 3,5 juta dalam bentuk bantuan subsidi upah yang diberikan sebesar Rp 600.000

Pemerintah Daerah juga harus menggunakan 2% dana transfer umum yaitu sebesar Rp 2,17 triliun untuk bantuan angkutan umum, bantuan ojek online, dan untuk nelayan. (OL-13) 



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Muhamad Fauzi
Berita Lainnya
Opini
Kolom Pakar
BenihBaik