Headline
Hakim mestinya menjatuhkan vonis maksimal.
Talenta penerjemah dan agen sastra sebagai promotor ke penerbit global masih sangat sedikit.
WAKIL Presiden 2004-2009 dan 2014-2019, Jusuf Kalla meminta Jenggala Center selain menjadi alat politik juga tetap hadir dan membantu masyarakat. Hal tersebut disampaikan Jusuf Kalla saat membuka acara Silaturahmi Nasional Jenggala Center di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan.
Jusuf Kalla mengakui Jenggala Center merupakan organisasi masyarakat yang digerakkan untuk memenangkan Pemilu 2004. Namun, seiring berjalannya waktu, Jenggala Center kini telah memberikan manfaat langsung pada masyarakat.
"Kita sebagai suatu organisasi masyarakat tentunya juga harus bermanfaat melakukan kegiatan sosial ekonomi. Selain jadi tim politik kita juga harus bergerak ke masyarakat untuk kemakmuran masyarakat," kata Jusuf Kalla.
Jusuf Kalla menjelaskan Jenggala Center memiliki jaringan luas yang tersebar di seluruh Indonesia dan luar negeri. Jaringan tersebut harus hadir dan menyebar manfaat untuk masyarakat.
"Jenggala juga memiliki jaringan luas. Tentu jaringan itu harus bermanfaat. Bukan hanya masa politik tertentu tapi juga bermanfaat pada masyarakat karena kita juga hidup bermasyarakat," jelasnya.
Sementara itu, Ketua Umum Jenggala Center Ibnu Munzir mengatakan, saat ini eksistensi Jenggala Center tidak hanya saat perhelatan politik, tetapi juga sebagai salah satu organisasi yang selalu hadir di tengah masyarakat dalam bentuk kegiatan sosial.
Baca juga : Hadapi Perkembangan Zaman, Mahasiswa UAI Harus Kuasai Teknologi Digital
"Kita aktif melakukan kegiatan vaksinasi dan donor darah di berbagai wilayah ketika pandemi sedang melanda. Itu adalah bentuk kepedulian kami berkontribusi pada negara ini," kata Ibnu.
Ketika ekonomi masyarakat dalam kondisi sulit dilanda wabah covid-19, Jenggala Center belanja di pasar tradisional kemudian diberikan ke panti asuhan. Hal itu merupakan cara yang sederhana untuk memutar roda perekonomian.
"Paling tidak itu membantu sektor ekonomi mereka dengan cara seperti itu," jelasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Dewan Penasehat Jenggala Center Iskandar Madji mengatakan silaturahmi kali ini dilakukan untuk konsolidasi organisasi dengan Jenggala Daerah.
"Kita selalu menjadi tim sukses Pilpres dan alhamdulillah dari tiga kali Pilpres kita menang dua kali kalah satu kali. Jadi 2-1. Dan tidak ada organisasi pemenangan seperti Jenggala ini yang berpengalaman," kata Iskandar.
Dalam acara Silaturahmi Nasional tersebut hadir juga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia Airlangga Hartarto, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, dan sejumlah tokoh senior politik serta 28 Jenggala Daerah di seluruh Indonesia serta tiga perwakilan di luar negeri. (RO/OL-7)
Wakil Presiden Ke-10 dan Ke-12 RI Jusuf Kalla mengungkapkan polemik empat pulau Aceh harus dijadikan pembelajaran yang baik bagi pemerintah, khususnya para pejabat terkait.
Jusuf Kalla (JK) menilai polemik status empat pulau di Aceh menjadi pelajaran penting bagi pemerintah dalam pengambilan kebijakan khususnya yang berkaitan dengan Aceh
JK juga mengaitkan polemik tersebut dengan kesepakatan perundingan Pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Helsinki pada tahun 2005 silam.
JK mengatakan bahwa penyelesaian polemik Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek itu bukan menjadi ranah dan kewenangan Kementerian Hukum.
Keputusan administratif seperti Keputusan Menteri (Kepmen) tidak dapat membatalkan atau mengubah kedudukan hukum yang telah ditetapkan melalui undang-undang.
JK mengkritisi kondisi ketenagakerjaan di Indonesia yang disebut sangat memprihatinkan. Hal ini terlihat dari antusiasme pencari kerja yang membludak saat pembukaan job fair di Bekasi.
Karyawan dibekali pemahaman dan keterampilan dasar dalam memanfaatkan AI secara praktis dan bertanggung jawab.
Kepemimpinan bukanlah kebetulan, melainkan disiplin yang harus dibangun secara sadar dan sistematis.
MUSYAWARAH Nasional (Munas) Rental Indonesia Event Support menghasilkan keputusan Risyad Fauzie sebagai ketua umum untuk periode 2025-2030.
ADVOKAT yang tergabung dalam Tim Advokat Penegak Hukum Anti Premanisme (Tumpas) Appe Hutauruk menyebut pemerintah juga menggunakan jasa preman untuk membungkam kelompok kritis
Dengan 149 ribu lebih alumni yang tersebar di seluruh Indonesia dan luar negeri, potensi kolektif IKA Trisakti sangat luar biasa.
Siti Aniroh Slamet Effendy, mewakili PP Muslimat NU, mengapresiasi kegiatan ini sebagai ruang untuk menciptakan kader-kader andal.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved