Lapor Presiden, PGRI Minta Tunjangan Guru Tidak Dihapus

PERSATUAN Guru Republik Indonesia (PGRI) meminta pemerintah tidak menghapus aturan terkait pemberian tunjangan profesi kepada tenaga didik di dalam Rancangan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas).

Permintaan tersebut disampaikan secara langsung oleh Ketua Umum PGRI Unifah Rosyidi kepada Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (20/9).

"Kami mengusulkan agar tunjangan profesi guru dan dosen tidak dihapus dalam RUU Sisdiknas," ujar Unifah di Istana Kepresidenan, Jakarta, hari ini.

Menurutnya, tunjangan bukanlah sekadar uang. Lebih jauh, itu adalah bentuk sebuah penghormatan yang memang sudah semestinya diberikan kepada tenaga pengajar.

Baca juga: Warga Diingatkan Mengenai Pentingnya Menghormati Keberagaman di Dunia Digital

"Bukan sekadar uangnya, tapi soal bagaimana penghargaan terhadap profesi guru dan dosen itu penting sekali," jelasnya.

Mendengar permohonan itu, Unifah mengatakan Presiden Jokowi memberi tanggapan positif. "Tanggapan presiden sangat positif dan sangat menghormati profesi guru dan dosen," sambungnya.

Sebelumnya, Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) mengkritik tunjangan profesi guru yang dihapus dalam RUU Sisdiknas terbaru. Dalam rancangan itu hanya diatur terkait upah, jaminan sosial, dan penghargaan sesuai dengan prestasi kerja. Ketentuan tersebut tertuang dalam dalam Pasal 105. (OL-4)