WAHANA Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menyoroti pidato Presiden Joko Widodo dalam sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPD RI-DPR RI untuk peringatan HUT ke-77 RI.
Adapun Walhi menilai dalam pidato tersebut, Presiden tidak satupun menyinggung terkait upaya pemulihan lingkungan dan bencana ekologis yang terus meningkat.
Berdasarkan data BNPB sepanjang 2021, terjadi 2.943 kejadian bencana, yang didominasi oleh bencana hidrometeorologi. Kondisi itu sangat dipengaruhi perubahan iklim, yaitu banjir sebanyak 1.288 kejadian, longsor 623 kejadian dan puting beliung 677 kejadian.
Baca juga: Presiden: Agenda Besar Bangsa tidak Boleh Berhenti
Walhi memprediksi sepanjang 2022 bencana hidrometeorologi akan meningkat hingga 7%. Sementara itu, untuk banjir akan meningkat sekitar 17% dan longsor sekitar 7%.
"Angka ini akan meningkat signifikan, jika tidak ada upaya pemulihan lingkungan hidup berbasis capaian, serta upaya menurunkan angka kerentanan," ujar Manajer Kampanye Eksekutif Nasional Walhi Wahyu Perdana dalam keterangannya, Rabu (17/8).
Dalam pidatonya, Kepala Negara menyebut tiga hal dalam konteks pembangunan Indonesia yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan. Pertama, hilirisasi dan Industrialisasi SDA. Kedua, rehabilitasi, industri hijau, energi bersih dan pangan. Ketiga, perlindungan hukum, sosial, politik dan ekonomi untuk rakyat.
Wahyu berpendapat pada poin pertama, yakni hilirisasi dan Industrialisasi SDA, menunjukkan bagaimana pemerintah saat ini melihat lingkungan sebagai sumber daya yang dieksploitasi.
"Faktanya, periode Presiden Jokowi tercatat telah memberikan penguasaan lahan konsesi seluas 11,7 juta hektar, terbanyak untuk sektor tambang. Bahkan, dari semua rezim pemerintahan sejak era Soeharto, Jokowi adalah presiden yang paling luas memberikan izin tambang," ungkap Wahyu.
Baca juga: Menteri LHK: Pidato Presiden Pesankan Semangat Jaga Lingkungan
Poin kedua ialah klaim energi bersih, yang ditekankan Wahyu berbanding terbalik dengan tetap bersandarnya pada pemanfaatan energi batu bara. "Kebijakan energi tersebut mengakibatkan serangkaian masalah. Mulai dari menyumbang emisi CO2 hingga 40%, praktik korupsi dan menimbulkan persoalan lingkungan," pungkasnya.
Untuk poin ketiga, dirinya menyoroti klaim perlindungan hukum, sosial, politik dan ekonomi untuk rakyat, yang sangat berbanding terbalik dengan fakta sepanjang periode pemerintahan Joko Widodo. Berbagai protes rakyat bahwa dijawab dengan kriminalisasi.
"Protes dan kritik atas Omnibus Law (UU Cipta Kerja) sepanjang prosesnya, bisa jadi menjadi catatan penangkapan besar-besaran dalam sejarah Indonesia pascareformasi," tutup Wahyu.(OL-11)
